Presiden Jokowi baru 4 bulan menjabat, beragam kebijakan telah diputuskan.Namun bukan pujian yang di dapat malah beragam masalah justru muncul silih berganti. Sebut saja misal kebijakan pemilihan menteri-menteri kabinet. Meski acara menggandeng KPK untuk memeriksa jejak rekam para calon awalnya terasa begitu menggebrak namun Jokowi… Selengkapnya »Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik
MEDAN(barometersumut.com) – Puluhan masyarakat adat, petani Tapanuli yang tergabung dalam Aliansi Jalin d Toba, Jumat siang tadi menggelar aksi unjuk rasa di gedung Uniland Plaza Jalan MT Haryono Medan. Massa mendesak agar PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera angkat kaki karena dinilai telah merampas hak… Selengkapnya »Masyarakat Tapanuli Desak Cabut Izin PT TPL
Aktivis lingkungan sesalkan aksi pembubaran paksa yang dilakukan pihak Dinas Pertamanan dan Polresta Medan, saat Jalin d Toba menggelar pameran foto, ekspos kasus dan kampanye anti pengrusakan lingkungan kawasan Danau Toba di Pendopo Lapangan Merdeka Medan, Selasa (26/6). Koordinator kegiatan Jalin d Toba melalui releasenya… Selengkapnya »Suarakan Kerusakan Danau Toba, Pameran Lingkungan Dibubarkan Paksa Suarakan Kerusakan Danau Toba, Pameran Lingkungan Dibubarkan Paksa
Medan, 26 Maret 2015. BAKUMSU mengadakan acara studi tematik berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PUSARAN POLITIK” demi mengupas permasalahan penegakan hukum yang terjadi saat ini. Acara ini dikerjasamakan dengan Fak.Hukum Universitas Santho Thomas Medan yang diselenggarakan di Gedung Bina Media Unika St. Medan. Hadir sebagai pembicara… Selengkapnya »BAKUMSU Gelar Studi Tematik “ Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik” BAKUMSU gelar Studi Tematik “ Penegakan Hukum Dalam Pusaran Politik”
KABARHUKUM-Medan | Konflik tenurial hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Untuk menanganinya, pendekatan sosial lebih diutamakan dari penegakan hukum. Demikian ditegaskan Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Rosa Vivien Ratnawati ketika menjadi salah seorang narasumber… Selengkapnya »Tangani Konflik Kehutanan, Pendekatan Sosial Lebih Diutamakan dari Penegakan Hukum
KampusMedan – Medan, Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang membuka kelas jarak jauh tepatnya di Kabupaten Dairi terus mendapat sorotan.Pasalnya, sekitar 468 mahasiswa USBM Dairi harus terlontang-lantung karena tidak adanya kejelasan dari pihak rektorat dan pihak pengelola USBM. Hal tersebut juga diperkuat dari pihak Kopertis… Selengkapnya »Soal Kejelasan Status, Mahasiswa Univ.Setia Budi Mandiri Dairi Minta Bantuan Bakumsu
STABAT, KOMPAS.com – Sutadi (45), karyawan pemanen selama 18 tahun di PT PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate, sejak 27 Mei 2015 lalu mendekam di balik teralis besi. Ayah empat anak yang tinggal di Dusun Pondok Boyan, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat… Selengkapnya »Ketika Lima Tandan Sawit Memenjarakan Sutadi
Sejumlah hak privelege (istimewa) yang diberikan UU seperti hak protokoler, hak imunitas, dan fasilitas tambahan seperti mobil dinas baru berbiaya lebih kurang Rp. 15 milyar sepertinya belum cukup bagi DPRD Sumut. Mereka kini memanjakan diri lagi dengan gedung baru berbiaya Rp. 185 milyar yang dilengkapi… Selengkapnya »Gedung Super Mewah, Kinerja Super Parah
Sejak awal Oktober, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menyelenggarakan rangkaian kegiatan perayaan Jubelium 150 tahun di berbagai tempat. Puncak perayaannya direncanakan akan berlangsung awal Desember di Jakarta. Sejarah mencatat, HKBP lahir dari kolaborasi misi zending Rheinisce Mission Gesellschaft(RMG) Jerman, yang dipelopori misionaris Johann Carl Klammer dan… Selengkapnya »Quo Vadis HKBP?
Desentralisasi politik belakangan kembali menjadi sorotan. Alih-alih semakin memajukan, sebagian kalangan justru menilai desentralisasi hanya melahirkan rezim politik pewaris gurita korupsi, pengobral sumber daya alam, dan pengeksploitasi politik primodial di daerah. Tiga bentuk mainstream desentralisasi yakni, otonomi daerah, pilkada langsung, dan pemekaran daerah gagal mempercepat… Selengkapnya »Desentralisasi Gagal dan Urgensi Oposan Politik Lokal
ID 
EN