Medan, 8 Mei 2020. Berdasarkan laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 7 Mei 2020 tercatat sebanyak 12.776 Orang Positif, 2.381 Orang sembuh, 930 Orang meninggal dunia di seluruh Indonesia. Per tanggal yang sama, laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara menunjukkan… Selengkapnya »SUMUT CARE: Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Utara Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Medan, 2 April 2020. Pada tanggal 30 Maret 2020 dalam pernyataannya Presiden Joko Widodo menetapkan status Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Langkah pemerintah dalam menetapkan status PSBB ini menunjukkan bahwa situasi Nasional semakin mengkhawatirkan akibat dari… Selengkapnya »Hentikan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan Mendesak Pemerintah untuk Mengerahkan Segala Kekuatannya untuk Percepatan Penanganan Covid-19
(Medan, 23 April 2020) Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada tanggal 14 April 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengizinkan dana desa digunakan sebagai bantuan langsung tunai (BLT).Hal tersebut tercantum dalam… Selengkapnya »JAMSU : Penggunaan Dana Desa Harus Tepat Sasaran kepada Masyarakat Pedesaan
“Dihukumnya seseorang yang tak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir” (La Bruyerre) Hari ini tanggal 22 Maret 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sedang menyidangkan Perkara Pidana Register Nomor: 256/ Pid.B/2020/PN.Lbp atas nama Terdakwa-Terdakwa: Anggiat Sopar Pakpahan, Robert Sianturi, Mariana Br Tarigan dan Junaidi dengan… Selengkapnya »Sidang Pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) Kasus Kriminalisasi Mariana Dkk; Kelompok Tani Maju Bersama
Pada tanggal 25 Februari 2020, beberapa elemen masyarakat sipil berkumpul di Walhi Sumut menyikapi perkembangan terkini PT. TPL. Sebagaimana artikel yang diterbitkan oleh majalah Tempo edisi 3-9 Februari 2020 berjudul “Jurus Sulap Ekspor Kayu” Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) diduga memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu… Selengkapnya »Usut Dugaan Penggelapan Dokumen Eksport yang Dilakukan PT. Toba Pulp Lestari (TPL)
(Medan, 05 Maret 2020) Adanya pembahasan Pemerintah dan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah menuai banyak kritik dari kelompok gerakan rakyat. RUU yang sering disebut RUU Cilaka atau Cika tersebut disinyalir akan berpeluang besar terhadap pembungkaman demokrasi, memasifkan pelanggaran lingkungan,… Selengkapnya »RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka): “Penyelewengan Konstitusi Untuk Mempermanenkan Kesengsaraan Rakyat Menuju Jurang Celaka”
(Simalungun,10/2) Komunitas masyarakat adat bukanlah gerombolan kriminal. Mereka adalah bagian dari kita warga negara Indonesia, mereka hanya berjuang untuk mempertahankan tanah peninggalan leluhurnya, ruang hidupnya, tempat tulang belulang leluhurnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang anggota Lamtoras (Thomson Ambarita), “holi-holi ni Ompung nami do na… Selengkapnya »Masyarakat Adat Bukan Kriminal: Sidang Pembacaan Pleidoi Kriminalisasi Dua Masyarakat Adat Sihaporas
(Medan, 5 Feb 2020) Kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari terhadap Masyarakat Adat Sihaporas, Dolok Parmonangan, dan Tor Nauli belum menemui titik terang. Pihak kepolisian pun melakukan bentuk kriminalisasi dengan melakukan penangkapan yang unprosedural. Hal ini mneyudutkan banyak pihak dari Masyarakat Adat yang… Selengkapnya »Ancaman Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Sihaporas, Dolok Parmonangan di Simalungun Serta Huta Tor Nauli di Tapanuli Utara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memasuki tahun kelima sejak disahkan. Undang-undang ini memberikan pengakuan bagi kewenangan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengelola sumber daya keuangan, dan aset desa sehingga desa menjadi mandiri dan sejahtera. Namun, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Desa Membangun berdasarkan… Selengkapnya »Undang-Undang Desa Belum Menyentuh Pembangunan Manusia
Forum Advokasi Korban Erupsi Gunung Sinabung (FASI) bersama penyintas sangat menyayangkan kelalaian pemerintah, terutama dalam hal ini Bupati Karo dan DPRD Karo dalam melaksanakan putusan Gugatan Warga Negara/ Citizen Law Suit (CLS) pada tanggal 27 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Karo. Gugatan yang diajukan warga… Selengkapnya »WUJUDKAN IMPLEMENTASI AKTA PERDAMAIAN
ID 
EN