Lompat ke konten
Home » PERS RELEASE » Halaman 7

PERS RELEASE

Terhadap Masyarakat Adat Natumingka Mangkir Dari Panggilan, Polda Sumut Harus Lebih Profesional Dan Imparsial Demi Pemenuhan Keadilan Korban Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap masyarakat adat Natumingka yang dilaporkan tiga bulan yang lalu. Namun, terduga… Selengkapnya »Terduga pelaku kekerasan terhadap masyarakat adat Natumingka mangkir dari panggilan, Polda Sumut harus lebih profesional dan imparsial demi pemenuhan keadilan korban

Terduga pelaku kekerasan terhadap masyarakat adat Natumingka mangkir dari panggilan, Polda Sumut harus lebih profesional dan imparsial demi pemenuhan keadilan korban

Perwakilan Masyarakat di lingkar tambang PT DPM mendesak Bupati Dairi DR Edy Kelleng Cabut  SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 di Tanah Dairi Rawan Gempa  Sidikalang, Perwakilan Masyarakat dilingkar tambang beserta Sekretariat bersama Advokasi Tolak Tambang menyampaikan tuntutan langsung kepada… Selengkapnya »Perwakilan Masyarakat di lingkar tambang PT DPM mendesak Bupati Dairi DR Edy Kelleng Cabut SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 di Tanah Dairi Rawan Gempa

Perwakilan Masyarakat di lingkar tambang PT DPM mendesak Bupati Dairi DR Edy Kelleng Cabut SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 di Tanah Dairi Rawan Gempa

MASYARAKAT AKSI DAMAI TUNTUT BUPATI KABUPATEN DAIRI MENOLAK TAMBANG DENGAN MENCABUT SKKLH (SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP) NO 731 NOVEMBER TAHUN 2005 DAN MENUNTUT KLHK MENGHENTIKAN PEMBAHASAN ANDAL RPL, RKL Tipe A TAMBANG PT DPM (Dairi, Sumatera Utara, Senin, 3 Mei 2021), Masyarakat yang khawatir… Selengkapnya »Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM

Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM

Berada di Patahan Gempa, Warga Dairi Desak Bupati dan Menteri LHK untukCabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT DPM [Dairi, Sumatera Utara, 30 April 2021] Rencana penambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM), anak usaha Bumi Resources milik keluarga Bakrie, terus ditentang… Selengkapnya »Berada di Patahan Gempa, Warga Dairi Desak Bupati dan Menteri LHK untuk Cabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT DPM

Berada di Patahan Gempa, Warga Dairi Desak Bupati dan Menteri LHK untuk Cabut SKKLH dan Hentikan Pembahasan Adendum ANDAL Tambang PT DPM

Masyarakat Sileuhleh Parsaoran menunggu proses pemeriksaan 3 orang anggota Kelompok Tani Bersatu di halaman Polres Dairi (Doc. Petrasa)

Sidikalang, (10/02/21) –Sekitar enam puluh orang perwakilan dari Kelompok Tani Bersatu (KTB) Desa Sileuleuh Parsaoran bersama Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) dan YAYASAN PETRASA mendatangi Polres Dairi (4/2/21), untuk mendampingi tiga orang anggota KTB yang dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi… Selengkapnya »Solidaritas Masyarakat Petani Sileuhleuh Mendatangi Polres Dairi

Solidaritas Masyarakat Petani Sileuhleuh Mendatangi Polres Dairi

Medan, 6 November 2020 Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium Indonesia Leaks, pada Februari 2020 lalu, merilis laporan investigative mengenai dugaan manipulasi dokumen eksport bubur kayu PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) ke China. Laporan tersebut mengungkap dugaan salah-klasifikasi (misclassification) jenis pulp yang diekspor TPL.… Selengkapnya »Usut Dugaan Manipulasi Ekspor TPL dan Segerakan Penetapan Hutan Adat di Tanah Batak

Usut Dugaan Manipulasi Ekspor TPL dan Segerakan Penetapan Hutan Adat di Tanah Batak

(Medan,30/9/2020) Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) mengutuk tindakan perampasan tanah adat yang dilakukan kembali oleh PTPN II dengan mengerahkan aparat kepolisian dan TNI dalam proses okupasi di wilayah adat Rakyat Penunggu Kampung Durian Selemak, Langkat, Sumatera Utara. Pada tanggal 29 September 2020, PTPN… Selengkapnya »Hentikan Perampasan Tanah Adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian Selemak

Hentikan Perampasan Tanah Adat Rakyat Penunggu di Kampung Durian Selemak

(Medan, 21 September 2020) Wacana disahkannya Rancangan Undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi covid-19 menjadi ancaman serius bagi Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumatera Utara menyuarakan sikap menolak secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja… Selengkapnya »Menuju Hari Tani Nasional 2020, “Awas Omnibus Law: Kedaulatan Rakyat Diobral”

Menuju Hari Tani Nasional 2020, “Awas Omnibus Law: Kedaulatan Rakyat Diobral”

id_IDID
en_GBEN id_IDID