{"id":559,"date":"2018-02-14T10:37:47","date_gmt":"2018-02-14T10:37:47","guid":{"rendered":"http:\/\/bakumsu.or.id\/?p=559"},"modified":"2018-02-15T04:39:51","modified_gmt":"2018-02-15T04:39:51","slug":"masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/","title":{"rendered":"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR"},"content":{"rendered":"

Masukan<\/strong> Peraturan Daerah Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Toba Samosir<\/strong><\/p>\n

Diajukan oleh:<\/strong><\/p>\n

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (<\/strong>BAKUMSU<\/strong>)<\/strong><\/p>\n

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat<\/strong> (<\/strong>KSPPM<\/strong>)<\/strong><\/p>\n

Medan, 14 Februari 2018<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
No<\/strong><\/td>\nPasal<\/strong><\/td>\nMasukan<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
1<\/td>\nMenimbang; p<\/strong>oint c<\/strong><\/p>\n

bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat batak toba samosir dalam perkembangannya belakangan rentan menimbulkan konflik, <\/strong>baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, sehingga dalam rangka mengatasi hal dimaksud serta untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir perlu dibentuk peraturan daerah;<\/td>\n

Kalimat \u201crentan menimbulkan konflik\u201d berpotensi mengaburkan makna positif keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya yang sesungguhnya. Sebaiknya diubah menjadi:<\/p>\n

c. bahwa ketiadaan peraturan tentang keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir dalam perkembangannya belakangan rentan menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, sehingga dalam rangka mengatasi hal dimaksud serta untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir perlu dibentuk peraturan daerah;<\/td>\n<\/tr>\n

2<\/td>\nMengingat<\/strong><\/p>\n

(1)\u00a0\u00a0 Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);<\/p>\n

(3)\u00a0\u00a0 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);<\/p>\n

(4)\u00a0\u00a0 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);<\/p>\n

(5)\u00a0\u00a0 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\u00a0 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\u00a0 5679);<\/p>\n

(6)\u00a0\u00a0 Peraturan Menteri Agraria\/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu;<\/p>\n

(7)\u00a0\u00a0 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);<\/p>\n

(8)\u00a0\u00a0 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32\/Menlhk-Setjen\/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);<\/td>\n

Perlu penambahan dasar hokum:<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0 Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.<\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0 Permendagri No 52 tahun 2014 Tentang pedoman Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.<\/p>\n

5.\u00a0\u00a0\u00a0 Peraturan Menteri Agraria\/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 dan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.<\/td>\n<\/tr>\n

3<\/td>\nPasal 1 ayat 12<\/strong><\/p>\n

Tanah Ulayat adalah suatu bidang tanah yang berada dalam lingkup wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat Batak.<\/strong><\/td>\n

Pengertiannya masih umum. Sebaiknya ada \u00a0pemakaian istilah-istilah lokal untuk penamaan tanah ulayat\u00a0 dalam konteks Toba Samosir.<\/p>\n

\u201cTanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak adat dari masyarakat hukum adat baik bersifat ripe-ripe (komuna<\/strong>l<\/strong>) maupun pangumpolan (individual) yang meliputi huta (perkampungan), hauma (persawahan, perladangan), parmahanan (Padang penggembalaan), tombak (hutan), pangeahan (<\/strong>lidah tanah), beserta segala sumber daya alam yang berada diatas maupun terkandung di dalam tanah.\u201d<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n

4<\/td>\nPasal 1 ayat 16<\/strong><\/p>\n

Hukum adat adalah seperangkat norma yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata <\/strong>yang menggambarkan tata kehidupan masyarakat dengan alam, diwariskan secara turun temurun, ditaati dan dihormati serta dipahami oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat secara moral.<\/strong><\/td>\n

Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik secara lisan maupun <\/strong>t<\/strong>ulisan<\/strong>, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun dan yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum dan atau sanksi.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
5<\/td>\nPasal 1 ayat 18<\/strong><\/p>\n

Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, baik mengenai penguasaan maupun pengelolaan wilayah atau sumber daya alam dalam suatu wilayah tertentu.<\/td>\n

Ditambahkan\u00a0 pengertian penyelesaian konflik<\/td>\n<\/tr>\n
6<\/td>\nPasal 5<\/strong><\/p>\n

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui dan melindungi<\/strong>sepenuhnya hak-hak tradisional Masyarakat<\/strong> Hukum Adat Batak Toba Samosir sepanjang masih hidup dan dilestarikan pelaksanaannya.<\/td>\n

