{"id":3873,"date":"2021-05-10T12:31:39","date_gmt":"2021-05-10T05:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/bakumsu.or.id\/?p=3873"},"modified":"2021-05-10T12:57:42","modified_gmt":"2021-05-10T05:57:42","slug":"masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/","title":{"rendered":"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

MASYARA<\/b>KAT AKSI DAMAI<\/span> TUNTUT BUPATI KABUPATEN DAIRI <\/b>MENOLAK TAMBANG DENGAN <\/span>MENCABUT SKKLH (SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP) NO 731 NOVEMBER TAHUN 2005 DAN MENUNTUT KLHK MENGHENTIKAN PEMBAHASAN ANDAL RPL, RKL Tipe A <\/b>TAMBANG <\/span>PT DPM<\/b><\/h3>

\u00a0<\/p>

(Dairi, Sumatera Utara, <\/i><\/span>Senin, 3 Mei 2021<\/span><\/i>)<\/span>, Masyarakat yang khawatir<\/span> akan rencan<\/span>a<\/span> operasi pertambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM)<\/span> di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara menuntut Bupati Dairi<\/span>, Eddy Keleng Ate Berutu <\/span>untuk segera mencabut S<\/span>urat <\/span>K<\/span>eterangan Kelayakan <\/span>L<\/span>ingkungan <\/span>H<\/span>idup (SKKLH)<\/span> No 731<\/span>,<\/span> November 2005<\/span> yang selama ini menjadi landasan hukum bagi tambang beroperasi yang dikeluarkan pada saat Bupati Dairi sebelumnya.<\/span><\/p>

Masyarakat mendesak Bupati Dairi Saat ini tersebut mengambil sikap tindakan untuk menyatakan sikap menolak pertambangan dan disampaikan pada pemerintah pusat dan publik luas. Sebagai tindakan menyelamatkan kepentingan dan lingkungan hidup di Dairi, Sumatera Utara.<\/span> D<\/span>iluar hal tersebut, masyara<\/span>ka<\/span>t juga <\/span>meminta K<\/span>ementerian <\/span>L<\/span>ingkungan <\/span>H<\/span>idup dan <\/span>K<\/span>ehutanan untuk<\/span> menghentikan pembahasan addendum An<\/span>alisis D<\/span>a<\/span>mpak <\/span>L<\/span>ingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (<\/span>RPL<\/span>-RKL)<\/span> tipe A <\/span>yang saat ini sedang diajukan di Jakarta oleh <\/span>PT DPM<\/span>.<\/span><\/p>

Semua upaya ini adalah gerakan b<\/span>ersama Aliansi<\/span> masyarakat sipil di lingkar tambang, Aliansi NGO Dairi dan Sekretariat Bersama Advokasi Tolak Tambang (YDPK, Bakumsu, Petrasa dan J<\/span>ATAM<\/span>)<\/span>, kesemuanya bertujuan untuk menyelamatkan ancaman lingkungan hidup dari pertambangan yang dipaksakan berada di <\/span>k<\/span>awasan risiko gempa dan banjir bandang, akan menggusur ekonomi setempat diantaranya pertanian, mengancam sumber air dan menciptakan konflik di masyarakat.<\/span><\/p>

Penelusuran Alians<\/span>i<\/span> menemukan <\/span>PT<\/span>.<\/span>DPM <\/span>adalah <\/span>sebuah perusahaan patungan antara konglomerat pertambangan berbasis di Beijing<\/span>,<\/span> China Non-Ferrous (NFC) 51 % dan perusahaan tambang batu bara raksasa Indonesia, Bumi Resources milik keluarga Aburizal Bakrie 49 %. Mendapatkan kontrak Karya (KK) No.99 PK 0071,18 Februari 1998 dari ESDM (Energi Sumber daya Alam) dengan konsesi total seluas 24.636 Ha. Konsensi PT DPM tersebar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat Propinsi Sumatera Utara dan <\/span>Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi <\/span>Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).<\/em><\/p>

