NEWS

DELISERDANG|Konflik lahan PTPN II di Desa Namo Bintang, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Deliserdang berujung pertumpahan darah, Senin (13/2/2017) sore. Puluhan warga dikabarkan luka-luka, begitu juga di kubu pasukan TNI yang melakukan pengamanan turut menjadi korban dari serangan massa. Informasi dihimpun dari lapangan versi warga… Selengkapnya »Konflik Lahan PTPN II Berdarah, Puluhan Warga Namo Bintang Dikabarkan Luka-luka

Selasa (07/02/2017), masyarakat adat dari komunitas Lumban Rajagukguk, Tungko Nisolu, di Desa Parsoburan Barat Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir kembali dikriminalisasi oleh salah satu perusahaan besar yang ada di Tobasa. Sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Balige, Senin (6/02), dipimpin oleh Ketua Majelis, Syafrul P… Selengkapnya »Pejuang Masyarakat Adat Kembali di Ancam Hukuman

MedanBisnis – Medan. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menggelar acara lounching dan bedah buku, dengan mengangkat tema”Membela Mereka yang Terpinggirkan” di Hotel Soechi Internasional Medan, Jumat (13/1). Direktur Bakumsu Manambus Pasaribu SH MH memaparkan, buku Ini merupakan lounching berbagai pleidoi yang… Selengkapnya »Bakumsu Bedah Buku “Membela Mereka yang Terpinggirkan”

Masyarakat adat nusantara bisa sedikit tersenyum senang. Sejak republik ini ada—meskipun tercantum dalam UUD’45—tetapi penetapan hutan adat belum pernah terjadi. Beberapa hari sebelum 2016 berlalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan delapan hutan adat (tabel) dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar dari konsesi… Selengkapnya »Kado Manis Akhir Tahun, Kali Pertama Pemerintah Tetapkan Hutan Adat

Parapat– BAKUMSU,  KSPPM, CAPPA dan Sajogyo Institute bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan seminar publik dengan tema Rencana Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Tantangan masyarakat adat dalam Pengelolaan SDA di hotel Inna Parapat, kabupaten Simalungun, Selasa… Selengkapnya »“Pembangunan KDT harus disertai dengan komitmen pemerintah untuk percepatan penyelesaian konflik SDA yang berbasis kedaulatan masyarakat adat/lokal”

 Samosir, 3/11 (Antarasumut) – Bupati Samosir, Rapidin Simbolon membuka rapat Konsultasi Nasional XII Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) di Desa Sari Marrihit, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kamis.      Rapat yang berlangsung selama tiga hari, 3-5 Nopember 2016 dihadir Ketua DPRD, Asiten II,… Selengkapnya »Bupati Samosir Buka Rapat Konsultasi Nasional JKLPK

Medan (27/10/2016), Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (AMSU) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kopertis Wilayah I Sumatera Utara, menuntut agar pihak Kopertis turut serta mencabut putusan rektor UMSU tentang DO 24 mahasiswa UMSU. Aksi yang dilakukan sejak pukul 10.00 wib,… Selengkapnya »AMSU Mengutuk Keras Tindakan Represif Kampus yang Men-DO 24 Mahasiswa UMSU

KABANJAHE-BAKUMSU   Forum Komunikasi Masyarakat Korban Erupsi Sinabung (FKMKES) dan Forum Advokasi Sinabung (FASI) melakukan audiensi ke kantor bupati karo pada (8/9) yang diterima langsung oleh bupati karo Terkelin Brahmana, SH. Hadir dalam pertemuan tersebut Dandim 0205 Tanah Karo Letkol. Inf. Agustatius Sitepu, Kabid Diakonia Moderamen… Selengkapnya »Pertanyakan Penanganan Bencana Sinabung,Forum Komunikasi Masyarakat Korban Erupsi Sinabung(FKMKES) dan Forum Advokasi Sinabung (FASI) Audiensi ke Bupati Karo

MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) mendesak pemerintah mengeluarkan tanah ulayat di 11 wilayah komunitas adat di Tanah Batak yang selama ini masuk dalam konsesi industri ekstraktif PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hal itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor… Selengkapnya »Revitalisasi Danau Toba, Bebaskan Dulu Tanah Adat dari Konsesi Perusahaan

Keberadaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba atau lebih dikenal sebagai Tanah Adat Batak mengakibatkan terganggunya perekonomian dan mata pencaharian bagi masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu. Manambus menjelaskan bahwa konflik kehutanan, pertanahan dan persoalan kerusakan lingkungan di… Selengkapnya »Bakumsu: TPL rugikan Masyarakat Adat Tanah Batak Rp 132 Miliar Per Tahun