Mengacu pada prinsip HAM, kewajiban negara terhadap warga negara tidak hanya mengakui dan melindungi,\u00a0 tetapi juga menghormati, dan memenuhi.<\/p>\n

 <\/p>\n

Penggunaan frasa \u201chak-hak tradisional\u201d tidak mencerminkan konsistensi dengan judul perda ini. Sehingga sebaiknya diganti menjadi hak ulayat. Dengan demikian, bunyi utuh dari pasal ini menjadi sbb:<\/p>\n

 <\/p>\n

\u201cDengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengakui,<\/strong> menghormati, melindungi dan memenuhi <\/strong>sepenuhnya hak-hak ulayat <\/strong>Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir sepanjang masih hidup dan dilestarikan pelaksanaannya.<\/td>\n<\/tr>\n

7<\/td>\nPasal 6<\/strong><\/p>\n

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir didasarkan pada ikatan garis keturunan (geneologis), ikatan wilayah (teritorial<\/strong>), dan <\/strong>ikatan keturunan-geneologis dengan kesatuan hukum adat yang tumbuh dan berkembang serta dilestarikan pelaksanaannya.<\/strong><\/td>\n

Perlu penjelasan lebih lanjut, tentang apa yang dimaksud dengan \u201cikatan keturunan-genealogis dengan kesatuan hukum adat yang tumbuh dan berkembang serta dillestarikan pelaksanaanya\u201d<\/strong> atau agar ada penjelasannya di bagian penjelasan pasal 6.<\/td>\n<\/tr>\n
8<\/td>\nPasal 8 Ayat 1<\/strong><\/p>\n

Hak Warga Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat <\/strong>dan sumber daya alam yang dimiliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme yang sah menurut hukum adat Batak setempat.<\/td>\n

Perlu penjelasan mengapa tanah ulayah dengan wilayah adat dipisahkan.<\/p>\n

Usul: konsisten menggunakan istilah tanah ulayat.<\/td>\n<\/tr>\n

9<\/td>\nPasal 8 ayat 2<\/strong><\/p>\n

Hak atas tanah ulayat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan hak ulayat yang di dalamnya mencakup:<\/td>\n

Mengacu pada azas partisipatif, maka perlu tambahan mengenai hak masyarakat hukum adat yaitu hak untuk berpartisipasi dan berunding perihal hak ulayat yang akan dipergunakan oleh negara maupun pihak lain.<\/strong> (Prinsip FPIC\/Free, Prior, Inform, and Concern)<\/td>\n<\/tr>\n
10<\/td>\nPasal 12<\/strong><\/p>\n

Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir Melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir meliputi parhutaan\/kampung, gabungan beberapa parhutaan\/kampung atau sebutan lain atau kawasan tertentu yang disepakati oleh masyarakat hukum adat<\/strong>atas dasar pertimbangan adat istiadat dan hukum adat maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun serta mendapat pengakuan oleh pemerintah atau masyarakat adat lainnya.<\/td>\n

Wilayah adat yang dimaksud di BAB VII tidak mencakup semua kondisi wilayah adat yang ada dalam konteks masyarakat hukum adat batak Toba Samosir. Hasil riset BAKUMSU dan KSPPM (2016), diperoleh fakta\u00a0 bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak adat dari masyarakat hukum adat baik bersifat ripe-ripe (komunal) maupun pangumpolan (individual) yang meliputi huta (perkampungan), hauma (persawahan, perladangan), panjampalan ni horbo\/panghaisan ni manuk (Padang penggembalaan), tombak (hutan), pangeahan (lidah tanah), mual (mata air), parbandaan (kuburan\/makam) beserta segala sumber daya alam yang berada diatas maupun terkandung di dalam tanah dan kawasan lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat sebagai wilayah adat.<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
11<\/td>\nPasal 13<\/strong><\/p>\n

Kriteria wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir meliputi:<\/p>\n

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Terdapat kelompok masyarakat yang bermukim secara turun temurun dan masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat Batak, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;<\/p>\n

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adanya ikatan pada asal usul leluhur;<\/p>\n

c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam;<\/p>\n

d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;<\/p>\n

e.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Adanya pengakuan mengenai keberadaan wilayah dimaksud, baik oleh pemerintah atau masyarakat adat lainnya.<\/p>\n

 <\/td>\n

Pasal ini mengatur tentang kriteria wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi isinya sebagaimana diuraikan dalam poin a, b, c, d dan e tidak menggambarkan jawaban atas kriteria wilayah tersebut. Masukan sbb:<\/p>\n