Tuntutan <\/span>ini <\/span>muncul bersamaan dengan dilanjutkannya pembahasan addendum Andal RKL, RPL Tipe A PT DPM saat ini di KLHK dan semakin dekatnya <\/span>ancaman karena <\/span>waktu untuk menyetujui proyek tambang Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Pengajuan addendum Andal ini di lakukan karena <\/span>PT DPM sedang mengajukan <\/span>tiga perubahan izin Lingkungan yaitu perubahan izin lokasi\u00a0 gudang bahan peledak; \u00a0lokasi tailing Storage Facility (TSF); dan penambahan lokasi mulut tambang (portal) dan memasuki tahap konstruksi seperti pembangunan jalan, Lokasi TSF (tailling storage facility) Mess dan Kantor.<\/span><\/p>

Beberapa catatan penting alasan mendasar masyarakat menolak PT DPM<\/span>, diantaranya <\/span>:<\/span><\/p>

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Masyarakat <\/span>di<\/span> sekitar lokasi proyek<\/span> PT DPM<\/span> mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yang hidup bergantung kepada sumber daya alam seperti air, tanah, sungai dan hutan<\/span>. <\/span>\u00a076 % warga (mayoritas perempuan) bekerja sebagai petani<\/span> dan mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian<\/span> dari generasi ke generasi.<\/span> Komoditi<\/span> andalan masyarakat antara lain padi, jagung, coklat, kopi, durian,<\/span> kemiri, <\/span>duku, manggis,pinang,kapulaga,pisang, jeruk purut dan <\/span>gambir<\/span>. Hasil pertanian masyarakat merupakan penyangga utama bahan pangan di Kabupaten Dairi serta berbagai w<\/span>i<\/span>layah di Sumatera Utara.<\/span><\/p>

Namun saat ini,\u00a0 masyarakat di sekitar wilayah pertambangan PT DPM khawatir akan potensi daya rusak tambang ke depan secara khusus di <\/span>l<\/span>ahan-lahan pertanian masyarakat, ancaman <\/span>b<\/span>erkurangnya <\/span>pasokan air, baik untuk kebutuhan sehari-hari dan sumber irigasi, potensi <\/span>tercemarnya tanah akibat air asam tambang yang dihasilkan dari limpahan bendungan limbah, <\/span>dan ke depan <\/span>terjadinya alih fungsi lahan<\/span> dan profesi sebagai petani dikhwatirkan akan mengancam ketahanan pangan masyarakat dan kedaulatan mereka atas tanah.<\/span><\/p>

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Ahli Teknik Sipil dan Pembangunan Dam\/Bendungan <\/span>I<\/span>nternasional Dr. Richard Meehan<\/span>, yang<\/span> dilib<\/span>atkan oleh masyarakat dan Sekber advokasi tambang<\/span>, seorang ahli dengan pengalaman 50 tahun di bidang stabilitas bendungan di zona gempa<\/span> telah <\/span>meninjau desain tambang,<\/span> mengungkapkan kekhawatiran yang besar terhadap bendungan tailing<\/span> (TSF)<\/span> yang akan dibangun oleh tambang<\/span> dan menyimpulkan bahwa bendungan tailing atau limbah tambang aka<\/span>n memiliki risiko tinggi runtuh karena berada di atas struktur tanah yang tidak stabil karena terbentuk dari Toba Tuff, berada <\/span>di <\/span>daerah dengan<\/span> curah hujan<\/span> tinggi dan <\/span>l<\/span>okasi bendungan yang diusulkan juga merupakan zona dengan gempa paling aktif di dunia dan dekat dengan jalur patahan yang telah memicu tsunami Boxing Day tahun 2004. <\/span>Menurutnya untuk m<\/span>enilai secara rinci risiko runtuhnya bendungan tailing, diperlukan informasi geologis di lokasi bendungan yang diusulkan dan PT DPM tidak men<\/span>yediakan informasi tersebut<\/span> sama sekali<\/span>.<\/span><\/p>

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Ahli hidrologi Internasional<\/span>,<\/span> Dr<\/span> Steven Emerman<\/span> menyatakan<\/span> :<\/span><\/p>

