Lompat ke konten
Home » PERS RELEASE » Halaman 6

PERS RELEASE

Perwakilan Masyarakat di lingkar tambang PT DPM mendesak Bupati Dairi DR Edy Kelleng Cabut  SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 di Tanah Dairi Rawan Gempa  Sidikalang, Perwakilan Masyarakat dilingkar tambang beserta Sekretariat bersama Advokasi Tolak Tambang menyampaikan tuntutan langsung kepada… Selengkapnya »Perwakilan Masyarakat di lingkar tambang PT DPM mendesak Bupati Dairi DR Edy Kelleng Cabut SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 di Tanah Dairi Rawan Gempa

Perwakilan Masyarakat di lingkar tambang PT DPM mendesak Bupati Dairi DR Edy Kelleng Cabut SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 di Tanah Dairi Rawan Gempa

Berada di Patahan Gempa, Warga Dairi Desak Bupati dan Menteri LHK untukCabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT DPM [Dairi, Sumatera Utara, 30 April 2021] Rencana penambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM), anak usaha Bumi Resources milik keluarga Bakrie, terus ditentang… Selengkapnya »Berada di Patahan Gempa, Warga Dairi Desak Bupati dan Menteri LHK untuk Cabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT DPM

Berada di Patahan Gempa, Warga Dairi Desak Bupati dan Menteri LHK untuk Cabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT DPM

Masyarakat Sileuhleh Parsaoran menunggu proses pemeriksaan 3 orang anggota Kelompok Tani Bersatu di halaman Polres Dairi (Doc. Petrasa)

Sidikalang, (10/02/21) –Sekitar enam puluh orang perwakilan dari Kelompok Tani Bersatu (KTB) Desa Sileuleuh Parsaoran bersama Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) dan YAYASAN PETRASA mendatangi Polres Dairi (4/2/21), untuk mendampingi tiga orang anggota KTB yang dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi… Selengkapnya »Solidaritas Masyarakat Petani Sileuhleuh Mendatangi Polres Dairi

Solidaritas Masyarakat Petani Sileuhleuh Mendatangi Polres Dairi

Medan, 6 November 2020 Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium Indonesia Leaks, pada Februari 2020 lalu, merilis laporan investigative mengenai dugaan manipulasi dokumen eksport bubur kayu PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) ke China. Laporan tersebut mengungkap dugaan salah-klasifikasi (misclassification) jenis pulp yang diekspor TPL.… Selengkapnya »Usut Dugaan Manipulasi Ekspor TPL dan Segerakan Penetapan Hutan Adat di Tanah Batak

Usut Dugaan Manipulasi Ekspor TPL dan Segerakan Penetapan Hutan Adat di Tanah Batak

(Medan,30/9/2020) Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) mengutuk tindakan perampasan tanah adat yang dilakukan kembali oleh PTPN II dengan mengerahkan aparat kepolisian dan TNI dalam proses okupasi di wilayah adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak, Langkat, Sumatera Utara. Pada tanggal 29 September 2020, PTPN… Selengkapnya »Hentikan Perampasan Tanah Adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian Selemak

Hentikan Perampasan Tanah Adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian Selemak

(Medan, 21 September 2020) Wacana disahkannya Rancangan Undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi covid-19 menjadi ancaman serius bagi Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumatera Utara menyuarakan sikap menolak secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja… Selengkapnya »Menuju Hari Tani Nasional 2020, “Awas Omnibus Law: Kedaulatan Rakyat Diobral”

Menuju Hari Tani Nasional 2020, “Awas Omnibus Law: Kedaulatan Rakyat Diobral”

Medan, (07/09/20) AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) Sumatera Utara mendatangi Kantor DPRD Sumatera Utara, Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, Ansyurdin, Ketua Pimpinan Wilayah AMAN Sumatera Utara menyerukan agar DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara melakukan percepatan pengesahan Ranperda… Selengkapnya »DPRD Sumut dan Gubernur Sumut : Segera Sahkan RUU Masayarakat Adat dan Sahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak da Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara

DPRD Sumut dan Gubernur Sumut : Segera Sahkan RUU Masayarakat Adat dan Sahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak da Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara

id_IDID