Get Adobe Flash player

Translate

Silahkan mengirimkan data diri anda melalui Halaman Kontak kami.



------------Note------------------- Akun anda berlaku 7 hari sejak disetujui. Terima kasih.
Share on facebook
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini52
mod_vvisit_counterKemarin705
mod_vvisit_counterMinggu ini5028
mod_vvisit_counterMinggu Lalu3318
mod_vvisit_counterBulan Ini12444
mod_vvisit_counterBulan Lalu25164
mod_vvisit_counterTotal470885

We have: 4 guests online
No: 54.197.74.130
 , 
No

Terima Kasih Telah Berkunjung Ke Situs BAKUMSU.OR.ID

“SATU ABAD PERKEBUNAN SAWIT”

BURUH, PETANI, DAN LNGKUNGAN HIDUP TERMARJINALKAN


Secara komersil, tanaman sawit diperkenalkan di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara), sejak tahun 1911, perkebunan sawit pertama di Indonesia. Kebun kelapa sawit pertama dibuka di Tanah Itam Ulu oleh perusahaan Oliepalmen Cultuur dan di Pulau Raja oleh perusahaan Huileries de Sumatera, RCMA. Kemudian bertambah luas oleh Seumadam Cultuur Mij, Sungai Liput Cultuur Mij, Mapoli, Tanjung Genteng oleh Palmbomen Cultuur Mij, Medang Ara Culttur Mij, Deli Muda oleh Huileries de Deli. Hingga tahun 1915, Perkebunan sawit sudah mencapai 2.715 Ha. Sebuah era kapitalisasi sawit telah dimulai disini.
Satu abad berikutnya tahun 2010, luas kebun sawit di Indonesia sudah mencapai 9 Juta Ha yang dikuasai oleh 33 group perusahaan sawit skala besar. Hutan yang dihancurkan dan lahan yang dipergunakan untuk pembukaan lahan sawit tercatat mencapai 400,100 ha per tahun. Sementara itu, hingga 2008, Statistik Propinsi Sumatera Utara mencatat, luas Kelapa Sawit 1.019.207,61 Ha atau 53,64% dari total luas perkebunan di Sumatera Utara, meningkat dari hanya sekitar 386.970 Ha dari tahun 1984. Sebesar 66 % luas lahan tersebut adalah milik perkebunan sawit skala besar seperti investor asing, lokal, dan BUMN. Perkebunan-perkebunan ini telah memproduksi sekitar 14 juta ton kelapa sawit per tahun.

