Get Adobe Flash player

Translate

Share on facebook
Pengunjung
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini113
mod_vvisit_counterKemarin479
mod_vvisit_counterMinggu ini3576
mod_vvisit_counterMinggu Lalu4040
mod_vvisit_counterBulan Ini29200
mod_vvisit_counterBulan Lalu22045
mod_vvisit_counterTotal509686

We have: 2 guests, 2 bots online
No: 54.167.173.250
 , 
No

Terima Kasih Telah Berkunjung Ke Situs BAKUMSU.OR.ID

HAK MASYARAKAT ADAT DIRAMPAS, NEGARA DIBAJAK, PENGUSAHA MERAJALELA

Ilustrasi: images/stories/the_ant_bully.jpgIlustrasi: images/stories/the_ant_bully.jpgWalau keberadaan mereka lebih dulu dibandingkan dengan keberadaan negara, kini eksistensi  masyarakat adat semakin tersingkir. Hak-hak mereka untuk mempertahankan tanah dan wilayah, identitas budaya dan sistem kepercayaan, dan mengurus diri sendiri berdasarkan hukum dan kelembagaan adatnya masing-masing telah lama dirampas. Sementara negara yang dijalankan oleh para aparatnya di lembaga pembuat undang-undang (legislatif), pemerintah (eksekutif) dan  hukum (yudikatif) memang eksis, namun cenderung telah dibajak oleh pihak pengusaha (investor) yang hanya mementingkan keuntungan sendiri. Alhasil, masyarakat adat menjadi salah satu kelompok rakyat yang paling rentan mengalami berbagai jenis  pelanggaran HAM ketika menuntut keadilan.

 

Dari total penduduk Indonesia yang mencapai 234 juta jiwa, jumlah masyarakat adat tergolong besar. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebuah organisasi tempat bernaungnya kelompok-kelompok masyarakat adat nusantara,  memperkirakan masyarakat adat di Indonesia mencapai 70 juta jiwa.  Mereka pada umumnya menetap dan menjalani kehidupannya di wilayah yang kemudian dikuasai oleh perusahaan-perusahaan skala besar milik negara, swasta asing dan swasta dalam negeri atas izin negara. “Masih banyak masyarakat adat dimana keberadaanya sudah lebih awal daripada umur proklamasi kemerdekaan, yang hingga saat ini tetap  bertahan dan hidup,” tegas pengamat masyarakat, Profesor Bungaran Antonius Simanjuntak.

Beberapa perusahaan baik swasta maupun milik negara tercatat pernah dan terus berkonflik dengan masyarakat adat tempat perusahaan tersebut beroperasi. Secara nasional kasus yang merebak seperti PT Freeport dengan masyarakat adat Amugme di Papua dan PT Newmont dengan Masyarakat Adat Sumbawa Selatan Cek Bo Cek Selesek di Nusa Tenggara Barat dan suku Anak Dalam di Kalimantan akibat  pembukaan perkebunan sawit.

Di Sumatera Utara diantaranya PT Perkebunan Negara (PTPN II dan III) berkonflik dengan masyarakat adat yang tergabung dalam orgasiasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dengan masyarakat adat yang tersebar di 11 kabupaten tempat operasinya, PT Prima Dairi Mineral (Bakri Group) dengan masyarakat adat di Dairi,  dan yang terbaru PT. Sorik Mas Mining Madina dengan masyarakat adat Mandailing. Semua perusahaan tersebut mendapat penolakan masyarakat adat dan hingga saat ini masih berlangsung.

Profesor Bungaran Antonius Simanjuntak, guru besar Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengatakan bahwa masyarakat adat sengaja dibuat tidak berdaya supaya dengan mudah dieksploitasi. “Kekayaan alam dan segala yang terkandung di dalamnya seperti hasil hutan, air, bahan tambang akan lebih mudah  dieksploitasi secara rakus oleh pengusaha apabila masyarakat lokal yang masih menjalankan hukum adat ditindas.”ujarnya.

