Soerak-Medan. BAKUMSU menyelenggarakan studi tematis dengan tema membaca Arah kebijakan kawasan Danau Toba, Selasa (24/5). Acara bertujuan untuk mengkaji keberadaan kebijakan pemerintah terkait Kawasan Danau Toba. Sebagai narasumber antara lain Profesor Hamdani Harahap (guru besar Antropologi USU), Perlin Nainggolan (staf ahli gubernur Sumut bidang Hukum dan pemerintahan), Alimin Ginting (ketua badan pengelola kaldera Toba) dan Suryati Simanjuntak (direktur KSPPM) dengan moderator Manambus Pasaribu. Acara ini dihadiri oleh sekitar 20 orang penggiat lingkungan dan masyarakat adat baik dari elemen Mahasiswa, NGO, dan akademisi. Hamdani harahap mengatakan banyak masyarakat menggantungkan harapan akan adanya kebijakan yang berpihak kepada mereka. Namun menurutnya, jika berkaca dari penerapan beberapa kebijakan sebelumnya yakni Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba perpres nomor 81 tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba, tampaknya harapan itu masih jauh. “Secara umum, semua peraturan tersebut ibarat mati suri. Ujarnya. Menurutnya, tanpa pelibatan masyarakat adat, pengarusutamaan keadilan ekologi dan pemerintahan yang baik, kebijakan baru seperti Geopark dan Badan Otorita Danau Toba dan geopark Toba akan bernasib sama dengan kebijakan pendahulunya. Senada dengan itu, Suryati Simanjuntak menekankan perlunya upaya penyelesaian total terhadap kerusakan ekologi dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat/lokal di kawasan danau Toba dengan mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan-perusahaan besar yang berada di kawasan danau Toba seperti PT TPL, Aquafarm, Alegrindo. Disebutkannya, kebijakan yang ada cenderung berpihak pada investasi di bidang pariwisata dan belum menyentuh aspek perlindungan masyarakat bawah. “cukuplah pemosisian rakyat sebagai korban pembangunan. Jangan lagi mengorbankan rakyat.” Ujarnya. Sementara itu, Alimin Ginting lebih menekankan peluang perbaikan Danau toba lewat Geopark. Meskipun diakuinya, upaya penetapan kaldera toba sebagai anggota UNESCO masih gagal karena lambatnya implementasi pemerintah dan keadaan lingkungan Danau Toba yang kurang memenuhi standar UNESCO. Sementara Perlin menekankan pada pentinnya dukungan masyarakat supaya proses pembangunan di Sumatera Utara terutama pembangunan infrastruktur dan pariwisata berjalan dengan baik. Pembangunan membutuhkan pengorbanan supaya apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik.” Ujarnya. (tp)
EN 
ID