Get Adobe Flash player

Translate

Silahkan mengirimkan data diri anda melalui Halaman Kontak kami.



------------Note------------------- Akun anda berlaku 7 hari sejak disetujui. Terima kasih.
Share on facebook
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini419
mod_vvisit_counterKemarin414
mod_vvisit_counterMinggu ini419
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4208
mod_vvisit_counterBulan Ini16166
mod_vvisit_counterBulan Lalu9112
mod_vvisit_counterTotal431860

We have: 1 guests, 5 bots online
No: 54.198.140.182
 , 
No

Terima Kasih Telah Berkunjung Ke Situs BAKUMSU.OR.ID

HUKUM PERTANAHAN INDONESIA (Tanya-Jawab)

Q : Dimanakah diatur mengenai Hukum Tanah di Indonesia?

A : Persoalan Hukum Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau biasa disingkat dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Undang-undang ini disahkan leh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 September 1960, dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI No. 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2043. Selain UUPA yang merupakan peraturan pokok yang mengatur tentang tanah, pengaturan permasalahan tanah juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang tanah serta peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang bersumber dari Hukum Adat dan Kebiasaan.

Q :  Apakah pengertian istilah “Agraria” dalam UUPA?

A : UUPA tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “Agraria”, melainkan hanya memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pengertian “Agraria” yang dapat disimpulkan dari bunyi pasal-pasal maupun penjelasan undang-undang tersebut. Ruang lingkup “Agraria” dalam UUPA tidak diartikan hanya sebatas meliputi pengaturan mengenai tanah, tetapi diartikan secara luas, sehingga selain meliputi bumi (tanah), juga meliputi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Dengan demikian, hukum yang mengatur persoalan tanah (Hukum Tanah) adalah sama dengan Hukum Agraria dalam arti sempit.

 

Q:  Apa sajakah hak penguasaan atas tanah yang diatur oleh UUPA?

A : UUPA mengatur macam-macam hak penguasaan atas tanah secara berjenjang/hierarki (Harsono, 2003: 24), sebagai berikut:

  1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1.
  2. Hak Menguasai Dari Negara yang disebut dalam Pasal 2
  3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut Pasal 3
  4. Hak-Hak Perorangan/Individual , yang terdiri atas:
    1. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung, ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut pada Pasal 16 dan 53
    2. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49
    3. Hak Jaminan Atas Tanah yang disebut Hak Tanggungan dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51.

Q : Berapakah luas minimum dan maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha?

A : Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah 5 hektar. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah 25 hektar. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat  yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdaya guna dibidang yang bersangkutan.

Q : Berapa lama jangka waktu Hak Guna Usaha?

A: Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun atau dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaruan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama.

Q : Apakah yang merupakan unsur-unsur dari suatu masyarakat hukum adat untuk diakui keberadaannya?

A : Menurut Penjelasan Undang-Undang No. 41 tentang Kehutanan adapun unsur-unsur dari suatu masyarakat hukum adat adalah:

  1. masyarakat yang masih dalam bentuk paguyuban (rechtspemeenscchap),
  2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa hukum adatnya,
  3. Ada wilayah hukum adat jelas,
  4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan
  5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

 

Pengetahuan Dasar mengenai Hukum Pertanahan Indonesia dalam bentuk tanya-jawab dapat diperoleh di:

Sekretariat BAKUMSU, Jl. Air Bersih No. 28 Medan.

Telp/Fax. 061-7868610

Judul :

Pengetahuan Dasar Hukum Pertanahan Indonesia (dalam Tanya-Jawab)

Halaman:

62 halaman + iv

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara

Penyusun :

- Mangaliat Simarmata, S.H | Manambus Pasaribu, S.H | Sahat M. Hutagalung, S.H, M.Hum.

Tahun : 2008

Share |
 
Kategori Berita

Tabel Kasus Tanah Di SUMUT dapat di unduh disini