Korban Kepentingan Perusahaan

Ada tarik-menarik kepentingan antara masyarakat adat, negara dan pengusaha menyangkut penguasaan atas tanah dan wilayah. Pada proses dan puncak pertarungan kepentingan tersebut, masyarakat adat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Masyarakat adat sudah secara turun-temurun meyakini kepemilikan tanah dan wilayah bukan hanya berfungsi ekonomi atau tempat mencari kebutuhan hidup saja, tanah sekaligus juga sebagai wujud kedaulatan politik dan identitas karena merupakan warisan nenek moyang yang diamanatkan untuk selalu dipertahankan.

Sementara Negara, Indonesia sejak didirikan tahun 1945, memang diamanatkan oleh konstitusi untuk menguasai bumi, air Indonesia beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Pasal 33 ayat  ayat 3 UUD 1945 dengan sangat tegas menyatakannya. Pasal ini selanjutnya diperjelas dalam Undang-undang Pokok Agrari (UUPA) nomor 5 tahun 1960. Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, undang-undang ini jelas mengakui hak-hak adat. Sayangnya, konsep penguasaan yang pada dasarnya sangat luhur ini dijadikan oleh para penyelenggara negara  sebagai penguasaaan secara fisik dan tunggal,”  ujar pengamat hukum agraria dari USU,  Tampil Anzari Siregar.

Lain lagi dari sisi perusahaan yang kehadirannya di tanah dan wilayah adat datang belakangan. Pada prinsipnya pengusaha memandang  kekayaan alam seperti tanah, hutan, tambang sebagai sumber ekonomi yang dapat dikeruk untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kebijakan negara pun bisa saja tergiring oleh kepentingan mereka. Pada kondisi tertentu negara dapat disusupi oleh kepentingan-kepentingan modal. Negara melalui aparatnya dapat saja dipengaruhi dan dikendalikan kepentingan-kepentingan, baik kelompok maupun individu, dengan mengatasnamakan negara .

“Kepentingan perusahaan didukung secara penuh oleh negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya. Penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sebenarnya  bermakna bahwa Negara diberi mandat dan kewajiban untuk melindungi dan mengelola  seluruh tanah  dan wilayah Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat, termasuk di dalamnya masyarakat adat,” imbuh Tampil Siregar lagi.

Disingkirkan Oleh Kebijakan Sektoral

Masih menurut Tampil Siregar, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat hilang tatkala berbagai macam kebijakan sektoral dalam bentuk perundang-undangan dan turunannya muncul. Dimana disamping membuat tumpang-tindih kebijakan, prinsip umumnya juga hampir sama yakni di satu sisi memberi angin segar dan menguntungkan bagi perusahaan, sebaliknya menghilangkan hak-hak rakyat.

Kebijakan sektoral tersebut antara lain undang-undang perindustrian nomor 5 tahun 1984, undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 1997, undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, undang-undang Pertambangan nomor 41 tahun 1999, undang-undang Pemerintahan Desa nomor 5 tahun 1979, undang-undang Penanaman Modal nomor 25 Tahun 2007.

“Dengan berdasarkan undang-undang Kehutanan,diperkuat dengan surat keputusan menteri Kehutanan nomor 44 tahun 2005, pemerintah telah menetapkan kawasan hutan secara sepihak dan tidak didasari pengakuan akan keberadaan wilayah-wilayah adat dan lokal. Di dalam wilayah yang diklaim secara sepihak itu, di atas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi diberikanlah hak-hak pengusahaan hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT TPL di Tapanuli dan Toba Samosir.” Profesor Bungaran mencontohkan.

Dengan diterapkannya regulasi-regulaasi tersebut, pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat yang sebenarnya sudah ada dalam peraturan sebelumnya yakni undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 tidak ditegakkan lagi. Hukum adat yang pada dasarnya tidak tertulis dipaksa tunduk kepada undang-undang tersebut. Posisi tawar masyarakat adat ketika mempertahankan dan menuntut hak adatnya juga kandas pada proses pencarian keadilan melalui pengadilan maupun ketika berhadapan dengan aparat hukum nasional. “Masyarakat adat diminta sertifikat tanahnya sebagai bukti kepemilikan tanah, bagaimana bisa, hukum adat mereka tidak pernah mengenal hal seperti itu.” Tambahnya.

