Home / KAJIAN KEPUTUSAN / ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN PN MEDAN NOMOR : 44/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN PN MEDAN NOMOR : 44/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

PN MEDAN NOMOR : 44/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Dr. Berlian Simarmata, SH, MHum

 

  1. Putusan
    1. Pemohon :

Nama Cycy Aria Legi Febrianto, Umur 23 tahun, tempat Desa Kabun, RT/RW 017/006, Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu, Riau.

  1. Termohon

Kepolisian Negara RI Cq. Kepolisian Daerah SU Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan, alamat : Jl. H. M. Said No. 1 Medan.

  1. Duduk Perkara :
    1. Versi Advokat.

Bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2017 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen organisasi mahasiswa di sekitar Kampus USU. Setelah aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 18.30 Wib, terjadi provokasi oleh pihak yang mengaku sebagai masyarakat setempat sehingga terjadi adu mulut dan penyerangan terhadap mahasiswa. Masuknya masyarakat ke dalam Kampus diikuti oleh Kepolisian (Termohon) dan kemudian melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang mahasiswa.

Pasca kejadian tanggal 2 Mei 2017, pada tanggal 4 Mei sekitar pukul 23.00 Wib, kurang lebih 8 (delapan) orang anggota Kepolisian (Termohon) berpakaian sipil/preman menggunakan mobil dan sepeda motor mendatangi Sekretariat FORMADAS di Jl. Sempurna No. 55, Kel. Sudirejo I, Medan Kota. Kedelapan anggota Polri tersebut melakukan pembicaraan dengan Pemohon serta satu orang teman Pemohon yang bernama Pak Ronal alias Opa. Dalam pembicaraan tersebut kedelapan orang berpakaian sipil tersebut akhirnya mengaku sebagai anggota Kepolisian Kota Besar Medan (Termohon), dengan maksud hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Juned, hal ini diketahui Pemohon karena Termohon menunjukkan Surat Perintah Penangkapan atas nama Juned.

Pemohon kemudian menyampaikan kepada Termohon bahwa orang yang bernama Juned tidak ada. Karena Juned tidak ada, Termohon menyuruh Pak. Ronal alias Opa masuk ke dalam Kamar di Sekretariat FORMADAS tersebut, lalu diikuti oleh Termohon. Selanjutnya Termohon menyuruh Pak Ronal alias Opa untuk membuka tas yang dicurigai oleh Termohon sebagai tas milik Juned. Saat tas tersebut digeledah, Termohon tidak menemukan apa-apa, kemudian Termohon menggeledah kamar lain, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Setelah melakukan penggeledahan, Termohon kemudian hendak membawa sepeda motor yang diduga milik Juned, tetapi akhirnya Termohon tidak jadi membawanya.

Setelah memeriksa semua kamar yang ada di Sekretariat FORMADAS, salah seorang dari anggota Termohon memerintahkan agar melakukan penangkapan terhadap Pemohon, tanpa diserta Surat Perintah Penangkapan dan tidak menyebutkan atas alasan apa Pemohon ditangkap, kemudian Pemohon dibawa oleh Termohon ke Kantor Termohon di Polrestabes Medan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2017, sekitar pukul 10.00 Wib, Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan, dan baru sekitar pukul 20.00 Wib Pemohon dikeluarkan oleh Termohon dari Kantor Termohon.

Masih pada tanggal 5 Mei 2017, sekitar pukul 16.00 Wib, Termohon kembali mendatangi Sekretariat FORMADAS di Jl. Sempurna No. 55, Medan Kota dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan beberapa sepeda motor tanpa menggunakan seragam Kepolisian, dan langsung masuk ke dalam Sekretariat FORMADAS serta melakukan penggeledahan dengan cara menyuruh Pak Ronal alias Opa yang sedang berada di Sekretariat untuk membuka beberapa lemari yang ada di kamar. Selain itu, Termohon juga mengambil gambar (mem-photo) beberapa kertas yang ada di atas meja di Sekretariat, menggeledah beberapa berkas yang ada di dalam tas, dan kemudian membawa sebuah poster dari Sekretariat FORMADAS.

