Home / NEWS / BAKUMSU Gelar Studi Tematik “ Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik” BAKUMSU gelar Studi Tematik “ Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik”

BAKUMSU Gelar Studi Tematik “ Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik” BAKUMSU gelar Studi Tematik “ Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik”

4094281339_eeb49cbae21Medan, 26 Maret 2015.

BAKUMSU mengadakan acara studi tematik berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PUSARAN POLITIK” demi mengupas permasalahan penegakan hukum yang terjadi saat ini. Acara ini dikerjasamakan dengan Fak.Hukum Universitas Santho Thomas Medan yang diselenggarakan di Gedung Bina Media Unika St. Medan. Hadir sebagai pembicara Johny Nelson Simanjuntak (mantan komisioner Komnas HAM) dan Dadang Darmawan (pengamat Politik) serta Dipandu oleh Moderator Sahat Hutagalung. Acara ini dihadiri 250 orang yang berasal dari Mahasiswa, NGO, dan akademisi.

Johny Nelson Simanjuntak dalam paparannya menyoroti penegakkan hukum saat ini terlalu bernuansa politis. Apalagi bila melihat kasus cicak versus buaya jilid kedua yang menurutnya semakin menunjukan bahwa hukum telah bercampur dengan urusan politik.

Hukum menurutnya saat ini telah dipengaruhi oleh proses politik, juga sebaliknya dimana politik dipengaruhi oleh proses hukum. Hal ini tentu sangat jauh dari cita-cita pada reformasi yang bertujuan untuk mewujudkan penegakkan hukum yang seadil-adilnya. Walaupun banyak sekali pihak yang menganggap bahwa semangat reformasi telah mati, namun Simanjuntak masih meyakini bahwa semangat tersebut masih ada, tetapi sangat lelah. “Saya menganggap era reformasi merupakan proses perubahan masih membutuhkan energi yang hebat. Era reformasi masih berlangsung namun sangat melelahkan.”ujarnya.

Selanjutnya pengamat politik Dadang Dharmawan menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi yang saat ini menurutnya jauh dari harapan publik ketika awal kemenangannya di Pilpres kemarin, bahkan pemerintahan Jokowi dianggap tidak mampu mengatasi persoalan hukum yang menjerat Negara ini.

Kekuatan Kekuasaan Bekerja Dalam Hukum

Dalam hal kasus cicak versus buaya jilid dua ini Dadang melihat bahwa kekuatan kekuasan bekerja dalam hukum sehingga antara KPK dengan Polri saling menyandera. Lebih lanjut menurutnya saat ini yang berbicara bukan hukum tetapi kekuatan politik.

Pendidikan politik yang dipertontonkan oleh para politikus sama sekali tidak mendidik warga masyarakat ke arah yang lebih baik. “Produk hukum adalah produk partai poltik dan partai politik tidak memberikan pendidikan politik tetapi pembodohan politik, prasyarat demokrasi tidak terpenuhi. Bukan rencana kebijakan yang salah tetapi implementasi yang tidak diterapkan sesuai rencana”. Maka tidak mengherankan bahwa kegaduhan dalam dunia hukum saat ini sudah semakin semrawut karena dicampuri pula dengan politik dalam negeri yang acak-acakan.

Studi Tematik ini merupakan rangkaian Rapat Umum Anggota yang ke-15 oleh BAKUMSU. Hadir juga dalam diskusi tersebut Pembantu Rektor III Unika St.Thomas DR.Berlian Simarmata, Dekan Fak.Hukum Unika Janus Sidabalok, Komisioner Komnas Perempuan Saur Tumiur Situmorang. (benri)

cetak

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top