Kerusakan Lingkungan dan Bencana

Kerakusan perusahaan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tidak jarang menimbulkan kerusakan lingkungan. Ironisnya, korban langsung dari kerusakan itu adalah penduduk lokal termasuk masyarakat adat. Pembabatan hutan untuk pembukaan perkebunan skala besar, operasi industri perkayuan (pulf dan rayon) dan industri pertambangan seringkali tanpa pertimbangan menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut Profesor Bungaran, ada perbedaan yang khas dalam hal pengelolaan alam antara perusahaan dengan masyarakat adat. Jika perusahaan cenderung berorientasi kepada keuntungan sehingga sifatnya eksploitatif dan rakus, lain halnya dengan masyarakat adat yang masih meyakini keterhubungan antara manusia dengan alam. “Pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan sangat merusak lingkungan. Masyarakat adat tidaklah demikian.” ujarnya. Dia mencontohkan bagaimana masyarakat adat Batak memahami alam. Dimana jauh sebelum Indonesia ada, masyarakat adat di di Kabupaten Humbang Hasundutan, masyarakat adat di Kabupaten Samosir, Tobasa, Dairi, dan Tapanuli Utara telah menunjukkan adanya keterhubungan antara manusia dan alam. Konsep tata ruang dangan batas-batas wilayah antar kelompok adat hanya berdasarkan tanda-tanda alam berupa jenis tumbuhan, habitat hewan dan sebagainya tetapi bisa hidup berdampingan dengan damai meskipun hukum tersebut tidak tertulis.  Demikian halnya dengan pemanfaatan hasil hutan seperti kemenyan dikelola dengan berdasarkan kearifan adat.

Ini telah terbukti dengan kejadian pada 7 Oktober 1987 di desa Natumingka, Humbang Habinsaran. Ketika itu  PT IIU (sekarang PT TPL) membuka jalan yang mengakibatkan longsor dan menelan korban 18 orang meninggal dunia. Masih ada lagi bencana menyusul ulah perusahaan yang sama  pada 25 November 1989 di desa Bulu Silape, Kecamatan Silaen. Saat itu PT IIU membuka jalan untuk dilalui truk (logging) di atas bukit dengan cara mengeruk tanah dan batu di perut Dolok Tampean. Ketika turun hujan, terjadi longsor yang menimpa perkampungan dan areal persawahanpenduduk. Sejumlah 13 orang warga meninggal, 5 rumah hancur, 30 ha persawahan tertimbun, 6 ha perladangan rusak..

Melemahkan Basis Ekonomi

Namun akibat pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang salah kaprah, dimana perusahaan skala besar diberi ruang kelola sumber daya alam dengan alasan meningkatkan pendapatan negara, pengelolaan sumber daya alam  justru tidak memberikan ruang bagi penguatan basis ekonomi masyarakat lokal atau masyarakat adat.

Masyarakat adat sebenarnya memiliki basis ekonomi yang tidak kalah besar dibandingkan dengan perusahaan skala besar. Di kabupaten Humbang Hasundutan saja, kemenyan (haminjon) yang merupakan komoditi utama masyarakat adat setempat jumlah produksinya sekitar 60 ton setiap bulannya. Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan menghitung produksi tanaman kemenyan pada tahun 2004 sebesar 1.129,30 ton dan 4.559,28 ton pada tahun 2005. Tercatat juga sebesar  60 persen penduduknya bermata pencaharian dari produksi dan perdagangan kemenyan. “Pemerintah salah, sebenarnya masyarakat adat juga mampu memberikan pendapatan negara yang besar. Selama ini perusahaan besar lebih diutamakan karena dianggap menjadi sumber pendapatan negara paling menjanjika. Dengan masuknya PT TPL yang merambah dan menebangi hutan adat, basis ekonomi masyarakat adat di Humbang Hasundutan lemah bahkan terancam hilang.” Ujar professor Bungaran lagi.

