Parapat– BAKUMSU, KSPPM, CAPPA dan Sajogyo Institute bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan seminar publik dengan tema Rencana Pembangunan Kawasan Danau Toba dan Tantangan masyarakat adat dalam Pengelolaan SDA di hotel Inna Parapat, kabupaten Simalungun, Selasa (15/11).
Dalam seminar sehari ini, Manambus Pasaribu (Sekretaris Eksekutif BAKUMSU) bertindak sebagai moderator. Sementara para narasumber yakni Riza Damanik dari Kantor Staf kepresidenan (KSP), Eko Cahyono (direktur dan peneliti agraria Sayogyo Institute Bogor), Ari Prasetyo (PIC Badan Otorita Danau Toba/Kementerian Pariwisata), Delima Silalahi (KSPPM) dan Grahad Nagara (Auriga)
Seminar dihadiri oleh oleh sekitar 250 peserta dari berbagai pemangku kepentingan di KDT. Dari unsur pemerintah kabupaten sekawasan Danau Toba antara lain Juang Sinaga (wakil bupati Kabupaten Samosir) dan Ombang Siboro (kepala Dinas Pariwisata Samosir), Asmadi Lubis (wakil ketua DPRD Toba Samosir), Gibson Siregar (Dinas Pariwisata Taput) dan sejumlah camat dan kepala desa. Sementara dari masyarakat sipil ada turut hadir lembaga yang fokus pada lingkungan dan pengembangan masyarakat antara lain Parpem GBKP, Walhi Sumut, Petrasa dan Bitra dan PDPK. Sebagian besar peserta merupakan perwakilan dari masyarakat adat/lokal di KDT yang selama ini menghadapi konflik SDA terutama kawasan hutan, antara lain Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta, masyarakat adat, masyarakat adat Lumban Sitorus, masyarakat Sari Marrihit, Bakkara, Kecamatan Ajibata, Huta Ginjang Taput, Muara dan Sibandang, Sibisa dan Motung dan kelompok-kelompok tani sekawasan Danau Toba.
Panitia pelaksana dalam sambutannya sebagaimana disampaikan oleh Suryati Simanjuntak (sekretaris eksekutif KSPPM) menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wadah untuk menjawab kegelisahan masyarakat adat/lokal terkait masa depan mereka dalam kebijakan pembangunan industri pariwisata di KDT terutama melalui Peraturan Presiden (perpres) No.49/2016 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPPDT). Penetapan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Seminar ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah baik pusat maupun kabupaten sekawasan Danau Toba untuk percepatan penyelesaian konflik di SDA terutama di kawasan hutan.
Senada Delima Silalahi dalam paparannya menyatakan bahwa meskipun daerah ini memiliki keindahan alam, tetapi angka kemiskinan ternyata tertinggi di samosir sebasar 13.20 %. Demikian halnya dengan status tanah yang pada umumnya adalah merupakan tanah-hutan adat. KSPPM mencatat ada 19 kasus di wilayah kawasan danau toba yang sedang mencuat, selain itu terdapat potensi konflik yang besar yang belum terdokumentasi. Sehingga banyak yang melihat bahwa menjadikan daerah ini menjadi tujuan pariwisata bertaraf internasional hanya akan menjadikan masyarakat lokal (adat) sebagai objek. Bukan itu saja, masyarakat sangat khawatir akan kehilangan atau tergusur dari tanah dan hutan adatnya terutama karena hingga saat ini belum ada kebijakan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di tingkat kabupaten.
Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga dalam kata pembukaannya menyambut baik penyelenggaraan seminar ini. Juang Sinaga menegaskan sikap pemerintah kabupaten Samosir sendiri bahwa kabupaten Samosir yang siap untuk menunjang industri parawisata. Pemerintah akan mencoba melakukan keseimbangnan pembagunan yakni mendukung perekonomian masyarakat lokal terutama sektor pertanian sembari juga mengejar pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ari Prasetyo lebih menekankan pada pentingnya pembangunan Industri pariwisata di Kawasan Danau Toba melalui keberadaan BOPPDT. Menurutnya,berkaca dari objek wisata yang sukses di jalankan di daerah lain di Indonesia, pariwisata bisa menggerakkan roda ekonomi karena dapat menghasilkan 2 kali lipat jumlah tenaga kerja tidak langsung dibandingkan sektor pekerjaan lain. Ari Prasetyo tidak secara jelas memaparkan tentang depan penyelesaian konflik agraria/hutan di kawasan Danau Toba sebagaimana sebagian besar ditanyakan oleh peserta yang berasal dari masyarakat adat/lokal yang hadir.
Riza Damanik dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah Joko Widodo lebih mengutamakan pembangunan industri pariwisata di KDT yang bukan fokus pada pembangunan gedung-gedung atau fisik, melainkan pembangunan kualitas hidup masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. “Kami mendengar ada potensi konflik terutama di kawasan yang akan dibangun infrastruktur. Kami menganggap ini penting untuk diselesaikan. Begitu pula bahwa sudah ada konflik yang memang sudah ada. Kami mendengar sudah ada verifikasi penyelesaian konflik 5000 ha hutan kemenyan di humbang hasundutan”, tambahnya. Hal ini menjadi bagian dari penyelesaian konflik tanah seluas 12, 7 juta ha yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.
Sementara Eko Cahyono menekankan pada pentingnya 3 nilai dalam pembangunan kawasan Danau Toba yakni pertama, bahwa tanah dan sumber-sumber agraria lainnya bukan barang dagangan, sehingga mestinya tidak diperdagangkan melainkan dilindungi. Kedua, hubungan manusia dengan tanah, air dan sumber-sumber alamnya bersifat kompleks dan berlapis (social, budaya, ekonomi, ekologi dan spiritual) Sehingga dalam prakteknya tidak dapat disederhanakan hanya pada satu dimensi saja misalnya dimensi pariwisata. Peneliti persoalan agraria ini juga menegaskan nilai ketiga yakni bahwa masalah-masalah agrarian bersifat historis. Oleh karena itu, kasus konflik tanah adat dalam penyelesaiannya harus menarik masalahnya ke belakang sebab tidak ada tanah di tanah Batak yang bukan tanah adat (tp).
EN 
ID