Pasal 13<\/strong><\/p>\n

(1) Kriteria Wilayah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir meliputi:<\/p>\n

a.Tempat lingkungan hidup bersama warga berdasarkan persekutuan hukum adat.<\/p>\n

b.Peruntukan, pemanfaatan, dan pemeliharaan dilakukan menurut hukum adat.<\/p>\n

c. Dikuasai secara fisik oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun.<\/p>\n

d.Digunakan sebagai sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat hukum adat.<\/p>\n

e. Terintegrasi dengan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat hukum adat.<\/p>\n

f. Menjadi sumber pemungutan hasil bumi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat.<\/p>\n

(2) Kriteria tanah ulayat masyarakat hukum adat batak toba samosir berdasarkan hak penguasaan, meliputi :<\/p>\n

a. ripe-ripe (komunal)<\/p>\n

b. pangumpolan (individual)<\/p>\n

(3) Kriteria tanah ulayat masyarakat hukum adat batak toba samosir berdasarkan tata ruang, meliputi :
\na. Huta (perkampungan)<\/p>\n

b.Panghaisan ni manuk(pekarangan)
\nc. Hauma (persawahanatau perladangan)
\nd. Panjampalan (Padang penggembalaan ternak)<\/p>\n

e. Parbandaan (kuburan\/makam)<\/p>\n

f. Mual (mata air)<\/p>\n

g.Tombak (tempat mengambil kayu)
\nh. Pangeahan (lidah tanah)<\/p>\n

i. Harangan\/Tombak raja(hutan tempat resapan air)
\nj. Kawasan lain yang ditetapkan peruntukannya sesuai dengan hukum adat.<\/td>\n<\/tr>\n

12<\/td>\nPasal 14<\/strong><\/p>\n

(1)\u00a0\u00a0 Penetapan wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir Melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai budaya<\/strong> masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara:<\/p>\n

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Melakukan identifikasi masyarakat hukum adat;<\/p>\n

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Melakukan verifikasi dan validasi; dan<\/p>\n

c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Menetapkan wilayah hak ulayat.<\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0 Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Camat setempat dengan melibatkan Lembaga Adat dan masyarakat setempat<\/strong>.<\/p>\n

(3)\u00a0\u00a0 Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat data dan informasi mengenai sejarah wilayah hak ulayat, pemetaan dan ukuran wilayah hak ulayat, harta kekayaan dan\/atau aset maupun benda-benda adat, kelembagaan adat serta adat istiadat yang berlaku.<\/p>\n

(4)\u00a0\u00a0 Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemerintah daerah.<\/p>\n

(5)\u00a0\u00a0 Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah dapat membentuk Tim Khusus atau dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait.<\/p>\n

(6)\u00a0\u00a0 Penetapan wilayah hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.<\/p>\n

(7)\u00a0\u00a0 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan wilayah hak ulayat diatur dengan Peraturan Bupati.<\/strong><\/td>\n

Makna\u201cPenetapan wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir Melestarikan nilai-nilai budaya bangsa, khususnya nilai-nilai budaya<\/strong> masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir\u201d tidak jelas. Sebaiknya diubah menjadi:<\/p>\n

(1)\u00a0\u00a0 Penetapan wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara:<\/p>\n

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Melakukan identifikasi masyarakat hukum adat;<\/p>\n

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Melakukan verifikasi dan validasi; dan<\/p>\n

c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Menetapkan wilayah hak ulayat.<\/p>\n

 <\/p>\n

Apa yag dimaksud dengan \u201cmasyarakat setempat\u201d<\/strong>? Sebaiknya lebih spesifik menjadi:<\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0 Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Camat setempat dengan melibatkan Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat setempat<\/strong>.<\/td>\n<\/tr>\n

13<\/td>\nPasal 15<\/strong><\/p>\n

Penetapan wilayah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sudah memiliki status:<\/p>\n

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria; merupakan bidang-bidang \u00a0tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/td>\n

Pasal ini \u00a0tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat hukum adat karena justru berpotensi menutup ruang bagi Masyarakat hukum adat di Tobasa mendapatkan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kembali. Konteks Toba Samosir adalah banyaknya tanah ulayat yang berkonflik dengan pemerintah dan badan hukum.<\/td>\n<\/tr>\n
14<\/td>\nPasal 18<\/strong><\/p>\n

Lembaga Adat merupakan lembaga adat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir yang dibentuk dalam rangka mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir beserta dengan kearifan lokal yang mencerminkan karakteristik adat Batak Toba Samosir.<\/p>\n

