(Medan, 16/08/2020) Beberapa waktu terakhir ini, mungkin kita mengetahui baik lewat media sosial,media elektronik, dan media cetak tentang adanya gerakan demonstrasi serentak di seluruh daerah. Gerakan tersebut bukan tanpa tujuan atau sekedar euforia maupun kurang kerjaan, melainkan adanya reaksi penolakan atas hadirnya kebijakan para penguasa di… Selengkapnya »Aksi “Gagalkan Omnibus Law” Di Tengah Wabah Pandemic
(Medan, 18/08/2020) Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) melakukan aksi kembali untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara untuk mengambil sikap menolak kehadiran Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil,… Selengkapnya »Sidang Rakyat AKBAR SUMUT Gebrak Kantor DPRD Sumatera Utara
(Medan,17/7/2020) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara mengadakan diskusi virtual seri III dengan mengambil tema “Apa Kata Masyarakat Adat: Hukum Adat dalam RKUHP”. Ini merupakan lanjutan dari diskusi II yang juga mendiskusikan bagaimana Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbicara masyarakat adat. Masyarakat… Selengkapnya »Apa Kata Masyarakat Adat: Hukum Adat dalam RKUHP (Diskusi Daring Seri III)
MEDAN, KOMPAS — Sejumlah kelompok masyarakat menolak keberadaan tambang seng milik PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Mereka telah mengirim surat kepada Pengawas Bank Dunia agar menghentikan pembiayaan pertambangan itu. Hingga kini, masyarakat belum mendapat sosialisasi (NSA) Untuk lebih lanjut klik disini
Postal Savings Bank of China’s loan to a mining group was in apparent contravention of IFC environmental standards, complainants say The probe marks the first time that the International Finance Corporation’s independent watchdog has investigated a Chinese financial institution Sen Nguyen Published: 6:37pm, 27 Jul,… Selengkapnya »IFC watchdog investigates Postal Savings Bank of China over loan for Indonesian mine
(Medan, 26/6/2020) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) mengadakan diskusi daring via aplikasi zoom untuk seri 1. Diskusi daring seri 1 kali ini mengangkat tema “Masa Depan Reforma Agraria dalam Balutan Omnibus Law”. Adapun narasumber yang diundang untuk menjadi pemantik diskusi kali… Selengkapnya »Diskusi Daring Seri 1: Masa Depan Reforma Agraria dalam Balutan Omnibus Law
Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) sebuah organisasi non Pemerintah yang concern terhadap penegakan Hukum dan HAM membuka lowongan kerja bagi yang berminat untuk bekerja melakukan pembelaan terhadap masyarakat marjinal. Saat ini kami membuka kesempatan untuk mengisi posisi sebagai Staf Media 1… Selengkapnya »Lowongan Kerja: Staf Media
(Medan,10/2) Masyarakat Adat mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU Masyarakat Adat. Yang mana RUU sudah lama menjadi salah satu RUU yang masuk kedalam prolegnas akan tetapi sampai hari ini belum juga disahkan. Aksi yang dilakukan oleh beberapa jaringan masyarakat sipil dan masyarakat ini… Selengkapnya »Aksi Koalisi Percepatan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara
(Medan/Soerak) Selasa, 10 Desember berbagai elemen-elemen masyarakat sipil di Sumatera Utara bersama mahasiswa memperingati hari HAM Internasional dan sekaligus memperingati hari Anti Korupsi di lapangan Merdeka tepatnya di tugu Pos Indonesia Kota Medan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan rangkaian acara aksi panggung, musik, puisi, teatrikal, dan… Selengkapnya »Aktivis Kota Medan Peringati Hari Hak Asasi Manusia
(Humbahas) Kamis (13/12) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tano Batak), bersama Masyarakat Adat Aek lung datang ke Kantor Bupati Humbang Hasundutan. Alasan kehadiran berbagai elemen masyarakat sipil… Selengkapnya »Pertemuan Masyarakat Adat Humbahas dengan Pemkab Humbahas
ID 
EN