\n
B<\/span><\/b>AKUMSU<\/b>\u00a0sangat menyayangkan terjadinya berbagai rangkaian kerusuhan dan kekerasan di Jakarta pada 21 sampai 22 Mei yang lalu.\u00a0<\/span>Kerusuhan dan kekerasan diawali dengan aksi penolakan dari hasil pemilu yang telah berlangsung.\u00a0Sebagaimana diberitakan luas di berbagai media massa, terdapat 8 orang meninggal dunia, ratusan mengalami luka-luka, puluhan gedung dan sarana publik rusak\u00a0 dan sebagainya<\/span>\u00a0dalam aksi tersebut.<\/span><\/u><\/u><\/p>\n Peristiwa yang berujung pada hilangnya nyawa, luka-luka dan pengrusakan<\/span>\u00a0hingga kini belum jelas terungkap siapa dalang dibalik kerusuhan.\u00a0Peristiwa ini\u00a0mengindikasikan\u00a0<\/span>seolah\u00a0aparat kepolisian gagal dalam menjalankan fungsinya dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Patut juga dipertanyakan sejauh mana kepolisian patuh terhadap Peraturan Kapolri (Perkapolri)\u00a0<\/span>Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian dan\u00a0<\/span>Perkapolri Nomor\u00a0<\/span>1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.<\/span><\/u><\/u><\/p>\n Dalam\u00a0Standar dan mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM), mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Penghormatan terhadap HAM salah satunya adalah jaminan bahwa aparat negara (TNI dan Polri) bisa menahan diri dari segala tindak kekerasan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Negara, juga berkewajiban untuk melindungi setiap individu\u00a0 dari segala perlakuan yang k<\/span>ejam<\/span>\u00a0dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan baik yang dilakukan oleh aparat negara sendiri maupun aktor ketiga selain aparat negara. Selain itu, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia, diantaranya dengan memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan demi pemenuhan keadilan.<\/span><\/u><\/u><\/p>\n Tindakan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang sempat membatasi akses terhadap media sosial berpotensi melanggar hak atas informasi dan kebebasan berpendapat. Dalil bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran hoax terkesan sangat subjektif bagi publik dan tidak cukup kuat untuk membenarkan tindakan tersebut. Tanpa ada penjelasan dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap publik, dikuatirkan tindakan semacam ini berpotensi akan terulang kedepannya.<\/span><\/u><\/u><\/p>\n Kekerasan, apapun bentuknya tidak bisa dibenarkan. Untuk itu,\u00a0B<\/b><\/span>AKUMSU<\/b>\u00a0sebagai lembaga yang fokus pada penegakan hukum dan HAM menyerukan perlu ada upaya konkrit untuk mengusut peristiwa ini sehingga menjadi terang kepada publik.<\/span>\u00a0Atas dasar tersebut\u00a0BAKUMSU<\/b>\u00a0mendesak:<\/u><\/u><\/p>\n <\/u>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/u>Kepolisian segera mengusut tuntas dalang dibalik terjadinya kerusuhan;<\/u><\/u><\/p>\n