Siaran Pers Geruduk DPRD Sumut: Sahkan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara! Lebih dari 130 komunitas adat di Sumatera Utara masih menunggu pengakuan administrasi yang belum selesai, sehingga rentan terhadap kriminalisasi dan konflik lahan. Selama tahun 2024, kriminalisasi terhadap masyarakat adat semakin marak, termasuk kriminalisasi tetua… Selengkapnya »Geruduk DPRD Sumut: Sahkan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara!
Siaran Pers 10 Oktober 2024 Tanpa Perda, Masyarakat Adat Melarat: Sahkan Perda Masyarakat Adat! Sumatera Utara, 10 Oktober 2024 – Hingga berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Periode 2019-2024), Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Masyarakat Adat belum juga disahkan. Padahal,… Selengkapnya »Tanpa Perda Masyarakat Adat Melarat
Gagas MENGGANTUNGKAN ASA DI DPRD BARU: MENGAPA PERDA MASYARAKAT ADAT MENDESAK? Robby Fibrianto Sirait Ilustrasi dibuat dengan AI “Ironisnya, kemerdekaan Indonesia dari penjajah justru dimaknai terbalik oleh Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan. Bagi mereka, negaralah penjajah yang sesungguhnya.” Hingga berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Perwakilan… Selengkapnya »MENGGANTUNGKAN ASA DI DPRD BARU: MENGAPA PERDA MASYARAKAT ADAT MENDESAK?
Siaran Pers Percepat Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumatera Utara Medan, 27 September 2024. Bakumsu mengadakan Seminar dan Lokakarya dengan tema “Percepatan Kebijakan Tata Kelola Agraria yang Berkeadilan Hukum dan Berbasis Hak Asasi Masyarakat Adat/Lokal dan Petani serta Kelompok Rentan lainnya… Selengkapnya »Percepat Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumatera Utara
ID 
EN