BAKUMSU Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara

Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) sebagai  lembaga yang konsern dalam isu penegakan hukum, HAM dan demokrasi menyesalkan terjadinya kerusuhan antar umat beragama  Tanjung Balai, Jumat (29/7/2016). Sebagaimana diberitakan, kerusuhan berujung pada pembakaran dua vihara dan empat kelenteng milik ...

Kemudahan diberikan kepada perusahaan yang akan melakukan pengusahaan pada kawasan pariwisata danau Toba… (pasal 26 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 49 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba) Untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba diperlukan pengaturan ...

Soerak-Medan. BAKUMSU menyelenggarakan studi tematis dengan tema membaca Arah kebijakan kawasan Danau Toba, Selasa (24/5). Acara bertujuan untuk mengkaji keberadaan kebijakan pemerintah terkait Kawasan Danau Toba. Sebagai narasumber antara lain Profesor Hamdani Harahap (guru besar Antropologi USU), Perlin Nainggolan (staf ...

(Medan, 15 Februari 2016). Tanah bagi masyarakat adat Batak merupakan tulang belulang leluhur sekaligus menjadi identitas. Tidak terkecuali dengan masyarakat adat keturunan Op. Guru Datu Sumalanggak Sitorus yang bermukim di Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir. Delima Silalahi, (KSPPM) menyampaikan ...

Komisi A DPRD Sumatera Utara mengadakan Rapat dengar Pendapat (RDP) untuk mencari penyelesaian terkait konflik antara masyarakat adat Lumban Sitorus dengan PT TPL, (Selasa, 22/3).  RDP yang bertempat di ruang rapat komisi A DPRDSU Medan ini dipimpin oleh ketua Komisi ...

Setelah melewati serangkaian proses persidangan, Senin 25 Januari 2016 Sammas Sitorus, ketua Persatuan Masyarakat Adat Lumban Sitorus (PERMADES) akhirnya diputus tidak bersalah oleh  majelis hakim Pengadilan Negeri balige  yang diketuai Derman P.Nababan, S.H.M.H dan Ribka Novita Bontong,S.H., Azhary Prianda Ginting,S.H. ...

Soerak-Medan. Komisi A DPRD Sumatera Utara mengadakan Rapat dengar Pendapat (RDP) penyelesaian terkait konflik antara masyarakat adat Lumban Sitorus dengan PT TPL, (Selasa, 22/3). Rapat dipimpin oleh ketua Komisi A, Sarma Hutajulu dengan didampingi oleh anggota antara lain Fernando Simanjuntak ...

Medan. Sekitar 48 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Bumi Rumah Kita melakukan aksi simultan di 4 titik di Medan, Sabtu (5/12). Aksi tersebut dilakukan dalam menyikapi pertemuan para negara pihak ke 21 (Conference of Parties/COP 21) yang membahas ...

Undang- Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) No 27 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.006/PUU-IV/2006 pada 7 Desember 2007. Harapan akan hadirnya sebuah penyelesaian kala itu sangat tinggi bagi korban pelanggaran HAM masalalu. Akan tetapi harapan ...

Soerak-Medan. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara, yang terdiri dari BAKUMSU, YAPIDI, PDPK, KSPPM, BITRA, Petrasa, Pelpem GKPS, Yayasan Ate Keleng GBKP dan JPIC Kapusin mendesak pemerintah pusat untuk segera membatalkan Surat keputusan Menteri Nomor: SK-378/MENHUT II/2012 tentang izin pinjam ...