Semangat toleransi di Indonesia kembali diuji setelah pemerintah Kota Jambi melakukan penyegelan dan pelarangan beribadah di 3 (tiga) gedung gereja yakni Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Huria Kristen Indonesia (HKI) dan Gereja Methodist Indonesia (GMI) yang berada di Kelurahan Kenali Barat, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi\u00a0pada tanggal\u00a027 September 2018. Penyegelan tersebut merupakan tindak lanjut dari sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh Pemko Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama\u00a0(FKUB) bersama beberapa kelompok lainnya yang tidak melibatkan perwakilan 3 gereja tersebut.\u00a0Dalam konferensi persnya pihak pemerintah Kota Jambi menyatakan bahwa penyegelan 3 (tiga) gedung gereja tersebut untuk menghindari terjadinya konflik horizontal ditengah masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n
Peristiwa penyegelan gereja ini jelas mencederai demokrasi dan masa depan toleransi di Indonesia. Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sudah diatur dan dijamin\u00a0dalam\u00a0 konstitusi\u00a0UUD 1945 dan UU\u00a0No.\u00a039 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.\u00a0Dalam konstitusi kita jelas dinyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab negara memberikan jaminan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Namun kenyataannya amanah konstitusi tersebut sering sekali tidak sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah.<\/p>\n
<\/p>\n
Sebagaimana diketahui\u00a0bahwa 3 (gereja) yang disegel tersebut telah berdiri dan menjalankan aktivitas keagamaannya bertahun-tahun lamanya. Namun, penyegelan ini dilakukan secara spontan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pemko Jambi yang seharusnya menjadi penyelenggara negara yang adil dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban ibadahnya, hanya karena desakan dari kelompok tertentu, lalu mengeluarkan perintah untuk penyegelan gereja tersebut dengan alasan tidak memiliki izin.<\/p>\n
<\/p>\n
Peristiwa penyegelan di Kota Jambi ini tentu menaikkan tensi intoleransi yang beberapa tahun belakangan cenderung meningkat di Indonesia. Setara Institute mencatat sejak 2017 sampai 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan.<\/p>\n
Melihat peristiwa tersebut, kami dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara\u00a0(BAKUMSU)<\/strong>\u00a0menyatakan beberapa hal terkait peristiwa penyegelan 3 (tiga) gereja tersebut, yakni :<\/p>\n\n