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Pembangunan bendungan tailing dengan jarak 1000 meter dari rumah-rumah warga dan rumah ibadah, hal ini Ilegal atau melanggar hukum jika di <\/span>di Tiongkok<\/span><\/p>

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>DPM tidak menyebutkan darimana sumber air untuk tambang atau perkiraan tingkat pemakaian air.<\/span><\/p>

c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>PT. DPM tidak memiliki rencana penutupan yang aman untuk bendungan limbah dan tentunya tidak ada rencana untuk memantau dan memelihara bendungan limbah untuk waktu yang lama supaya tidak menjadi sumber bahaya bagi generasi mendatang.<\/span><\/p>

d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>DPM tidak memberikan jaminan bahwa ada tanaman lokal yang akan berhasil tumbuh di bendungan limbah tambang Timbal-Seng.<\/span><\/p>

PT. DPM <\/span>merencanakan pembangunan Tailing Storage Facility (TSF)<\/span><\/span> atau <\/span>bendungan penyimpanan tailing<\/i><\/span> yang berlokasi di <\/span>\u00a0hulu d<\/span>esa<\/span> Longkotan, dusun Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi<\/span> berpotensi <\/span>mengancam keselamatan <\/span>desa yang berada di hilir tambang<\/span>. \u00a0D<\/span>iperkirakan terd<\/span>a<\/span>pat 11 (sebelas) Desa dan 57 (lima puluh tujuh) Dusun yang berpotensi <\/span>sumber <\/span>air <\/span>dan <\/span>sungainya tercemar dan akan mengganggu pertanian masyarakat disepanjang aliran sungai Sopokomil<\/span> Kecamatan Silima Pungga-Pungga <\/span>Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara sampai ke laut Aceh Singkil Provinsi Nanggore Aceh.<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>M<\/span>asyarakat disekitar lokasi Proyek PT DPM di bantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional( AMAN) Tano Batak sudah melakukan kajian pasokan air di 8 yakni desa Longkotan, Tuntung Batu, Bongkaras, Pandingan, Sumbari, Bonian, Lae Panginuman dan Lae Ambat. Di lokasi pusat tambang PT DPM, tepatnya di desa Longkotan, sumber mata air Lae Puccu dengan jarak 270 meter dari mulut terowongan PT DPM diperkirakan turut teramcam kehilangan sumb<\/span>e<\/span>r mata air yakni Lae Puccu yang menjadi adalah sumber air untuk PDAM yang menghidupi 1 kelurahan Parongil dan 7 desa yakni desa Longkotan, Tuntungbatu, Siratah, Bakal Gajah, Uruk Belin, Huta Ginjang, Siboras.<\/span><\/p>

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Ancaman Gudang <\/span>\u00a0<\/span>Bahan<\/span> \u00a0Peledak<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Sesuai dengan doku<\/span>men<\/span> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan\u00a0 Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT. DPM yang di terbitkan oleh Kementerian Kehutanan RI pada tahun 2012 seharusnya gudang bahan peledak dibangun di dalam kawasan hutan. Namun, pada kenyataannya, gudang tempat penyimpanan bahan peledak dibangun di Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar kawasan hutan dan tidak sesuai AMDAL yakni ber<\/span>a<\/span>da sangat dekat<\/span> (50,64 meter)<\/span> dengan wilayah pemukiman dan perladangan masyarakat. <\/span>Tepatya di dusun Sipat, desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Gudang penyimpanan bahan peledak di bangun di Dusun Sifat Desa Longkotan dan jaraknya hanya 50.64 (lima puluh koma enam puluh empat) meter dari rumah warga.)<\/i><\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Sesuai dengan informasi yang tertera di papan informasi di dekat gudang bahan peledak dengan kapasitas Amunium Nitrat 100 (seratus) Ton, Detonator 20.000 (dua puluh ribu) Pcs dan dinamit 5.000 (lima ribu) kilogram (kg)<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Daya Rusak Tambang Terhadap Hutan dan Biodiversitas<\/span><\/p>

