Siaran Pers Sidang Perdana Sorbatua Siallagan: PN Simalungun Melanggar KUHAP? Simalungun, 22 Mei 2024 – Sidang perdana kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan, Ketua Komunitas Adat Ompu Umbak Siallagan, digelar di Pengadilan Negeri Simalungun hari Rabu (22/5/2024) dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).… Selengkapnya »Sidang Perdana Sorbatua Siallagan: PN Simalungun Melanggar KUHAP?
Siaran Pers Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate di Sumatera Utara Medan, 21 Mei 2024 — Pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembentukan BadanOtorita Food Estate Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden (Perpres). Inisiatif ini bertujuanuntuk memastikan koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan keberlanjutan pengembangan kawasanfood… Selengkapnya »Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate diSumatera Utara
Siaran Pers Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun (15/5) Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan keturunan Ompu Umbak Siallagan melakukan aksi damai di depan Kejaksaan Negeri Simalungun. Komunitas masyarakat adat menyerukan agar Kejaksaan Negeri Simalungun mengabulkan pembebasan Sorbatua Siallagan… Selengkapnya »Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun
Dorong Percepatan Pembentukan Perda Pengakuan Masyarakat Adat Medan, (Senin, 06/05/2024) Telah dilakukan audiensi terkait percepatan Perda Masyarakat Adat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara. Audiensi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Lembaga BAKUMSU, Aman Nasional, Aman Tano Batak, dan Lembaga Adat… Selengkapnya »Dorong Percepatan Pembentukan Perda Pengakuan Masyarakat Adat
Siaran Pers Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Medan, Bakumsu – Dalam rangkaian upaya berkelanjutan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia, Bakumsu menginisiasi Forum Grup Diskusi (FGD) yang… Selengkapnya »Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
JARINGAN ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA (JAMSU): “Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ” Medan, 12/02/2024. Revisi UU Desa telah sampai kepada tahap pembahasan tingkat I oleh DPR RI melalui Baleg dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri… Selengkapnya »JAMSU: Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ”
Deklarasi Pokja OMS untuk Pemilu Bersih Sumatera Utara Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024 tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kami, organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja Organisasi Masyarakat Sipil (POKJA OMS) Untuk Pemilu Bersih Sumatera Utara, mengadakan kegiatan “Panggung Rakyat Jelang Pemilu 2024”,… Selengkapnya »Deklarasi Pokja OMS untuk Pemilu Bersih Sumatera Utara
The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentially catastrophic safety and environmental risks, according to international experts. ● The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentially catastrophic safety and environmental risks, according to international experts.… Selengkapnya »The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentiallycatastrophic safety and environmental risks, according to international experts.
Masyarakat yang terdampak tambang bertekad ajukan kasasi ke MA guna mencegah diberikannya persetujuan tambang DPM ● Tambang Dairi Prima Mineral (DPM) yang tengah dibangun di Sumatera Utaramemiliki potensi bahaya keamanan dan lingkungan yang bisa mendatangkanbencana, menurut pakar internasional Steve Emerman. ● Masyarakat setempat yang terdampak… Selengkapnya »Masyarakat yang terdampak tambang bertekad ajukan kasasi ke MA gunamencegah diberikannya persetujuan tambang DPM
LOKASI OBJEK KELIRU, EKSEKUSI LAHAN WARGA RAMBUNG BARU DAN BINGKAWAN HARUS DIBATALKAN! Lubuk Pakam, 10 Oktober 2023. Perjuangan warga Desa Rambung Baru danBingkawan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, masih terus berlanjut.Teranyar, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan surat pengukuran(konstatering) sebagai salah satu langkah pendahuluan sebelum melakukaneksekusi.… Selengkapnya »LOKASI OBJEK KELIRU, EKSEKUSI LAHAN WARGA RAMBUNG BARU DANBINGKAWAN HARUS DIBATALKAN!
ID 
EN