Berdasarkan duduk perkara di atas, Pemohon memohon agar PN Medan memutuskan :

  1. Menyatakan tindakan dan proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 (1) KUHAP.
  2. Menyatakan tindakan penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 33 (1), (3), (4), dan (5), serta Pasal 34 (2) KUHAP.
    1. Versi Kepolisian (Termohon).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di Simpang Pos Padang Bulan, sejumlah personil dari Polrestabes Medan melakukan pengamanan aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan titik kumpul di Simpang Pos Medan. Pada pukul 16.30 Wib, massa yang berkumpul dan sambil berorasi bergerak dari Simpang Pos menuju ke Simpang Kampus USU Medan dengan cara berkonvoi, menggunakan kenderaan roda dua dan angkutan umum. Pada pukul 17.30 Wib rombongan mahasiswa sampai di Simpang Kampus USU Medan, kemudian para mahasiswa melakukan orasi sambil membakar ban, yang menimbulkan gangguan pada masyarakat pengguna jalan. Pada pukul 18.00 Wib, pleton Dalmas dan mobil Water Canon sampai di lokasi. Sebelum dilakukan upaya represif untuk membubarkan para mahasiswa, terlebih dahulu diberikan himbauan agar para mahasiswa membubarkan diri, karena sudah melewati batas waktu dalam hal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Setelah diberikan himbauan, para mahasiswa tidak bersedia membubarkan diri, melainkan bergeser dan mendekat ke Pintu 1 USU, dan tetap melakukan orasi sambil membakar ban, sehingga sangat mengganggu bagi masyarakat pengguna jalan. Pada pukul 19.00 Wib, kelompok masyarakat yang ada di Simpang USU Medan, yang merasa terganggu dengan aksi para mahasiswa mulai berkumpul dan berupaya membubarkan paksa aksi dari para mahasiswa, namun mahasiswa melakukan perlawanan. Akhirnya, para mahasiswa berlarian masuk ke dalam Kampus USU Medan, dan sebagian anggota masyarakat berupaya melakukan pengejaran ke dalam Kampus USU melalui Pintu 1.

Untuk menghindari bentrokan antara masyarakat dengan para mahasiswa, sejumlah personil Polri yang melakukan pengamanan mencoba untuk mencegah dan menghentikan warga yang mengejar para mahasiswa ke dalam Kampus USU. Sebaliknya, para mahasiswa yang sudah masuk ke dalam Kampus USU mencoba melakukan perlawanan dengan cara melempari warga yang mencoba masuk ke dalam Kampus USU.

Dalam situasi saling kejar dan lempar di sekitar Pintu 1 USU, personil Polri yang berpakaian dinas lengkap, salah satunya bernama HJ (40 tahun) mencoba menyekat antara warga dan mahasiswa, dan HJ terkena lemparan batu dari mahasiswa yang mengakibatkan HJ terjatuh di dekat Pintu 1 USU. Kemudian, sekelompok mahasiswa dengan jumlah kira-kira 20 orang langsung menyeret dan memukuli HJ, sebelum kemudian diselamatkan petugas Security, yang langsung membawa HJ keluar dari dalam Kampus USU. Personil Polri HJ mengalami luka-luka dan langsung dilakukan tindakan medis di RSU Bhayangkara Polda Sumut, dan juga telah divisum yang tertuang dalam VER Nomor : R/15/VER UM/IV/2017/RS Bhayangkara, tanggal 5 Mei 2017 an. HJ.

Peristiwa yang dialami oleh personil Polri yang sedang melaksanakan tugas an. HJ telah dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/306/V/2017/Reskrim, tanggal 2 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan yang sah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 jo. 351 KUHP, Subs. Pasal 212 KUHP. Selanjutnya, Termohon telah mengeluarkan SP Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/1212/V/2017/Reskrim, tanggal 2 Mei 2017, dan telah menetapkan sejumlah tersangka yang diduga turut melakukan kekerasan terhadap personil Polri an. HJ.

