Parapat, KSPPM. Masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Danau Toba bersama pengusaha kapal, NGO, YPDT dan KSPPM, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, dan Profesor Tunggul Sirait melakukan diskusi multipihak, Selasa (10/7/2018), untuk memperdalam penggalian data tentang perbaikan sistem transportasi Danau Toba. Pertemuan ini… Selengkapnya »Diskusi Multipihak, STIP Jakarta Lakukan penggalian Data terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun
Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan Forum Masyarakat Pencinta Lingkungan (Formatpetaihi) tentang peninjauan izin dan operasional PT. Dairi Prima Mineral di Dairi dan Pakpak Bharat. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Formatpetalihi, BAKUMSU, PDPK… Selengkapnya »Masyarakat dari 13 Desa Menolak Kehadiran PT DPM di Dairi-Pakpak Bharat
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat memfasilitasi perundingan antara 5 komunitas masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/5). Sebagaimana dijelaskan oleh Irmansyah Rachman, Direktur penanganan Konflik Tenurial dan Hutan… Selengkapnya »PT TPL Menunda Kesepakatan Penyelesaian Konflik dengan 5 Komunitas Masyarakat Adat
Untuk dapat membaca Pernyataan Bersama Reforma Agraria dan Masyarakat Adat Papua klik pada kalimat ini.
Sumatera Utara (Sumut) berada dalam situasi paradoks. Proses demokrasi (politik elektoral) memang bergulir dengan baik, namun dominasi kekuatan modal dan makelar dalam praktik birokrasi pemerintahan daerah juga masih belum bisa teratasi. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan daerah justru dikendalikan elit oligarkis yang mempunyai jaringan patronase dengan… Selengkapnya »Press Release: Wujudkan Pilkada Bermartabat Menuju Pemerintahan Bersih dan Tata kelola SDA Berbasis Keadilan Ekologi
Hari ini (14/3) genap sebulan sejak DPR RI mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Rancangan undang-undang yang memicu gelombang penolakan tersebut akan segera dicatatkan ke dalam lembaran negara meskipun belum mendapat persetujuan presiden. Pembatasan kebebasan… Selengkapnya »Press Release: UU MD3 Inkonstitusional dan Melanggar Hak Sipil-Politik Warga Negara
Rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang memuat banyak permasalahan dan telah menuai berbagai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kiranya perlu disikapi sebagai masukan bagi pemerintah dan DPR. Hal ini dikarenakan RKUHP baru tersebut berpotensi membungkam hak-hak warga negara. DPR dan Pemerintah hendaknya… Selengkapnya »Press Release: TOLAK RKUHP
Kamis, 21 September 2017, Aliansi Masyarakat Sumut Anti Kekerasan Seksual Laksanakan Diskusi Publik Eksaminasi kasus pencabulan anak dengan nomor 830/Pid.Sus/2017/PN/LBP di Kampus Unimed pada hari Rabu, 20 September 2017. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat… Selengkapnya »Aliansi Masyarakat Sumut Anti Kekerasan Seksual Laksanakan Diskusi Publik Eksaminasi Kasus Pencabulan Anak di Deli Serdang
Wajah demokrasi kita sudah tercoreng dengan kejadian penyerangan Kantor LBH Jakarta/YLBHI yang terjadi pada tanggal 16 september 2017. Tindakan represif dan intimidasi telah dipertontonkan kepada publik lewat penggerudukan yang dilakukan aparat kepolisian masuk merengsek dan membubarkan seminar Pengungkapan Kebenaran peristiwa 1965-1966 di gedung LBH Jakarta/… Selengkapnya »BAKUMSU Mengutuk Tindakan Penyerangan Gedung LBH Jakarta/YLBHI oleh Aparat Kepolisian
Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan ( SIKAP ), sebuah aliansi bersama dan terdiri dari beberapa lembaga di Sumatera Utara yang perduli terhadap isu penyiksaan, diantaranya Pusham Unimed, Fitra Sumut, Bakumsu, HaRI. Selain merendahkan martabat manusia, kita ketahui bersama bahwa praktek penyiksaan, adalah bentuk perbuatan yang… Selengkapnya »Mempertanyakan Profesionalitas Anggota Polri Sebagai Pengayom Masyarakat
ID 
EN