Kehadiran PT TPL Di Kawasan Danau Toba Masa orde baru dikenal dengan era pembangunan. Berbagai industri eksploitatif diberikan kemudahan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan. Ini juga yang terjadi di sekitaran kawasan danau toba. Pada awal tahun 80-an industri besar dengan difasilitasi… Selengkapnya »Kehadiran PT TPL di Kawasan Danau Toba
(Medan, 08/12/2020) Masyarakat merasa resah akan kehadiran PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi. Pasalnya perusahaan ini datang tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat setempat. Ujuk-ujuk sudah ada yang masuk ke wilayah mereka untuk menambang hasil bumi yang terkandung dalam Tanah Dairi. Penebangan Hutan, masuknya truk… Selengkapnya »Tolak Pembahasan dan Pengajuan Addendum Andal RKL-RPL Tipe A PT Dairi Prima Mineral
(Medan,8/9/2020) Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) yang terdiri dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS), Komunitas Pomparan Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Perhimpunan Mahasiswa Katolik… Selengkapnya »Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat (AMMA) Depan Polisi Daerah Sumatera Utara
(Medan,27/08/2020) Selama tiga hari dua malam (25-27 Agustus 2020), Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) menyelenggarakan pelatihan di Hotel Grand Antares Medan. Kegiatan itu bertema ‘Membangun BUMDes Berbasis Potensi Lokal’ dan diikuti 25 orang pengurus BUMDes yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Langkat,… Selengkapnya »Membangun BUMDes Berbasis Potensi Lokal Bersama JAMSU
(Medan, 16/08/2020) Beberapa waktu terakhir ini, mungkin kita mengetahui baik lewat media sosial,media elektronik, dan media cetak tentang adanya gerakan demonstrasi serentak di seluruh daerah. Gerakan tersebut bukan tanpa tujuan atau sekedar euforia maupun kurang kerjaan, melainkan adanya reaksi penolakan atas hadirnya kebijakan para penguasa di… Selengkapnya »Aksi “Gagalkan Omnibus Law” Di Tengah Wabah Pandemic
(Medan, 18/08/2020) Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) melakukan aksi kembali untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara untuk mengambil sikap menolak kehadiran Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil,… Selengkapnya »Sidang Rakyat AKBAR SUMUT Gebrak Kantor DPRD Sumatera Utara
(Medan,17/7/2020) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara mengadakan diskusi virtual seri III dengan mengambil tema “Apa Kata Masyarakat Adat: Hukum Adat dalam RKUHP”. Ini merupakan lanjutan dari diskusi II yang juga mendiskusikan bagaimana Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbicara masyarakat adat. Masyarakat… Selengkapnya »Apa Kata Masyarakat Adat: Hukum Adat dalam RKUHP (Diskusi Daring Seri III)
MEDAN, KOMPAS — Sejumlah kelompok masyarakat menolak keberadaan tambang seng milik PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Mereka telah mengirim surat kepada Pengawas Bank Dunia agar menghentikan pembiayaan pertambangan itu. Hingga kini, masyarakat belum mendapat sosialisasi (NSA) Untuk lebih lanjut klik disini
Postal Savings Bank of China’s loan to a mining group was in apparent contravention of IFC environmental standards, complainants say The probe marks the first time that the International Finance Corporation’s independent watchdog has investigated a Chinese financial institution Sen Nguyen Published: 6:37pm, 27 Jul,… Selengkapnya »IFC watchdog investigates Postal Savings Bank of China over loan for Indonesian mine
(Medan, 26/6/2020) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) mengadakan diskusi daring via aplikasi zoom untuk seri 1. Diskusi daring seri 1 kali ini mengangkat tema “Masa Depan Reforma Agraria dalam Balutan Omnibus Law”. Adapun narasumber yang diundang untuk menjadi pemantik diskusi kali… Selengkapnya »Diskusi Daring Seri 1: Masa Depan Reforma Agraria dalam Balutan Omnibus Law
ID 
EN