Konflik lahan yang terjadi antara PTPN II dengan warga Namo Bintang, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbati, Kab. Deliserdang, Senin (13/2) berakhir ricuh. Enam warga dikabarkan mengalami luka-luka dan masih dirawat di Rumah Sakit atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di… Selengkapnya »Usut Tuntas kekerasan oleh TNI dan Hentikan Kriminalisasi Terhadap Warga Namo Bintang
Tindakan intoleransi yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2016 di Kota Tanjung Balai yang mengakibatkan pembakaran terhadap 4 (empat) Vihara, 8 (delapan) Klenteng, 2 (dua) Kantor Yayasan Sosial dan 1 (satu) Rumah Tinggal milik warga bernama Meliana yang dilakukan oleh sekelompok massa, saat ini berujung… Selengkapnya »Hentikan Kriminalisasi Terhadap Meliana
Aksi unjukrasa warga Pahae Jae kabupaten Tapanuli Utara terhadap PT. Sarulla Operation Limited (PT.SOL) berujung pada penangkapan warga. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Sabtu (15/10). Hari ini Kepolisian Resort (Polres) Tapanuli Utara masih menahan 37 warga Kecamatan Pahae Jae pada di Polres Tapanuli Utara. Adapun… Selengkapnya »Hentikan Proses Hukum Terhadap Warga Pahae Jae, Berikan Sanksi Tegas Terhadap SOL Atas Pelanggaran Lingkungan Yang Merugikan Warga Lokal
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan Danau Toba, merupakan momentum dan titik balik penting untuk melakukan restorasi terhadap kehancuran sosial dan ekologi di kawasan Danau Toba. Dalam 3 dekade terakhir, kawasan ini menjadi lokasi konsesi industri ekstraktif, PT… Selengkapnya »Keluarkan Seluruh Tanah Adat Dari Konsesi TPL Dan Hentikan Segala Bentuk Intimidasi, Kekerasan Dan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat
Rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Simalungun, Samosir dan Toba Samosir dalam rangka karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, patut diapresiasi. Kunjungan tersebut merupakansinyalbahwa presiden memberikan perhatian khusus terhadapagenda pembangunan Kawasan Danau Toba. Sumatera Utara, khususnya kabupaten-kabupaten di Kawasan Danau Toba atau… Selengkapnya »Presiden Jokowi Harus Prioritaskan Masyarakat Adat Dalam Kunjungan Di Tanah Batak
BAKUMSU sangat menyesalkan peristiwa kerusuhan antar warga Desa Lingga dengan personil Kapolres Karo di lahan Relokasi Mandiri Tahap- II Desa Lingga. Sebagaimana informasi yang dihimpun, kerusuhan telah mengakibatkan satu orang meninggal dunia (Abdi Purba) dan satu oramg kritis (Ganepo Tarigan), sementara sebelumnya, 5 orang warga desa… Selengkapnya »KERUSUHAN DI DESA LINGGA CERMIN KEGAGALAN KEBIJAKAN RELOKASI MANDIRI
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) sebagai lembaga yang konsern dalam isu penegakan hukum, HAM dan demokrasi menyesalkan terjadinya kerusuhan antar umat beragama Tanjung Balai, Jumat (29/7/2016). Sebagaimana diberitakan, kerusuhan berujung pada pembakaran dua vihara dan empat kelenteng milik umat Budha. Tindakan intoleran… Selengkapnya »BAKUMSU Mengecam Pembakaran Vihara Dan Kelenteng Di Tanjung Balai
Hari ini Komisi A DPRD Sumatera Utara mengadakan Rapat dengar Pendapat (RDP) terkait untuk mencari penyelesaian terkait konflik antara masyarakat adat Lumban Sitorus dengan PT TPL. RDP ini bertempat di ruang rapat komisi A DPRDSU Medan, (Selasa, 22/3). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua Komisi… Selengkapnya »Komisi A DPRD Sumut Dukung Perjuangan Masyarakat Adat, PT TPL Segera Kembalikan Tanah Adat Lumban Sitorus dan Hentikan Kriminalisasi Rakyat
BAKUMSU sebagai sebuah lembaga yang konsen dan terlibat aktif dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyambut baik pelaksanaan International People’s Tribunal (IPT) 1966 atau pengadilan rakyat internasional yang berlangsung sejak 10- 13 November 2015 di Den Haag, Belanda. BAKUMSU juga mengapresiasi para pihak baik… Selengkapnya »Negara Harus Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM 1965
ID 
EN