  1. Perbuatan Termohon terhadap Pemohon.
  1. Melakukan Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan, dan orang yang ditangkap tidak sedang dalam keadaan Tertangkap Tangan/Tertangkap Basah melakukan suatu tindakan yang diduga sebagai tindak pidana.
  2. Melakukan Penggeledahan dan/atau Penyitaan tanpa Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
  3. Pemohon ditangkap/dijemput pada tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib (setelah 11 jam), dan dilepaskan pada tanggal 5 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wib (setelah 10 jam kemudian).
  4. Analisis
    • Dasar Penetapan Tersangka menurut KUHAP:

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status sebagai tersangka bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penangkapan. Menurut Pasal 17 KUHAP bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Jadi, perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pembatasan terhadap penangkapan dan/atau penahanan berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 jo. Pasal 17 jo. Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal  183 KUHAP, jangan sampai seseorang ditangkap dan/atau ditahan jika masih ada keraguan bahwa orang itu sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tidak ada gunanya seseorang ditangkap/ditahan kalau pada akhirnya tidak dapat diketemukan 2 (dua) atau lebih alat bukti sebagai dasar untuk menyatakan orang tersebut bersalah dan menjatuhkan pidana kepadanya.

Ada 3 istilah yang digunakan dalam Pasal 1 butir 14 jo. Pasal 17 jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan ketiga istilah tentang bukti tersebut “seolah-olah” sama, padahal sesungguhnya memiliki makna yang berbeda, yaitu bukti permulaan (Pasal 1 : 14 – tersangka), bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 – dasar penangkapan), dan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat (1) – dasar penahanan).

Maksud ketiga istilah tersebut dapat dipahami dan dimaknai melalui Penafsiran secara Sistematis, dan telah diperjelas oleh Peraturan Kapolri Nomor  12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Penanganan Pengendalian Perkara di Lingkungan Polri, terutama pada Pasal 66 dan Pasal 67, sebagai berikut :

Pasal 66 :

  • Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
  • Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Pasal 67 :

  • Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan;
  • Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
    1. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
    2. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
    3. surat;

Jadi, berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, arti dari bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP adalah minimal sudah ada 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila belum ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti, seseorang tidak dapat ditangkap, atau dengan kata lain tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka, dan tidak dapat dilakukan untuk seorang saksi.

  • Perluasan Obyek Praperadilan :

Beberapa putusan Pengadilan yang berkaitan dengan Praperadilan adalah :

  1. Putusan Praperadilan pada PN Bengkayang Nomor : 01/Pid.Prap/PN-Bky, tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan MA Nomor : 88/PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012, memutuskan ”tidak sahnya penyitaan”. Hal ini berarti bahwa penyitaan telah diterima sebagai obyek Praperadilan.
  2. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel, memutuskan ’tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka’. Hal ini berarti bahwa pengadilan telah menerima penetapan status tersangka sebagai obyek Praperadilan.
  3. Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN. Jkt.Sel, tanggal 16 Pebruari 2016, memutuskan : ”menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”, dan ”menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon”.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-XII/2011, … bahwa filosofi diadakannya pranata Praperadilan adalah justru untuk menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia”, …. Asas dan tujuan pengaturan Praperadilan adalah perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Konsekuensinya, setiap tindakan yang menyangkut ”pelanggaran terhadap hak asasi Tersangka/Terdakwa” harus dapat dipraperadilkan, termasuk penggeledahan dan penyitaan.
  5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014, bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan Obyek Praperadilan.