Demikian halnya dengan masyarakat adat Rakyat Penunggu di sepanjang daerah Langkat sampai Deli Serdang. Mereka yang basis ekonominya dari pertanian sudah sejak lama terancam akibat dirampasnya tanah adatnya oleh perusahaan perkebunan sejak masa kolonial hingga sekarang. Sebagian tanah adat yang telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat tersebut juga tidak lepas dari konflik hingga saat ini. "Seharusnya pemerintah melindungi tanah adat kami karena merupakan contoh nyata keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti yang menjadi salah satu prioritas program pemerintah," pungkas ketua BPRPI Harun Nuh saat dalam unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut (31/10/2011). (tp)

SEJUMLAH PERUSAHAAN YANG MENDAPAT PENOLAKAN KERAS DARI MASYARAKAT ADAT DI SUMUT

PROFIL

PT Toba Pulp Lestari (TPL)

PT Sorik Mas Mining (SMM)

PT Dairi Prima Mineral (DPM)

PT Perkebunan

Sebelumnya PT Inti Indorayo  adalah perusahaan kayu yang memproduksi kertas. Atas izin departemen kehutanan tahun 1992. Menguasai hutan seluas 269.060 hektar selama 43. Terbentang di 11 Kabupaten, yaitu di Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan. Sewaktu memakai nama lama pernah ditutup karena penolakan masyarakat secara besar-besaran. Namun pada tahun 2004 dibuka kembali. Keberadaanyai kemudian diperkuat dengan SK.351/Menhut?II/2004. Dimiliki oleh pengusaha kaya Sukanto Tanoto

Perusahaan tambang emas dengan wilayah kontrak karya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), area kontrak seluas 24.300 Ha. Sementara seluas 41.900 Ha yang lain terletak di Kecamatan Siabu, Bukit Malintang dan Panyabungan Utara. Sebanyak 75% saham PT SMM dimiliki Sihayo Gold Limited dan 25% sisanya oleh PT Aneka Tambang.  Area kontrak sebagian besar berada di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG)

Perusahaan penambangan timah ini berlokasi di Kabupaten Dairi dan Tanah Karo. Menguasai 37 hektare hutan lindung dari total 35.670 hektar areal konsesi yang dimiliki perusahaan tersebut yakni eksplorasi di sebagian daerah Dairi dan Karo dalam areal seluas 22.030 hektar. Pada tahun 1999 terjadi penambahan luas dengan dimasukkannya wilayah Parongil seluas 13.640 hektar. Kini saham terbesar  dimiliki Bakri grup (80 %)

Cikal bakal dari perkebunan tembakau pada zaman kolonial dengan konsesi (sewa) kepada sultan di Sumatera Timur.  Pada 1957  terjadi  proses pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan perkebunan milik Belanda.  Lahirlah Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Tahun 1968 direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dan pada tahun 1974 diubah menjadi PT Perkebunan (Persero).

PTPN II adalah gabungan dari PTPN IX  dan PTPN II. Areal seluas 85.988,92 ha ditanami kelapa sawit, karet 10.608,47 ha dan kakao seluas 1.981,96 ha, mengelola areal plasma milik petani seluas 22.460,50 ha untuk tanaman kelapa sawit. Tanaman tebu lahan kering ditanam pada areal seluas 13.226,48 ha. PTPN III adalah gabungan dari PTP III, PTP IV, PTP V pada tahun 1996. Lahan mencakup  kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Luas lahan  tahun 2005 seluas 186.179,83 Ha yang terdiri dari kebun sendiri 166.625,89 Ha dan kebun plasma 19.553,94

Kedua Perkebunan milik negara (BUMN) bergerak dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utamanya adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet.

