Dengan sangat tegar, Sorbatua Siallagan membacakan Nota Pembelaannya di hadapan majelis Hakim. “Saya hidup dan mati di atas tanah adat kami. Apapun yang terjadi, tak akan menyurutkan perjuangan saya dan komunitas kami untuk selalu memperjuangkan tanah adat kami dari perampasan dan klaim pihak lain, karena itu adalah “tona” dari leluhur kami,”. Mendengar nota pembelaan tersebut Peserta sidang yang merupakan anggota komunitas adat Op. Umbak Siallagan menangis terharu.

Semua ini bermula ketika Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Op. Umbak Siallagan diculik pada tanggal 22 Maret 2024. Pagi itu Sorbatua beserta istrinya sedang membeli pupuk di Tanjung Dolok. Tiba-tiba datang sekelompok orang tidak dikenal menangkap dan memaksa Sorbatua masuk ke dalam mobil hitam. “Saya mepertanyakan kenapa ditarik dan dimasukkan ke mobil, namun orang tidak dikenal tersebut tidak menjawab pertanyaan saya,” ujar Sorbatua.

Di saat itu Sorbatua mengatakan dirinya tidak diberi kesempatan untuk berpamitan dengan istrinya. “Saya dibawa pergi dengan meninggalkan istri saya sendiri dalam keadaan menangis. Suasana yang sangat emosional bagi saya saat itu,” ujarnya.

Sorbatua Siallagan didakwa secara alternatif membakar hutan atau menduduki atau mengelola kawasan hutan tanpa izin, menggunakan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebuah regulasi yang telah diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 November 2021.

Yang mana kawasan hutan dimaksud merupakan kawasan hutan yang dikonsesikan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kepada PT Inti Indorayon Utama  (PT IIU) yang berganti nama pada 15 November 2000 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) untuk dikelola dan ditanami pohon Eucalyptus.

Perlu diketahui bahwa penggantian nama tersebut tidak terlepas dari sejarah PT IIU yang mendapatkan kecaman dari masyarakat atas dampak kerusakan lingkungan dan konflik tenurial yang disebabkannya. PT IIU dilarang untuk beroperasi pada tahun 1999. Mengingat saham PT IIU yang 86% milik negara asing, maka tutupnya perusahaan ini menyebabkan kekhawatiran Indonesia akan digugat secara internasional dan harus membayar kerugian sebesar US$ 600 Juta. PT IIU kembali diizinkan oleh pemerintah untuk beroperasi pada bulan Mei 2000 dan mengganti namanya menjadi PT TPL pada 15 November 2000, namun karena tingginya penolakan dari masyarakat, PT TPL belum juga dapat beroperasi.

PT TPL dapat beroperasi Pada Maret 2003, setelah mengklaim memenuhi corporate social responsibility dengan memberikan bantuan, PT TPL kembali beroperasi dengan sistem yang diklaim ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini masalah PT TPL tetap tidak pernah hilang, baik dari masyarakat lokal seperti isu pencemaran, deforestasi, hingga pelanggaran hak ulayat.

Selama persidangan, tidak ada saksi yang dapat membuktikan bahwa Sorbatua Siallagan melakukan pembakaran hutan. Terkait pendudukan dan pengelolaan tanpa izin, sebagai komunitas masyarakat adat tentu memiliki sejarah kepemilikan areal yang lebih lama jauh sebelum Indonesia merdeka, dan jauh sebelum adanya izin konsesi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal ini dibuktikan dari beberapa ornamen dan situs sejarah, cerita turun menurun dan generasi yang sudah mencapai 11 turunan. Dan hutan itulah yang menjadi sumber daya alam yang mereka gunakan untuk bertahan hidup.

“Di Sumatera Utara setau saya tidak ada hutan yang sudah ditetapkan, semua masih dalam tahap penunjukan.” Hal ini disebutkan oleh salah seorang ahli Hukum Tata Negara juga Hukum Adat, Yance Arizona saat menjadi ahli di persidangan. Menurutnya seluruh hutan di Sumatera Utara termasuk hutan konsesi PT TPL belum jelas peruntukan dan kawasannya karena masih dalam status penunjukan belum penetapan. Disamping itu negara masih sangat abai terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sehingga perlu adanya penyelesaian secara administratif terlebih dahulu sebelum penyelesaian secara pidana.