Sisanya, 33 %, Menurut Statistik Pempropsu 2008, lahan perkebunan sawit adalah milik petani kelapa sawit, tetapi tidak ada penjelasan petani seperti apa yang dimaksudkan. Penelitian Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Bakumsu, dan Lentera menunjukkan bahwa para pengusaha besar atau pemilik modal besar ternyata berada di belakang sebagian besar kelompok petani yang ada. Petani hanya dijadikan sebagai tameng untuk memperoleh kredit dan pinjaman dana dari pemerintah dan bank.
Penelitian 3 (tiga) lembaga, Kelompok Pelita Sejahtera, Bakumsu, dan Lentera Rakyat, sejak 2008-2010, menemukan hal-hal sebagai berikut :
·    Dari sekitar 236.000 orang buruh di Perkebunan Sawit di Sumatera Utara, terdapat sebanyak 80.000 orang buruh harian lepas (BHL) tanpa hak-hak normatif seperti jaminan sosial berupa kecelakaan, kesehatan, kematian dan jaminan hari tua.
·    Terdapat 68.000 tukang berondol (kernet) tanpa perikatan kerja yang tidak jelas statusnya sama sekali di perkebunan-perkebunan sawit di Sumatera Utara. “Sistem Kernet” ini dipakai untuk memenuhi target kerja yang dibebankan kepada buruh. Kernet biasanya adalah anggota keluarga inti dari seorang buruh pemanen yang bekerja di Perkebunan Sawit. Ini adalah bentuk upaya informalisasi hubungan kerja terhadap buruh perkebunan
·    Penentuan upah buruh didasari kebutuhan hidup seorang lajang per bulan, yakni sebesar Rp. 1.005.000. Padahal, seorang buruh memiliki tanggungan keluarga yang sebagian menjadi kernet atau membantu pekerjaan buruh dimaksud di dalam perkebunan.
·    Dari studi kasus bulan Januari hingga April 2008 terhadap 6 perkebunan besar seperti PTPN II Sawit Hulu, PT. Socfindo Matapao, PT Lonsum Rambung Sialang, PT BSP Asahan, PT Buana Estate Langkat, dan PT Sri Rahayu Agung Serdang Bedagai, ditemukan 47 kasus kecelakaan kerja. Dari 47 kasus tersebut, 68% dikategorikan kecelakaan ringan seperti tertusuk duri sawit, tertimpa pelepah sawit, tergigit serangga berbisa, dan keseleo. 23% mengalami cacat seperti cacat mata rabun dan buta karena terkena zat kimia beracun. 4,23 %  buruh meninggal karena terkena sengatan listrik dan tertimpa Tandan Buah Sawit (TBS).
·    Dari studi di 10 (sepuluh) perkebunan sawit skala besar di Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara (PT Hari Sawit Jaya, PT Socfindo Negeri Lama, PT Serba Huta Jaya, PT Smart Padang Halaban, PTPN III Marbau Selatan, PTPN IV Berangir, PT Deli Labuhan Indah, PT Indo Sepadan Jaya, PT Supra Matra Abadi, PT Smart Adipati, PT Cisadane Sawit Raya), terdapat temuan-temuan sebagai berikut:
·    
1.    Sanksi berupa denda yang ditetapkan perusahaan secara sepihak terhadap buruh sebesar antara Rp 3.000 s/d Rp 20.000 per kasus kesalahan. Kesalahan buruh ditentukan sepihak oleh perusahaan tanpa ada pembelaan dari buruh. Akumulasi denda dipotong secara langsung saat gajian.
2.    Target kerja yang diluar kemampuan wajar. Target kerja pemanenan bagi buruh sekitar 1 - 2 ton per hari.
3.    Peralatan kerja yang tidak memadai dan tidak diberikan sepenuhnya perusahaan. Peralatan kerja bagi buruh pemanen dan perawatan harus dibeli sendiri oleh buruh, meskipun terkadang sebagian kecil dibayar setengah oleh perkebunan. Contohnya sarung tangan, egrek dan dodos, angkong/beko, kaca mata, helm, sepatu bot, seragam pakaian, dan masker.
4.    Buruh harian lepas harus menanggung sendiri biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Padahal buruh bekerja di bagian produksi utama dengan kewajiban kerja yang sama dengan buruh tetap. Sedangkan bagi buruh tetap hanya ditanggung biaya pengobatannya saja, tanpa ada biaya pemulihan.
5.    Fasilitas umum di perkebunan tidak layak pakai seperti perumahan, listrik, air, jalan, poliklinik dan sekolah.
6.    Buruh sulit untuk mendirikan serikat buruh selain SPSI.
·    Terjadi konversi lahan sistematis dari lahan pertanian padi menjadi perkebunan sawit di sejumlah tempat di Sumatera Utara. Studi di desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Labuhan Batu, menunjukkan lahan pertanian padi yang masih bertahan mengalami kehancuran karena rusaknya sistem irigasi yang telah terblokir oleh perkebunan besar sawit, kemunculan hama tikus tak terkendali. Dampaknya, desa penghasil padi terbesar kedua di Labuhan batu hingga tahun 1990 ini, menjadi desa kesulitan pangan tahun 2010.
·    Konflik tenurial antara masyarakat lokal, pengusaha besar, dan hutan habitat hewan langka, seperti yang terjadi di Sigajah Gajah, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Utara. Enam perkebunan sawit besar, antara lain PTPN III dan PT Torganda berada di lokasi dimana seharusnya tanah seluas 1.963, 75 HA, diperuntukkan untuk lokasi penangkaran Gajah. Hingga tahun 2009, terdapat 20 ekor Gajah ditempatkan dilokasi hanya seluas 4 Ha. Kebun holtikultura petani lokal, desa Sumber Sari, kerap menjadi korban amukan gajah, karena telah kehilangan habitat dan sumber makanannya.
·    Perkebunan ilegal, penghancuran hutan lindung dan lahan gambut, seperti pada studi kasus di kecamatan Kualuh Hulu, oleh PT GDLP dan SLJ. Sebagian lokasi perkebunan milik PT GDLP dan SLJ di Kualuh Hulu ternyata berada di lahan gambut dan hutan lindung, sesuai dengan Surat Badan Planologi Departemen Kehutanan No. S.293/VII-PW/2005.
·    Aneksasi lahan yang dilakukan perkebunan skala besar menyisakan persoalan baru, munculnya petani-petani tak bertanah, seperti ambil alih lahan rakyat peserta PIR oleh PTPN IV di desa Sei Raja, Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara, dan ambil alih lahan petani desa Sukaramai, Kualuh Hulu, oleh PT GDLP dan SLJ.
Oleh Karena itu, kami meminta kepada pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk mengkaji ulang kehadiran perkebunan sawit dan rencana ekspansinya karena telah diduga melakukan pelanggaran HAM berat.
Demikian temuan-temuan penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Medan, 05 Novemebr 2010
Hormat kami,

Gindo Nadapdap          Benget Silitonga                      Diapari Marpaung
Direktur KPS               Direktur Bakumsu                 Direktur Lentera Rakyat

Share |
 
Kategori Berita

Tabel Kasus Tanah Di SUMUT dapat di unduh disini