Dari luas wilayah konsesi pada ijin operasi produksi selua<\/span>s<\/span> 24.636 Ha terdapat 16.050 Ha hutan lindung, dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan, Terowongan, Perumahan dan fasilitas lainnya. PT. DPM menebang hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 578 tahun 2012, PT. DPM akan membangun semua fasilitas tersebut di kawasan hutan seluas 53,11 Ha. Alih fungsi hutan ini akan mengancam keselamatan keberagaman hayati baik flora dan fauna. <\/span><\/p>

Oleh karena itu kami Masyarakat Dairi, Aliansi <\/span>masy<\/span>a<\/span>rakat sipil di lingkar tambang<\/span>, Aliansi NGO Dairi<\/span> dan Sekretariat Bersama Advokasi Tambang Sumatera Utara meminta:\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

1.<\/span>\u00a0<\/span><\/span>Meminta Bupati Dairi mencabut SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) No 731 November 2005.<\/span><\/p>

2.<\/span>\u00a0<\/span><\/span>Meminta Bupati Dairi mengeluarkan surat Rekomendasi\u00a0 terkait penolakan pembahasan Addendum Andal RKL, RPL Tipe A<\/span><\/p>

3.<\/span>\u00a0<\/span><\/span>Menolak dan meminta KLHK menghentikan dengan segara pembahasan addendum Andal RPL, RKL, Tipe A PT DPM\u00a0 \u00a0<\/span><\/p>

4.<\/span>\u00a0<\/span><\/span>Meminta DPRD Dairi membentuk Pansus membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak\u2013hak ekosob dan hak sip<\/span>il dan p<\/span>ol<\/span>itiknya<\/span>.<\/span><\/p>

Gerakan Masyarakat Dairi juga mengajak semua komponen masyarakat yang peduli pada keselamaatan rakyat, kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada ancaman risiko bencana dari proyek ini untuk membangun solidaritas seluas-luasnya, #DairiMemanggil semua untuk mendesakkan tuntutan ini sekuat-kuatnya, demi tanah dan air Dairi, demi Tuhan dan leluhur yang sudah memberikan kesempatan rakyat <\/span>D<\/span>airi mendapatkan berkat dari tanah <\/span>D<\/span>airi yang subur ini.<\/span><\/p>

#DairiMemanggil ! <\/span><\/p>

#DairiRawanGempaBukanUntuk Tambang !<\/span><\/p>

Dairi, Sumatera Utara, <\/span>3 Mei <\/span>2021<\/span>\u00a0<\/span><\/p>

Nara Hubung<\/span> :<\/span><\/p>

1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Koordinator Aksi: Mangatur Pardamean Sihombing (081276735400)<\/span><\/p>

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Koorlap<\/span>: Gerson Tampubulon: (0812629043070) dan Rinawati Sinaga (082386537166)<\/span><\/p>

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Humas Aksi<\/span>: Debora Gultom:(085261356020) dan Duad Sihombing (085262459996)<\/span><\/p>

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>YDPK<\/span>: Rohani Manalu<\/span> – 081375123496<\/span><\/p>

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Pe<\/span>trasa: Ridwan Samosir –\u00a0 081269883818<\/span><\/p>

6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Bakumsu<\/span>: Juni Aritonang -081362029086<\/span><\/p>