 

5.3. Tujuan Lembaga Praperadilan.

Lembaga praperadilan merupakan salah satu lembaga baru dalam KUHAP, yang belum dikenal dalam HIR. Sebagai lembaga baru, praperadilan pasti memiliki tujuan tertentu. Salah satu kemajuan yang dimiliki oleh KUHAP dibandingkan dengan HIR adalah bahwa KUHAP lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia (tersangka/terdakwa) dibandingkan dengan HIR. Lembaga praperadilan diatur tersendiri di dalam KUHAP sebagai bagian dari upaya penghormatan terhadap hak asasi dari tersangka/terdakwa.

Beberapa pendapat tentang tujuan pengaturan Praperadilan dalam KUHAP adalah :

  1. Menurut Yahya Harahap, praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan.
  2. Tanusubroto mengatakan bahwa tugas dari Praperadilan adalah untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik/kepolisian dan/atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.
  3. Darwan Prinst berpendapat bahwa praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa, sedangkan tujuan dari praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dasar dari lembaga Praperadilan adalah untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang atau tindakan yang melanggar hukum terutama dalam pelaksanaan upaya-upaya paksa, termasuk penetapan tersangka sebab penetapan seseorang menjadi tersangka akan membuka peluang untuk dilakukan upaya paksa oleh penyidik terhadap tersangka.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik diperkenankan untuk melakukan upaya paksa, berupa penangkapan dan/atau penahanan. Demikian juga penuntut umum, boleh melakukan upaya paksa penahanan guna kepentingan penuntutan. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum pada dasarnya tetap melanggar hak asasi manusia, namun KUHAP memperbolehkannya walaupun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHAP sendiri. Syarat-syarat pelaksanaan upaya paksa tersebut bertujuan untuk mempersulit dilakukannya upaya paksa, sehingga hak asasi tersangka semakin dihormati. Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik tanpa memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP berarti pelaksanaan upaya paksa tersebut tidak sah dan bersifat melanggar hukum.

Karena sifatnya yang melanggar hak asasi manusia, maka pembuat undang-undang memandang perlu adanya koreksi atau pengawasan terhadap pelaksanaannya. Koreksi atau pengawasan itu dilakukan oleh tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Koreksi atau pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa pada tahap penyidikan dan penuntutan akan dapat mempengaruhi kehati-hatian penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan. Dengan demikian, pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum tidak dilakukan secara leluasa. Pembatasan pelaksanaan upaya paksa akan semakin melindungi hak asasi tersangka/terdakwa.

Dalam Putusan PN Medan Nomor : 44/Pid.Pra/2017/PN.Mdn., dapat dilihat bahwa (anggota) Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, namun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan tidak dipenuhi oleh Termohon. KUHAP mensyaratkan bahwa seseorang diperkenankan untuk ditangkap jika statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, dan pada saat penangkapan harus ditunjukkan Surat Perintah Penahanan, dan tembusannya diserahkan kepada keluarganya.

Dalam Tanggapan Atas Dalil Pemohon Sebatas Yang Menurut Termohon Perlu Diberikan Tanggapan, nomor 10 s/d 11, Termohon antara lain menyatakan :

  1. …, bahwa terkait Laporan Polisi Nomor : Lp/306/V/2017/Reskrim, tanggal 2 Mei 2017, Termohon telah menetapkan sejumlah tersangka yang diduga turut melakukan kekerasan terhadap HJ, sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon adalah FMH, FA als. F, EK, SMS, dan sejumlah nama lain yang belum tertangkap.
  2. Bahwa demikian halnya dengan kedatangan personil Termohon pada tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib ke Sekretariat FORMADAS di Jl. Sempurna No. 55 Kel. Sudirejo, Medan Kota adalah dalam rangka melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap HJ sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan yang sudah diterbitkan sebagaimana dibenarkan Pemohon, dimana personil Termohon ada memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan an. Juned.
  3. Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon, dalam daftar nama tersangka yang diduga turut melakukan kekerasan terhadap HJ, nama Pemohon (Cycy Aria Legi Febrianto) tidak masuk dalam daftar nama tersangka, karena Pemohon memang belum menjadi tersangka….
  4. Bahwa adapun alasan personil Termohon membawa Pemohon ke Polrestabes, berhubung pada saat dilakukan wawancara di Sekretariat FORMADAS, Pemohon menerangkan bahwa dirinya ikut dalam aksi tanggal 2 Mei 2017 tetapi tidak terlibat melakukan kekerasan terhadap HJ.
  5. Bahwa atas keterangan yang diberikan Pemohon dalam proses wawancara, personil penyidik/penyelidik Termohon menyampaikan : Apakah Pemohon bersedia untuk memberikan keterangan kepada penyidik sebagai saksi di Polrestabes Medan. Pada saat itu Pemohon langsung menyatakan bersedia, …

