Negara dan PT DPM Mengancam Orang dan Ruang Hidup Dairi Policy Brief Januari 2023 Unduh di sini Kajian Majalah Soerak Advokasi Tambang Penguatan Hukum dan HAM Untuk Mencapai Keadilan Sosial dan Ekologi Facebook Twitter Youtube bakumsu@indo.net.id BAKUMSU Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Jalan… Selengkapnya »Negara dan PT DPM MengancamOrang dan Ruang Hidup Dairi1
Unduh di sini Kajian Majalah Soerak Advokasi Tambang Penguatan Hukum dan HAM Untuk Mencapai Keadilan Sosial dan Ekologi Facebook Twitter Youtube bakumsu@indo.net.id BAKUMSU Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Jalan Bunga Kenanga No. 11 D, Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang, Medan… Selengkapnya »Mafia Tanah Dibalik Konflik Agraria
Masa Depan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Ringkasan Eksekutif Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial PelanggaranHak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Keppres 17/2022). Sebuah kebijakan yangdinilai tidak sejalan dengan komitmen awal pemerintahan Jokowi.… Selengkapnya »Masa Depan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Kajian Kebijakan PT. DPM Gagal Menerapkan Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)! Hak atas informasi (right to know) adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM)! Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menganggap hak ini penting sebagai bagian tak terpisahkan dari kebebasan berpendapat… Selengkapnya »PT. DPM Gagal Menerapkan Prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)!
Kertas Kebijakan Lakukan Penyederhanaan dan Harmonisasi peraturan Pelaksana UU Desa! Unduh di sini Kajian Majalah Soerak Advokasi Tambang Penguatan Hukum dan HAM Untuk Mencapai Keadilan Sosial dan Ekologi Facebook Twitter Youtube bakumsu@indo.net.id BAKUMSU Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Jalan Bunga Kenanga No. 11… Selengkapnya »Lakukan Penyederhanaan dan Harmonisasi peraturan Pelaksana UU Desa!
KUHP DAN PETA JALAN PELINDUNGAN MASYARAKAT ADAT RKUHP DISAHKAN MESKI DITOLAK MASYARAKAT SIPIL Meski gelombang penolakan masih terjadi di banyak tempat, pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tetap kukuh untuk mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RUU KUHP disahkan… Selengkapnya »KUHP DAN PETA JALAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
Dampak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Mereka yang berasal dari daerah jauh, diantaranya : Nias, Siantar, Dolok Sanggul, Tanjung Balai serta masyarakat asli yang terpinggirkan atau dipinggiran perkebunan Eukaliptus. Persoalan ekonomi mengharuskan mereka menjual tenaganya diperusahaan kayu milik Sukamto Tanoto tersebut. Selain karena sempitnya lapangan pekerjaan, ada juga yang disebabkan ketiadaan… Selengkapnya »Investigasi Perbudakan di Perkebunan Kayu Toba Pulp Lestari
INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL) : Sumber Bencana Bagi Masyarakat Toba Lihat Selengkapnya di sini Bukan manfaat, melainkan mudharatlah yang lebih banyak dihadirkan PT Inti Indorayon Utama (IIU, kini lebih dikenal sebagai PT Toba Pulp Lestari, TPL) sejak mereka beroleh izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal… Selengkapnya »INDORAYON-TOBA PULP LESTARI (TPL) : Sumber Bencana Bagi Masyarakat Toba
Potret Buram PT TPL di Kawasan Danau Toba Kekerasan, Kriminalisasi dan Diskriminasi Hukum Unduh Dokumen di sini Pasca re-operasi di tahun 2002, PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) telah melahirkan rentetan peristiwa kekerasan, kriminalisasi dan diskriminasi hak-hak hukum (selanjutnya disebut diskriminasi hukum). Rangkaian kekerasan, kriminalisasi… Selengkapnya »Potret Buram PT TPL di Kawasan Danau Toba Kekerasan, Kriminalisasi dan Diskriminasi Hukum
ID 
EN