Judul : KRATOS MINUS DEMOS : Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah
Pengarang : Tim BAKUMSU
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Perhimpunan BAKUMSU
Tahun Terbit : 2012
Jumlah Halaman : 328
Buku ini merupakan kumpulan tulisan tentang perjalanan Demokrasi Indonesia yang ditulis oleh sejumlah aktivis dan cendekia yang nama dan kiprahnya tidak asing lagi dalam khasanah kontestasi gagasan dan praktik Demokrasi di Republik ini. Mereka dengan sengaja diundang dan diminta memberi kontribusi gagasan reflektif, bukan hanya untuk peringatan satu dasawarsa Perhimpunan BAKUMSU tetapi yang lebih penting dan terutama adalah memberikan catatan kritis terhadap maju mundurnya demokrasi Indonesia sejak kejatuhan Suharto tahun 1998. sebagaimana sebuah buku ontologi, yang ditulis banyak orang, kesulitan klasik yang kemudian muncul adalah merangkai dan menemukan “benang merah” dari aneka nukilan tulisan tersebut.
Walau sudah dirancang dan dipandu sebuah kerangka acuan penulisan yang detai namun menemukan “benang merah” dari kumpulan tulisan dalam buku ini tetap saja bukan perkara mudah. Keleluasaan gagasan, latar belakang penulis yang variatif, topik dan perspektif penulisan yang beragam, dan kreativitas ide para penulis membuat apa yang dirancang dan diskenariokan dlam kerangka acuan tidak selalu serta merta sama dengan produk tulisan yang dihasilkan.
Buku ini membedah secara menyeluruh potret perkembangan Demokrasi Indonesia setelah satu dasawarsa, baik di tataran makro (struktur demokrasi) maupun mikro (sistem politik, penegakan hukum, perlindungan HAM dan konsolidasi masyarakat sipil). Keseluruhan isi buku ini adalah counter kritis dan konstruktif terhadap pandangan yang melihat Demokrasi Indonesia dari atas, tengah, dan samping. Buku ini adalah tentang Demokrasi Indonesia yang dicatat dari bawah. Sejatinya, buku ini adalah representasi kegundahan sebagian besar masyarakat di lapis bawah yang merasa Demokrasi Indonesia yang berlangsung kini tak lebih dari kratos minus demos. Walaupun para penulis bukanlah praktisi politik formal, namun mereka adalah politisi dalam arti sesungguhnya karena kemampuannya menangkap, merekam, dan merepresentasikan kegalauan masyarakat di akar rumput tentang perjalanan Demokrasi Indonesia.
Kata demokrasi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari demos dan kratos. Demos seringkali diartikan rakyat dan kratos sebagai kekuasaan. Demokrasi berarti “kekuasaan oleh rakyat”. Namun pengertian ini sudah lama mengalami pendangkalan dan pengaburan makna, khususnya di Indonesia. Sebab, demokrasi dalam pengertian tersebut cenderung dimaknai sebagai kekuasaan memutus perkara dan pilihan atas dasar ukuran mayoritas. Padahal, makna sejati demokrasi adalah kekuatan dan kemampuan kolektif untuk bertindak mewujudnyatakan kebaikan umum. Demokrasi atau demos tak semata hanya merujuk pada mayoritas melainkan pada kualitas manusia secara bersama, demokrasi berarti akses yang sama bagi warga negara terhadap barang publik, kratos berarti kapasitas kekuasaan publik, yang dijalankan pemerintah, untuk mewujudkan kebaikan umum melalui pelaksanaan kebijakan dan tindakan baik diranah publik. Singkatnya, demokrasi adalah narasi kekuasaan yang melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Sebab pada hak asasi manusialah esensi dan martabat demos yang sesungguhnya.
Dalam pemaknaannya, kratos minus demos yang disebut dalam buku ini adalah tidak berarti semata kekuasaan (pemerintah) minus rakyat secara kuantitatif. Kratos minus demos yang dimaksud adalah kekuasaan pemerintah demokrasi yang, bisa saja, melibatkan rakyat, lewat politik prosedural Pemilu misalnya, namun tidak fungsional menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kekuasaan yang tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan kebaikan umum, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Demokrasi Indonesia sedang bermasalah karena sejumlah soaal pelik yang multikompleks, dari dalam maupun dari luar dirinya. Mulai dari ketakberdayaan pemerintah memenuhi ekspektasi rakyat, menguatnya kecenderungan urusan publik dan sumber daya eksploitasi kekuatan neoliberalisme dan globalisasi. Representasi yang buruk dalam mata rantai kedaulatan rakyat, maraknya kekerasan vertikal dan horisontal, krisis sosial, rapuhnya konsolidasi masyarakat sipil, sampai dengan ketiadaan alternatif kepemimpinan dan kelembagaan politik.
ID 
EN