ALASAN PENOLAKAN

Konflik berkepanjangan di 11 Kabupaten. Di Porsea PT Indorayo  merampas tanah adat seluas 225 Ha dengan ganti rugi hanya sebesar Rp 12.500 per Ha, beroperasinya perusahaan itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Erosi tanah, pencemaran sungai, dan bau busuk melanda lingkungan hidup warga Porsea

Pada 2009 konflik PT TPL di  Desa Parbuluan I dan II, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumut menyangkut  “Tombak Raja” Desa Parbuluan I dan II seluas 120 hektare.

Agustus 2010 seluas 300 Ha tanah masyarakat Parlombuan desa Tapiannauli III Sipahutar  dirusak oleh pihak PT.TPL untuk ditanami  eucalyptus

Pada 2009 berkonflik dengan masyarakat adat petani kemenyan di Pandumaan-Sipituhuta 7 orang warga, dan dijadikannya 14 orang tersangka.

Pada tahun  2011 masyarakat Simirik Tapsel juga menolak kehadiran TPL

 

Terjadi kerusakan area tangkapan air bagi Sungai Batang Gadis dan beberapa anak sungainya seperti Batang Pungkut. Sungai-sungai ini berperan sangat penting untuk menjaga ketersediaan air bagi 360.000 orang, 34.500 Ha sawah, serta 43.000 perkebunan rakyat di kabupaten Madina.

Masyarakat Ulu Pungkut menolak Sorikmas. Pada Oktober 2011  seluruh kades, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda dan tokoh adat menandatangani surat penolakan.

Penembakan terhadap Solatiah Batubara saat unjuk rasa masyarakat menolak PT SMM Desa Hutagodang Kecamatan Siabu pada Mei 2011.

Aktifitas pengeboran-hingga kedalaman di atas 100 meter, pembangunan sarana kantor dan perumahaan karyawan, menyebabkan warga sulit mengakses lahan pertaniannya. Debit air sungai Ketarang terus menurun dan keruh. Hasil panen kebun terus berkurang.
Masyarakat telah melakukan penolakan terhadap kehadiran tambang tersebut melalui berbagai aksi dan berdialog dengan pemerintah daerah bahkan sampai ke tingkatan legislatif. Akan tetapi, sampai saat ini belum mendapatkan respon yang diinginkan oleh masyarakat. PT DPM juga memicu konflik horizontal di Bongkaras melibatkan marga Cibro

Penolakan dan konflik  telah terjadi sejak zaman Kolonial, ketika dimulainya eksploitasi dan investasi modal secara besar-besaran oleh pengusaha perkebunan Belanda di Sumatera Timur. Secara priodik terjadi sengketa berkisar tentang penyewaan tanah hak ulayat masyarakat yang disewakan oleh Sultan kepada pihak  perkebunan. Masyarakat telah kehilangan hak untuk mengolah dan bercocok tanam serta memungut hasil hutan di atas hak ulayat mereka, yang telah dijadikan perkebunan. Setelah Indonesia Merdeka (1945) sengketa berlanjut sampai RIS, KMB, kembali ke NKRI hingga masa nasionalisasi Perkebunan Belanda di Indonesia dan seterusnya pada masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Sengketa semakin berkembang karena dipicu oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik

Diantaranya perampasan tanah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu demi kepentingan perkebunan dan kepemilikan lahan pribadi. Tanah dan wilayah adat yang sejak zaman kesultanan telah diusahai dan karena pembukaan perkebunan diserahkann kepada pihak  perkebunan dengan status sewa (konsesi) tembakau ternyata tanah adat yang membentang dari kabupaten Langkat hingga kabupaten Deli Serdang ini hingga sekarang tidak kembali kepada Masyarakat Adat Penunggu. malah tanah adat mereka semakin menyusut secara tajam dari tahun ke tahun. BPRPI masih berjuang atas tanah adatnya yang dikuasai oleh PTPN II  seluas 19.000 hektar yang tersebar di Deliserdang, Binjai dan Langkat. Luas tanah adat semakin menyusut seepanjang waktu

Share |
 
Kategori Berita

Tabel Kasus Tanah Di SUMUT dapat di unduh disini