7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span><\/span>Merah Johansyah<\/span>: <\/span>Jaringan Advokasi Tambang \u2013 0813 4788 2228<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MASYARAKAT AKSI DAMAI TUNTUT BUPATI KABUPATEN DAIRI MENOLAK TAMBANG DENGAN MENCABUT SKKLH (SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP) NO 731 NOVEMBER TAHUN 2005 DAN MENUNTUT KLHK MENGHENTIKAN PEMBAHASAN ANDAL RPL, RKL Tipe A TAMBANG PT DPM (Dairi, Sumatera Utara, Senin, 3 Mei 2021), Masyarakat yang khawatir akan rencana operasi pertambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima… Read More »Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3896,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"[\"content\",\"comments\"]","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-3873","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pers-release"],"yoast_head":"\nMasyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM -\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"MASYARAKAT AKSI DAMAI TUNTUT BUPATI KABUPATEN DAIRI MENOLAK TAMBANG DENGAN MENCABUT SKKLH (SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP) NO 731 NOVEMBER TAHUN 2005 DAN MENUNTUT KLHK MENGHENTIKAN PEMBAHASAN ANDAL RPL, RKL Tipe A TAMBANG PT DPM (Dairi, Sumatera Utara, Senin, 3 Mei 2021), Masyarakat yang khawatir akan rencana operasi pertambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima… Read More »Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-05-10T05:31:39+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-05-10T05:57:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1040\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"520\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@bakumsu_officia\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@bakumsu_officia\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6\"},\"headline\":\"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM\",\"datePublished\":\"2021-05-10T05:31:39+00:00\",\"dateModified\":\"2021-05-10T05:57:42+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\"},\"wordCount\":1481,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg\",\"articleSection\":[\"PERS RELEASE\"],\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\",\"name\":\"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM -\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg\",\"datePublished\":\"2021-05-10T05:31:39+00:00\",\"dateModified\":\"2021-05-10T05:57:42+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg\",\"width\":1040,\"height\":520},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/\",\"name\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/\",\"description\":\"Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization\",\"name\":\"BAKUMSU\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png\",\"width\":2905,\"height\":1082,\"caption\":\"BAKUMSU\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu\",\"https:\/\/x.com\/bakumsu_officia\",\"https:\/\/www.instagram.com\/bakumsu2000?igsh=Z3lzc2hoNmJ0Ynow\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM -","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM -","og_description":"MASYARAKAT AKSI DAMAI TUNTUT BUPATI KABUPATEN DAIRI MENOLAK TAMBANG DENGAN MENCABUT SKKLH (SURAT KETERANGAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP) NO 731 NOVEMBER TAHUN 2005 DAN MENUNTUT KLHK MENGHENTIKAN PEMBAHASAN ANDAL RPL, RKL Tipe A TAMBANG PT DPM (Dairi, Sumatera Utara, Senin, 3 Mei 2021), Masyarakat yang khawatir akan rencana operasi pertambangan bijih seng oleh PT Dairi Prima… Read More »Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM","og_url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu","article_published_time":"2021-05-10T05:31:39+00:00","article_modified_time":"2021-05-10T05:57:42+00:00","og_image":[{"width":1040,"height":520,"url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@bakumsu_officia","twitter_site":"@bakumsu_officia","twitter_misc":{"Written by":"admin","Estimated reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6"},"headline":"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM","datePublished":"2021-05-10T05:31:39+00:00","dateModified":"2021-05-10T05:57:42+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/"},"wordCount":1481,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg","articleSection":["PERS RELEASE"],"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/","name":"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM -","isPartOf":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg","datePublished":"2021-05-10T05:31:39+00:00","dateModified":"2021-05-10T05:57:42+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#primaryimage","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg","contentUrl":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/181772153_3902315883149260_4493400658089433362_n.jpg","width":1040,"height":520},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masyarakat-aksi-damai-tuntut-bupati-kabupaten-dairi-menolak-tambang-dengan-mencabut-skklh-surat-keterangan-kelayakan-lingkungan-hidup-no-731-november-tahun-2005-dan-menuntut-klhk-menghentikan-pembah\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/bakumsu.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Masyarakat Aksi Damai Tuntut Bupati Kabupaten Dairi Menolak Tambang dengan Mencabut SKKLH (Surat Keterangan Kelayakan lingkungan Hidup) No 731 November Tahun 2005 dan menuntut KLHK menghentikan pembahasan ANDAL RPL, RKL Tipe A tambang PT DPM"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/","name":"https:\/\/bakumsu.or.id\/","description":"Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara","publisher":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization","name":"BAKUMSU","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png","contentUrl":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png","width":2905,"height":1082,"caption":"BAKUMSU"},"image":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu","https:\/\/x.com\/bakumsu_officia","https:\/\/www.instagram.com\/bakumsu2000?igsh=Z3lzc2hoNmJ0Ynow"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3873"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3873\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3900,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3873\/revisions\/3900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3896"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}