Sekitar 100 orang peserta dari berbagai komunitas masyarakat adat dan petani, serta organisasi pendamping (AMAN Tano Batak, YAK, Bitra Indonesia, YDPK, KSPPM) berkumpul dalam kegiatan dengan tema “Belajar dari Masyarakat: Gerakan Masyarakat Pembela HAM” pada Senin, 2 Juni 2025 di desa Dolok Parmonangan, Simalungun, tepatnya di Posko Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan. Kegiatan ini digagas oleh BAKUMSU sebagai ruang temu dan refleksi bersama untuk memperkuat solidaritas, belajar strategi perlawanan yang dilakukan oleh komunitas, serta meneguhkan peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam perjuangan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan ini menghadirkan komunitas-komunitas yang dalam proses perjuangannya bertahun-tahun bahkan ada yang puluhan tahun untuk mempertahankan tanah, lingkungan hidup, dan identitas budaya mereka dari tekanan korporasi dan negara. Diantaranya ada 8 komunitas yaitu Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan di Dolok Parmonangan, Komunitas Masyarakat Adat Ompu Mamontang Laut Ambarita di Sihaporas, Komunitas Masyarakat Adat Desa Huta Ginjang, Komunitas Masyarakat Adat Desa Onan Harbangan, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka, Kelompok Tani Lepar Lau Tengah, dan Masyarakat Kelompok Tani Dairi (Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) dan Kelompok Tani Bersatu (KTB).

Dalam sesi diskusi pertama, beberapa komunitas berbagi pengalaman terkait perjuangan mereka mempertahankan wilayah adatnya. Martha Manurung dari Dolok Parmonangan menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat tidak hanya berhadapan dengan perusahaan TPL, tapi juga konflik sosial bahkan di dalam keluarga. “Kami bukan hanya melawan TPL, tapi juga berhadapan dengan keluarga dan teman yang terpecah-belah. Tapi kami sadar, perjuangan ini bukan hanya untuk kami, tapi demi anak cucu yang akan melanjutkan budaya dan menjaga tanah ini.” Ujarnya.

Perwakilan dari Sihaporas, Mangitua Ambarita (Op Morris) menambahkan bahwa mereka telah lama menghadapi kriminalisasi oleh aparat dan janji-janji kosong dari negara. “Kami sering dikriminalisasi, bahkan ada yang ditangkap secara sewenang-wenang. Tapi kami tidak akan menjual tanah leluhur hanya demi tawaran dari penguasa”. Tegasnya. Ia juga menyinggung soal kasus kriminalisasi yang sedang menimpa Jhonny Ambarita yang saat ini sedang proses kasasi di Mahkamah Agung RI.

Sementara itu Abel, pemuda adat dari Natumingka menceritakan bagaimana reclaiming tanah yang dilakukan bersama keluarganya pada 2019 menjadi titik balik kehidupan mereka. “Saya sempat menjadi buruh TPL, jadi hatoban (budak) di tanah sendiri. Kemudian saya berpikir, dan melakukan reclaiming dengan menanami jagung, kami panen 2 ton. Sekarang ekonomi keluarga kami jauh lebih baik, dan kami tidak mau lagi dijajah”.

Selanjutnya Hamonangan Sihotang dari Kelompok Tani Bersatu Sileleu – Dairi yang melawan PT GRUTI menceritakan perjuangan mereka mengusir perusahaan yang merampas tanah-tanah mereka. Awalnya pihak perusahaan datang dengan janji penanaman kopi, namun masyarakat menyadari maksud sesungguhnya adalah pembalakan hutan. “Kami buat surat pernyataan menolak PT GRUTI, ditandatangani 317 KK. Dalam satu bulan kami berhasil mengusir seluruh alat berat mereka dari kampung. Kami bersatu dengan desa tetangga, dan mereka tak berkutik”. Ungkapnya. Perlawanan mereka didukung oleh organisasi pendamping dan semangat kolektif lintas batas desa. Kesadaran bahwa hutan adalah sumber air dan kehidupan menyatukan gerakan.

Opung Greselda dari Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Dairi menyampaikan bahwa produksi teh gambir menjadi salah satu cara untuk melawan dominasi perusahaan tambang PT. DPM. “Kami belajar buat teh gambir di Pakpak Barat. Itu lah amunisi kami untuk melawan PT. DPM. Hasil pertanian kami sekarang menjadi kekuatan yang menopang perjuangan.”

Bengkel Sinuhaji dari desa Rambung Baru, Sibolangit, menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil tanggung-jawab kolektif. “Kami mendirikan sapo pertemuan dan kios komunitas. Saat kami melakukan aksi tutup jalan di depan PT. Nirvana Memorial Nusantara, saya bilang ke Polisi : kalau terjadi chaos, tangkap saya, bukan warga”.

Sesi pertama diskusi ditutup dengan melakukan salah satu ritual adat Batak yaitu “Mangalean dekke simudur-udur”, sebuah prosesi penyajian ikan mas (dekke) yang disiapkan dengan cara khas, sebagai bentuk ucapan syukur, doa dan harapan agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Prosesi ini secara simbolik diberikan oleh BAKUMSU kepada perwakilan masing-masing dari komunitas masyarakat adat dan petani yang berhadir.