Lompat ke konten
Home » PERS RELEASE » Halaman 10

PERS RELEASE

KOALISI MASYARAKAT SIPIL PEDULI TOLERANSI PEMAJUAN HAM DAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN MENGAJUKAN AMICUS CURIAE TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATAS DUGAAN PENODAAN AGAMA TERHADAP MEILIANA Medan, 26 September 2018   Amicus curiae (amicus brief) ini diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi, Pemajuan HAM dan Pembanguan… Selengkapnya »Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkeadilan Mengajukan Amicus Curiae

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkeadilan Mengajukan Amicus Curiae

Rabu (15/8/18) Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan desa adakan pesta adat mangopholi tanah diatas tanah adatnya di desa Pohan Jae, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kegiatan ini diprakarsai oleh Masyarakat Adat Onan Harbangan Nagasaribu, KSPPM, Dept. Diakonia HKI, Pengmas HKBP, ST Taput, HaRI, KKPKC-UEM dan… Selengkapnya »Aksi Masyarakat Adat: Pesta Manghopoli Tanah Adat Nagasaribu Onan Harbangan

Aksi Masyarakat Adat: Pesta Manghopoli Tanah Adat Nagasaribu Onan Harbangan

“Penyelamatan Rimba Terakhir Sumatera Utara” Bentang Alam Batang Toru, dengan luas total sekitar 150.000 Ha, terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dari luas tersebut, hampir 142.000 Ha merupakan hutan primer. Bentang Alam Batang Toru masih utuh dengan keanekaragaman hayati… Selengkapnya »WALHI Bersama 36 Pengacara Menggugat Ijin Lingkungan PLTA Batang Toru

WALHI Bersama 36 Pengacara Menggugat Ijin Lingkungan PLTA Batang Toru

Pada hari Selasa, 24 Juli 2018, bertempat di Restoran Kenanga kota Medan, sejumlah elemen masyarakat sipil (yang meliputi Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta, KSPPM, BAKUMSU, HaRI dan Aman Tano Batak) bersama dengan pejabat eksekutif dan anggota legislatif Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan diskusi dalam rangka mengevaluasi dan memetik… Selengkapnya »Evaluasi dan Pembelajaran dari Perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Evaluasi dan Pembelajaran dari Perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

Siaran Pers   Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, masyarakat korban bencana erupsi gunung Sinabung didampingi Forum Advokasi Sinabung (FASI) dan kuasa hukumnya dari Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), akan mendaftarkan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) di Pengadilan Negeri… Selengkapnya »Korban Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Akan Mendaftarkan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)

Korban Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Akan Mendaftarkan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)

Parapat, KSPPM. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Danau Toba bersama pengusaha kapal, NGO, YPDT dan KSPPM, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, dan Profesor Tunggul Sirait melakukan diskusi multipihak, Selasa (10/7/2018), untuk memperdalam penggalian data tentang perbaikan sistem transportasi Danau Toba. Pertemuan ini… Selengkapnya »Diskusi Multipihak, STIP Jakarta Lakukan penggalian Data terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun

Diskusi Multipihak, STIP Jakarta Lakukan penggalian Data terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan Forum Masyarakat Pencinta Lingkungan (Formatpetaihi)  tentang peninjauan izin dan operasional PT. Dairi Prima Mineral di Dairi dan Pakpak Bharat. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Formatpetalihi, BAKUMSU, PDPK… Selengkapnya »Masyarakat dari 13 Desa Menolak Kehadiran PT DPM di Dairi-Pakpak Bharat

Masyarakat dari 13 Desa Menolak Kehadiran PT DPM di Dairi-Pakpak Bharat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat memfasilitasi perundingan antara  5 komunitas masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/5).  Sebagaimana dijelaskan oleh Irmansyah Rachman, Direktur penanganan Konflik Tenurial dan Hutan… Selengkapnya »PT TPL Menunda Kesepakatan Penyelesaian Konflik dengan 5 Komunitas Masyarakat Adat

PT TPL Menunda Kesepakatan Penyelesaian Konflik dengan 5 Komunitas Masyarakat Adat

id_IDID