 <\/p>\n

Pasal 19<\/strong><\/p>\n

(1)\u00a0\u00a0 Lembaga Adat mengemban peran dan fungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat hukum adat Batak Toba Samosir dengan mengacu kepada hukum adat Batak Toba Samosir setempat.<\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0 Dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah<\/td>\n

Bentuk dan unsur lembaga adatnya belum diatur dalam pasal ini. Lembaga adat yang seperti apa?<\/p>\n

Berdasarkan hasil riset BAKUMSU dan KSPPM (2016), ditemukan bahwa masyarakat hukum adat toba samosir tidak mengenal adanya suatu lembaga adat formal dan tunggal di Toba Samosir.<\/p>\n

Adapun kelembagaan adat yang diakui dan dipraktekkan baik dalam penyelsaian konflik dan adat istiadat adalah lembaga adat dalam arti informal yang diadopsi dari prinsip berdasarkan hubungan Dalihan Na Tolu yang dikenal dalam masyarakat.<\/td>\n<\/tr>\n

15<\/td>\nPasal 20 ayat 4<\/strong><\/p>\n

Tata cara dalam pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.<\/td>\n

Apakah perlu Peraturan Bupati dalam menyusun tata cara pemberdayaan MHA?<\/td>\n<\/tr>\n
16<\/td>\nPasal 21 ayat 2<\/strong><\/p>\n

Apabila perdamaian melalui proses musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil diwujudkan, maka penyelesaian sengketa dilakukan dengan melibatkan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mencapai suatu keputusan.<\/td>\n

Apa lembaga adat yang dimaksud? Sama dengan<\/p>\n

komentar terhadap pasal 18<\/p>\n

lembaga\u00a0 adat dalam konteks adat Batak memiliki keunikan tersendiri. dengan prinsip\u00a0 dalihan na tolu yang berada di MHA setempat<\/td>\n<\/tr>\n

17<\/td>\nPasal 23<\/strong><\/p>\n

(1)\u00a0\u00a0 Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dilarang memindahtangankan hak ulayat secara keseluruhan kepada pihak lain.<\/p>\n

(2)\u00a0\u00a0 Pemindahtanganan hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kewajiban menyisakan minimal 30 persen dari total luas tanah hak ulayat untuk tetap dikuasai oleh pemegang hak ulayat.<\/p>\n

(3)\u00a0\u00a0 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika pemindahtanganan hak ulayat dilakukan dalam rangka:<\/p>\n

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kepentingan pembangunan nasional dan\/atau daerah; dan\/atau<\/p>\n

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pemenuhan kehendak bersama anggota masyarakat hukum adat setempat.<\/p>\n

(4)\u00a0\u00a0 Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang kuasa hak ulayat, pemangku adat dan anggota masyarakat adat setempat.<\/td>\n

Tanah ulayat tidak bisa dipindahtangankan ke pihak lain. Hubungan MHA dengan tanah ulayatnya adalah bersifat abadi. Dalam arti, selama MHA masih ada maka hubungan dengan tanah ulayat tidak akan terputus. Oleh karena itu, dalam hukum adat tidak pernah dikenal adanya pemidahtanganan hak ulayat kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebahagian. Hal yang paling dimungkinkan, dilakukan oleh MHA atas tanah ulayatnya adalah meminjamkan atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain untuk waktu tertentu. Sehingga, saat batas waktu perjanjian sewa berakhir, tanah ulayat harus kembali kepada MHA.<\/p>\n

1.\u00a0\u00a0\u00a0 Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dilarang memindahtangankan hak ulayatkepada pihak lain.<\/p>\n

2.\u00a0 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika pemindahtanganan hak ulayat dilakukan dalam rangka:<\/p>\n

a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kepentingan pembangunan nasional dan\/atau daerah; dan\/atau<\/p>\n

b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pemenuhan kehendak bersama anggota masyarakat hukum adat setempat.<\/p>\n

Dalam ayat 4, siapa yang dimaksud dengan pemangku adat. Pemakaian sebutan ini baru muncul di ayat ini. Penggunaan istilah sebaiknya lebih konsisten.<\/p>\n

 <\/td>\n<\/tr>\n

18<\/td>\nPasal 24 ayat 2<\/strong><\/p>\n

Hak dan kewajiban investor dan\/atau pihak ketiga di atas wilayah hak ulayat yang sudah ada sebelum disahkannya peraturan daerah ini, diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<\/td>\n