Berdasarkan penjelasan Termohon di atas sudah jelas bahwa :

  1. Termohon mengakui bahwa Pemohon tidak berstatus sebagai Tersangka, sehingga terhadapnya tidak boleh dilakukan penangkapan oleh Termohon.
  2. Pemohon dibawa oleh personil Termohon ke Polrestabes (kantor Termohon) pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 23.00 Wib (malam hari).
  3. Termohon membawa Pemohon ke Polrestabes, berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa dirinya ikut dalam aksi tanggal 2 Mei 2017 tetapi tidak terlibat melakukan kekerasan terhadap HJ.
  4. Pemohon bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Pengakuan Termohon atas status Pemohon yang tidak termasuk sebagai Tersangka bertentangan dengan perlakuan Termohon terhadap Pemohon. Jika Termohon ”jujur” untuk mengatakan bahwa Pemohon tidak termasuk sebagai Tersangka atas luka yang dialami oleh HJ, melainkan hanya diperiksa sebagai saksi, mestinya Pemohon diperlakukan sebagai saksi. KUHAP telah mengatur tentang prosedur pemanggilan Saksi yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sebagai berikut :

  • Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
  • Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pemanggilan terhadap saksi harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Antara diserahkannya surat panggilan kepada saksi dengan waktu pemeriksaan harus ada waktu yang cukup/layak, biasanya setidaknya ada tenggang waktu tiga hari. Berdasarkan Pasal 112 KUHAP tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sangat jauh dari perlakuan terhadap seorang saksi. Jika termohon menganggap bahwa kasus yang sedang disidik harus segera diselesaikan/dituntaskan, maka setidaknya Pemohon diminta oleh Termohon untuk datang ke kantor Termohon tanggal 5 Mei 2017 pagi atau siang guna diperiksa sebagai saksi.

Jika diperhatikan perbuatan konkrit yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, bahwa Pemohon dibawa oleh Termohon ke kantor Termohon (Polrestabes Medan) pada tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, lalu diperiksa sebagai saksi (versi Termohon) pada pukul 10.00 Wib, lalu Pemohon baru dikeluarkan/dilepaskan oleh Termohon pada pukul 20.00 Wib. Berdasarkan rentang waktu tersebut mestinya hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemohon diperlakukan oleh Termohon sebagai seorang Tersangka, sebagai tindak lanjut dari Penangkapan yang telah dilakukan oleh Termohon. Sangat sulit diterima akal sehat, bahwa seorang saksi dibawa pukul 23.00 Wib (malam), diperiksa besoknya sekitar pukul 10.00 Wib (setelah 11 jam kemudian), dan baru dilepaskan pukul 20.00 Wib (setelah 10 jam kemudian). Cara yang dilakukan oleh Termohon tersebut sudah jelas merupakan cara perlakuan terhadap seorang Tersangka. Sangat beralasan bahwa pada awalnya (niat) Termohon memang melakukan penangkapan (pukul 23.00 Wib), lalu diperiksa pukul 10.00 Wib (11 jam setelah dibawa/ditangkap), karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup (minimal 2 (dua) alat bukti) lalu Pemohon dilepaskan oleh Termohon (pukul 20.00 Wib). Sebab, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama satu kali 24 jam.

