Siaran Pers Pengadilan Negeri Simalungun Menunda Sidang Kasus Sorbatua Siallagan; Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan Gelar Ritual Tabur Bunga dan Margondang Simalungun, 19 Juni 2024 – Hari ini, Pengadilan Negeri Simalungun terpaksa menunda sidang lanjutan kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Ompu Umbak… Selengkapnya »Pengadilan Negeri Simalungun Menunda Sidang Kasus Sorbatua Siallagan; Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan Gelar Ritual Tabur Bunga dan Margondang
Siaran Pers Jaksa Penuntut Umum Tidak Konsisten dalam Dakwaan Kriminalisasi Sorbatua Siallagan Simalungun, 3 Juni 2024 – Sidang kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin (3/6/2024) dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum… Selengkapnya »Jaksa Penuntut Umum Tidak Konsisten dalam Dakwaan Kriminalisasi Sorbatua Siallagan
Siaran Pers KOMNAS HAM Pantau Persidangan Sorbatua Siallagan, Ketua MA yang Dikriminalisasi Simalungun, 29 Mei 2024 – Sidang kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan, digelar di Pengadilan Negeri Simalungun hari Rabu (29/5/2024) dengan agenda pembacaan nota keberatan Sorbatua Siallagan atas… Selengkapnya »KOMNAS HAM Pantau Persidangan Sorbatua Siallagan, Ketua MA yang Dikriminalisasi
Siaran Pers Audiensi JAMSU di DPRD Sumut: Evaluasi Kritis Ranperpres Food Estate Medan, (27/5) Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) menyampaikan kritikan terhadap Ranperpres tentang Pengelolaan Kawasan Food Estate Sumatera Utara ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Audiensi diterima oleh Sutarto sebagai PJ Pimpinan… Selengkapnya »Audiensi JAMSU di DPRD Sumut: Evaluasi Kritis Ranperpres Food Estate
Siaran Pers Sidang Perdana Sorbatua Siallagan: PN Simalungun Melanggar KUHAP? Simalungun, 22 Mei 2024 – Sidang perdana kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan, digelar di Pengadilan Negeri Simalungun hari Rabu (22/5/2024) dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).… Selengkapnya »Sidang Perdana Sorbatua Siallagan: PN Simalungun Melanggar KUHAP?
Siaran Pers Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate di Sumatera Utara Medan, 21 Mei 2024 — Pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembentukan BadanOtorita Food Estate Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden (Perpres). Inisiatif ini bertujuanuntuk memastikan koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan keberlanjutan pengembangan kawasanfood… Selengkapnya »Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate diSumatera Utara
Siaran Pers Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun (15/5) Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan keturunan Ompu Umbak Siallagan melakukan aksi damai di depan Kejaksaan Negeri Simalungun. Komunitas masyarakat adat menyerukan agar Kejaksaan Negeri Simalungun mengabulkan pembebasan Sorbatua Siallagan… Selengkapnya »Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun
Dorong Percepatan Pembentukan Perda Pengakuan Masyarakat Adat Medan, (Senin, 06/05/2024) Telah dilakukan audiensi terkait percepatan Perda Masyarakat Adat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara. Audiensi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga BAKUMSU, Aman Nasional, Aman Tano Batak, dan Lembaga Adat… Selengkapnya »Dorong Percepatan Pembentukan Perda Pengakuan Masyarakat Adat
Siaran Pers Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Medan, Bakumsu – Dalam rangkaian upaya berkelanjutan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia, Bakumsu menginisiasi Forum Grup Diskusi (FGD) yang… Selengkapnya »Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
JARINGAN ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA (JAMSU): “Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ” Medan, 12/02/2024. Revisi UU Desa telah sampai kepada tahap pembahasan tingkat I oleh DPR RI melalui Baleg dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri… Selengkapnya »JAMSU: Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ”
ID 
EN