Lompat ke konten
Home » PERS RELEASE » Halaman 8

PERS RELEASE

Medan, (07/09/20) AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) Sumatera Utara mendatangi Kantor DPRD Sumatera Utara, Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, Ansyurdin, Ketua Pimpinan Wilayah AMAN Sumatera Utara menyerukan agar DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara melakukan percepatan pengesahan Ranperda… Selengkapnya »DPRD Sumut dan Gubernur Sumut : Segera Sahkan RUU Masayarakat Adat dan Sahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak da Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara

DPRD Sumut dan Gubernur Sumut : Segera Sahkan RUU Masayarakat Adat dan Sahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak da Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara

  (Medan, 28 Agustus 2020), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menghentikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Adapun ini adalah kedua kalinya surat disampaikan sebelum itu… Selengkapnya »RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Cipta Investasi, Perkeruh Krisis

RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Cipta Investasi, Perkeruh Krisis

(Medan, 25/08/2020) Masyarakat adat adalah tiang pendiri dan penopang Indonesia. Oleh karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai rakyat komit untuk mendukung pengakuan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.  Demikian disampaikan ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPD PDI-P Sumatera Utara, Drs. Djarot… Selengkapnya »PDI-Perjuangan Sumatera Utara Komitmen Mendorong Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Sumatera Utara

PDI-Perjuangan Sumatera Utara Komitmen Mendorong Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Sumatera Utara

Lembaga Adat Keturunan Oppu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Bantuan Hukum Sumatera (Bakumsu), menyambangi Mapolres Simalungun di Pematang Raya, Senin (24/8/2020). Kedatangan sejumlah lembaga ini bertujuan untuk mendesak pihak kepolisian, segera menangkap dan menahan Humas PT.Toba… Selengkapnya »Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS) Mendesak Segera Menangkap Humas PT.TPL Pelaku Kekerasan

Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS) Mendesak Segera Menangkap Humas PT.TPL Pelaku Kekerasan

Awal Februari 2020 lalu, Publik di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia telah disuguhkan sebuah artikel tentang transaksi fiktif yang sebuah perusahaan industri pulp and paper. Artikel tersebut ditulis dalam Majalah Tempo merupakan hasil investigasi dalam rentang setahun oleh sejumlah media yang tergabung dalam Indonesia Leaks… Selengkapnya »Aliansi Pemerhati Dampak HTI; “Pemerintah Harus Mengevaluasi PT. Toba Pulp Lestari Tbk atas Praktek Merugikan Negara dan Masyarakat Adat” Menunggu Keseriusan Pemerintah menindaklanjuti Dugaan manipulasi dokumen ekspor PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Aliansi Pemerhati Dampak HTI; “Pemerintah Harus Mengevaluasi PT. Toba Pulp Lestari Tbk atas Praktek Merugikan Negara dan Masyarakat Adat” Menunggu Keseriusan Pemerintah menindaklanjuti Dugaan manipulasi dokumen ekspor PT Toba Pulp Lestari (TPL)

Medan, 13 Mei 2020. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah resmi disahkan pada 12 Mei 2020. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan (Minerba) ini merupakan salah satu paket Rancangan… Selengkapnya »Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU): “Pengesahan Undang-Undang Minerba, Melukai Hati Rakyat”

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU): “Pengesahan Undang-Undang Minerba, Melukai Hati Rakyat”

Medan, 15 Mei 2020. Ditengah Euforia perayaan Hari Buruh Internasional di tanah air juga saat suasana bulan Ramadhan dan ancaman tiada henti dari Pandemi Covid-19, penolakan yang dilakukan terus menerus oleh berbagai elemen masyarakat sipil terhadap rencana pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law… Selengkapnya »Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (JAMSU): Penundaan Klaster Ketenagakerjaan Tidak Sedikitpun Mengurangi Ancaman Yang Dihadirkan Oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (JAMSU): Penundaan Klaster Ketenagakerjaan Tidak Sedikitpun Mengurangi Ancaman Yang Dihadirkan Oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja

id_IDID
en_GBEN id_IDID