Hakim mestinya lebih cenderung untuk melihat/menilai “tindakan” daripada “ucapan” Termohon. Jika hal itu dilakukan Hakim, maka hakim pasti sampai kepada kesimpulan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, yang juga berarti bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka (sehingga bisa ditangkap), namun karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, Termohon melepaskan Pemohon sebelum satu kali dua puluh empat jam. Termohon bersikukuh tidak melakukan penangkapan terhadap Pemohon, karena Termohon sadar bahwa Pemohon dibawa ke kantor Termohon tanpa Surat Perintah Penangkapan, tidak ada Surat Tugas, dan tidak memberikan turunan Surat Perintah Penangkapan  kepada keluarga Pemohon sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 18 KUHAP : Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika Pemohon dibawa ke kantor Termohon atas kemauan sendiri, tentu Pemohon tidak akan mengajukan keberatan atas tindakan Termohon.

Obyek Praperadilan kedua yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bahwa Termohon melakukan Penggeledahan dan/atau Penyitaan tanpa Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat juga sangat beralasan. Dalil Pemohon ini sudah didukung oleh bukti yang kuat, yakni berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, serta didukung oleh pengakuan Termohon yang membenarkan bahwa personil Termohon memasuki Sekretariat FORMADAS di Jl. Sempurna No. 55 Kel. Sudirejo I, Medan Kota. Perbuatan personil Termohon yang menyuruh Pak Ronal alias Opa masuk ke dalam Sekretariat FORMADAS, lalu memerintahkan/menyuruh Pak Ronal alias Opa untuk membuka untuk membuka beberapa lemari yang ada di kamar (Sekretariat), hal itu sudah termasuk penggeledahan rumah. Sebab, menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP, bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Personil Termohon telah melakukan tindakan pemeriksaan di rumah Pemohon, walaupun Termohon tidak menemukan benda yang diinginkan/diperlukan/diharapkannya. Ada kurang lebih 5 (lima) orang personil Termohon yang keluar masuk ke Sekretariat FORMADAS pada tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wib, kelima personil Termohon melakukan pemeriksaan ke kamar di Sekretariat FORMADAS. Di samping itu, Termohon juga membawa pengeras suara (TOA), yang diambil dari ruang tengah Sekretariat. Artinya, di samping penggeledahan, Termohon juga melakukan penyitaan. Namun semua upaya paksa itu dilakukan oleh Termohon tanpa Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 33 KUHAP telah mengatur pelaksanaan upaya paksa penggeledahan sebagai berikut :

  • Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Penjelasan :
  • Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
  • Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
  • Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
  • Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 33 KUHAP disebutkan bahwa penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri guna menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya. Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik. Yang dimaksud dengan ‘dua orang saksi’ adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan, sedangkan  ‘ketua lingkungan’ adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

Semua syarat yang ditentukan untuk penggeledahan dilanggar oleh Termohon, yaitu tidak ada Ijin dari Ketua PN Medan, tidak ada Surat Tugas, dan tidak disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi. Jika Termohon memiliki Ijin Penggeledahan dari Ketua PN Medan, penyitaan (atas TOA) dengan sendirinya sah, sebab ke dalam pengertian penggeledahan rumah termasuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan. Karena penggeledahannya tidak ada Ijin Ketua PN Medan, dengan sendirinya penyitaan yang dilakukan Termohonpun juga tidak sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menerima sebagai fakta hukum (hal. 34-35) antara lain :

  • bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 10 halaman 2 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 16.00 Wib, personil Termohon telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang dari Sekretariat FORMADAS. Terkait dalil ini, Termohon menyatakan bahwa personil Termohon tidak ada melakukan penggeledahan dan penyitaan, adapun maksud kedatangan personil Termohon ke Sekretariat FORMADAS adalah untuk melakukan upaya penangkapan terhadap pihak yang telah dijadikan tersangka pelaku penganiayaan terhadap personil Polri yang bernama HJ, karena berdasarkan informasi yang diterima, ada pelaku yang terlibat penganiayaan terhadap HJ sedang mangkal di Sekretariat FORMADAS.
  • Bahwa Termohon sangat memahami tentang ketentuan yang harus dilakukan terkait upaya penggeledahan sebagaimana sangat jelas diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 KUHAP dan tentang penyitaan yang sangat jelas diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, sehingga apabila akan melakukan upaya penggeledahan atau penyitaan tentunya Termohon akan mematuhi apa yang digariskan dalam hukum acara tersebut. Namun dalam peristiwa yang didalilkan Pemohon, personil Termohon sama sekali tidak ada melakukan penggeledahan dan penyitaan di Sekretariat FORMADAS, Jl. Sempurna No. 55, Sudirejo I, Medan Kota.

Fakta hukum yang diyakini oleh hakim tersebut terkesan hanya bersifat teoritik. Seseorang yang mengetahui, bahkan memahami suatu aturan tidak berarti bahwa orang itu akan (sangat) mematuhi hukum yang diketahui/dipahaminya itu. Fakta hukum mestinya diambil/diperoleh dari fakta-fakta persidangan, seperti dari keterangan saksi. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Pra/2017/PN.Mdn. terkesan mengambilalih semua keterangan seorang saksi dari personil Termohon, sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksi tentang adanya penggeledahan dan atau penyitaan di Sekretariat FORMADAS sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Saksi Ronald C. M. menyatakan : bahwa benar Termohon juga ada membawa pengeras suara (TOA) yang diambil dari ruang tengah Sekretariat. Selanjutnya, saksi S. P. Damanik menyatakan : Bahwa benar saksi melihat Termohon ada membawa pengeras suara (TOA) dari Sekretariat, yang diletakkan di bagian depan sebelah kiri mobil yang saksi tumpangi. Keterangan kedua saksi ini, yang mengatakan (isi) kesaksian yang sama, dimentahkan oleh kesaksian satu orang dari pihak Termohon an. R. E. Sitohang, yang mengatakan : bahwa benar  saksi tidak ada membawa TOA (pengeras suara) yang berada di Sekretariat FORMADAS. Padahal menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

  1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP berarti bahwa semakin sesuai keterangan satu orang saksi dengan saksi lain, semakin tinggi nilai kebenaran keterangannya. Semakin sesuai keterangan seorang saksi dengan alat bukti lain, semakin tinggi nilai kebenaran keterangan saksi itu. Semakin logis alasan seorang saksi memberikan keterangan, semakin tinggi nilai kebenarannya. Terakhir, semakin baik cara hidup dan kesusilaan saksi, semakin tinggi pula nilai kebenaran keterangannya. Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, mestinya hakim lebih cenderung untuk membenarkan keterangan Ronald C. M. dan S. P. Damanik yang menyatakan hal yang sama : bahwa Termohon ada membawa/menyita pengeras suara (TOA) yang diambil dari ruang tengah Sekretariat FORMADAS, apalagi keterangan S. P. Damanik yang dapat menerangkan secara detail bahwa TOA yang disita Termohon dibawa ke Polrestabes Medan dengan menempatkannya di bagian depan sebelah kiri mobil yang ia tumpangi dari Sekretariat FORMADAS ke Polrestabes Medan (kantor Termohon).

  1. Penutup

Permohonan Praperadilan dari Pemohon sangat beralasan dan didukung oleh dasar hukum serta fakta hukum yang kuat, namun hakim yang mengadili permohonan praperadilan ini terkesan belum berfikir obyektif serta bertindak obyektif. Seorang hakim harus berfikir Obyektif, dalam arti bahwa di dalam pikirannya tidak boleh memandang salah satu pihak sebagai orang yang sudah bersalah atau tidak, dan hal itu harus diikuti dengan bertindak obyektif, dalam arti menilai fakta persidangan, memberikan pertimbangan hukum serta putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Persidangan terhadap suatu perkara bukan lagi berbicara secara teoritik, tetapi berbicara atas fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan.

cetak

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top