(Medan, 15/10/2018) Nafas baru bagi perjuangan masyarakat sipil ditandai dengan ditandatanganinya Perpres No 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria pada tanggal 27 September 2018 sebagai hadiah peringatan Hari Tani Nasional. Maka dengan itu, gerakan masyarakat sipil di Sumatera Utara langsung mengambil kesempatan ini untuk berkonsolidasi… Selengkapnya »Perpres No 86 Tahun 2018: Tantangan atau Peluang?
(Parongil, 12/10/2018) Beberapa hari yang lalu, tim dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Sumatera Utara turun ke lapangan yakni Desa Parongil. Dalam perjalanan kerja tersebut ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan yakni diskusi terkait penguasaan lahan di Desa Sinar Pagi dan penyalahgunaan dana BOS. Desa… Selengkapnya »Kunjungan Kerja Tim Ke Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) Parongil
Hampir 9 tahun sudah bencana gunung sinabung terjadi. Hampir 9 tahun pula bencana Sinabung ini secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Kabupaten Karo, terkhusus masyarakat sekitaran gunung (zona merah). Masyarakat, korban bencana erupsi gunung Sinabung didampingi Forum Advokasi Sinabung (FASI) yang tediri dari Yayasan Ate Keleng… Selengkapnya »Sidang Gugatan Warga Negara (CLS) Korban Gunungapi Sinabung Tidak Dihiraukan Oleh Negara
(Medan, 3/10/2018) Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Region Sumatera Utara melaksanakan audiensi ke Komisi E DPRD Sumatera Utara. Audiensi ini dilaksanakan sebagai strategi advokasi jaringan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas mengingini fasilitas umum yang ramah akan mereka. Baik itu… Selengkapnya »Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Region Sumatera Utara Melakukan Audiensi Ke Komisi E DPRD-SU
Koalisi Percepatan Peraturan Daerah Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Sumatera Utara melaksanakan Workshop Penulisan Naskah Akademik untuk Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini koalisi ini juga bekerjsama dengan Universitas Sumatera Utara untuk melakukan verifikasi… Selengkapnya »Koalisi Percepatan Perda MA Menyelenggarakan Workshop Penulisan NA untuk Perda Masyarakat Adat
Kamis (6/9/2018)-Kabanjahe, Sidang Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Sidang pertama yang dilakukan ini untuk pemanggilan pihak tergugat dan juga pihak penggugat. Adapun pihak yang diajukan sebagai tergugat antara lain Pressiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Badan… Selengkapnya »Sidang Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Korban Gunungapi Sinabung terhadap Negara Indonesia
Senin (3/9/2018) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pelatihan Strategi Advokasi Konflik Tanah bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Medan. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 3-5 September 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh kelompok-kelompok dampingan jaringan Bakumsu dan beberapa mahasiswa. Dalam kegiatan… Selengkapnya »Bakumsu Selenggarakan Pelatihan Strategi Advokasi Konflik Tanah
Pada Jumat, 22 Juni 2018, sebanyak 20 orang perwakilan organisasi masyarakat sipil yang ada di Sumaera Utara, yang terdiri dari KSPPM, LPPM GKPI, Alusi Tao Toba, Boy Raja Lawfirm, BAKUMSU DAN BITRA mengadakan pertemuan di Parapat menyikapi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba. Selain… Selengkapnya »Hasil Pertemuan Organisasi Masyarakat Sipil Menyikapi Tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba
(Sihaporas,11/5/2018) Pertemuan antara warga nagori Sihaporas dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu). Pertemuan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi perkembangan lebih lanjut akan persoalan konflik agraria yang terjadi di Nagori Sihaporas. Sebelumnya masyarakat sudah melakukan… Selengkapnya »Warga Nagori Sihaporas Menuntut Pengembalian Tanah
News (Sibisa,13 April 2018) Sengketa lahan terjadi kembali di Desa Parsaoran, Sibisa, AJibata Kabupaten Toba Samosir. Kejadian tersebut terjadi antara pihak Dinas Kehutanan dengan warga Parsaoran. Pada kesempatan ini, tim litigasi Bantuan Hukum BAKUMSU hadir melakukan pertemuan dengan warga Parsaoran. Tanah miliki masyarakat adat Sidugul… Selengkapnya »KRIMINALISASI LAHAN DI SIBISA, AJIBATA
ID 
EN