Ketentuan ini \u00a0justru berpotensi menutup ruang bagi Masyarakat hukum adat di Tobasa mendapatkan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kembali. Konteks Toba Samosir adalah banyaknya tanah ulayat yang berkonflik dengan pemerintah dan badan hukum. Pasal ini sama halnya dengan pasal 15).<\/td>\n<\/tr>\n
19<\/td>\nAyat 3<\/strong><\/p>\n

Untuk menyelesaikan masalah tanah masyarakat hukum adat dengan hutan Negara, Bupati Toba Samosir dapat membentuk tim penyelesaian masalah dalam menentukan batas hutan Negara dengan tanah masyarakat adat.<\/td>\n

Penempatannya tidak tepat dalam peraturan peralihan.<\/p>\n

Masukan : ayat ini seharusnya masuk pada pasal penyelesaian sengketa.<\/p>\n

Unsur tim penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak dijelaskan dan sebaiknya mengacu kepada Permen ATR no. 10 tahun 2016 .<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Masukan Peraturan Daerah Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Toba Samosir Diajukan oleh: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Medan, 14 Februari 2018 No Pasal Masukan 1 Menimbang; point c bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat batak toba samosir dalam… Read More »MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-559","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-kajian-keputusan"],"yoast_head":"\nMASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR -\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Masukan Peraturan Daerah Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Toba Samosir Diajukan oleh: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Medan, 14 Februari 2018 No Pasal Masukan 1 Menimbang; point c bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat batak toba samosir dalam… Read More »MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-02-14T10:37:47+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-02-15T04:39:51+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@bakumsu_officia\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@bakumsu_officia\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimated reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"12 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6\"},\"headline\":\"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR\",\"datePublished\":\"2018-02-14T10:37:47+00:00\",\"dateModified\":\"2018-02-15T04:39:51+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\"},\"wordCount\":2442,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization\"},\"articleSection\":[\"KAJIAN KEPUTUSAN\"],\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\",\"name\":\"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR -\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website\"},\"datePublished\":\"2018-02-14T10:37:47+00:00\",\"dateModified\":\"2018-02-15T04:39:51+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-GB\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/\",\"name\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/\",\"description\":\"Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-GB\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization\",\"name\":\"BAKUMSU\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png\",\"width\":2905,\"height\":1082,\"caption\":\"BAKUMSU\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu\",\"https:\/\/x.com\/bakumsu_officia\",\"https:\/\/www.instagram.com\/bakumsu2000?igsh=Z3lzc2hoNmJ0Ynow\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-GB\",\"@id\":\"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR -","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/","og_locale":"en_GB","og_type":"article","og_title":"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR -","og_description":"Masukan Peraturan Daerah Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Toba Samosir Diajukan oleh: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Medan, 14 Februari 2018 No Pasal Masukan 1 Menimbang; point c bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat hukum adat batak toba samosir dalam… Read More »MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR","og_url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu","article_published_time":"2018-02-14T10:37:47+00:00","article_modified_time":"2018-02-15T04:39:51+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@bakumsu_officia","twitter_site":"@bakumsu_officia","twitter_misc":{"Written by":"admin","Estimated reading time":"12 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6"},"headline":"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR","datePublished":"2018-02-14T10:37:47+00:00","dateModified":"2018-02-15T04:39:51+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/"},"wordCount":2442,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization"},"articleSection":["KAJIAN KEPUTUSAN"],"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/","name":"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR -","isPartOf":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website"},"datePublished":"2018-02-14T10:37:47+00:00","dateModified":"2018-02-15T04:39:51+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-GB","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/masukan-peraturan-daerah-tentang-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat-toba-samosir\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/bakumsu.or.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MASUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT TOBA SAMOSIR"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#website","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/","name":"https:\/\/bakumsu.or.id\/","description":"Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara","publisher":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-GB"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#organization","name":"BAKUMSU","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png","contentUrl":"https:\/\/bakumsu.or.id\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/cropped-cropped-LOGO-BAKUMSU2-1.png","width":2905,"height":1082,"caption":"BAKUMSU"},"image":{"@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/bakumsu","https:\/\/x.com\/bakumsu_officia","https:\/\/www.instagram.com\/bakumsu2000?igsh=Z3lzc2hoNmJ0Ynow"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/366386b09cb9962eaaa24b3f95605fa6","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-GB","@id":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/03551e5a9615c0d369f2e07878fdb63937cd06508a041783b1bf01e2f575d6c0?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=559"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/559\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":562,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/559\/revisions\/562"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bakumsu.or.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}