Kamis , 30 juni 2022, Sejumlah perwakilan masyarakat di sekitar tambang bersama Pemuda Dairi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia  (GMKI), Mahasiswa Dairi, Petrasa dan YDPK melakukan aksi di kantor DPRD dan Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi atas ketertutupan informasi data tambang PT DPM. Dan tidak ada satupun baik DPRD dan Bupati menjumpai perwakilan warga Dairi. Aksi teaterikal yang dibawakan pemuda dan beberapa perempuan ini menceritakan bahwa tanah, air adalah sumber kehidupan dan nafas warga, kami melihat pemerintah menjadi sahabat mesra perusahaan. Selama ini kami hidup tenang dengan bertani, mengambil hasil panen, namun tiba tiba kedamaian dan ketenangan kami diusik oleh DPM yang akan menambang dikampung kami, mereka sungguh tertutup, kami tidak tahu mereka akan menambang dimana?, sampai kemana?, didesa mana?, berapa lama?, apa yang akan di tambang?, apa dampak bagi warga sekitar?, sungguh mengerikan.

Kami sudah meminta informasi dari pemerintah bagaimana DPM akan bekerja ke depan, namun ESDM menghadang suara kami. Bupati dan DPRD juga tidak memperdulikan pengaduan dan keluhan kami, kami semakin khawatir dengan masa depan dan nasib kami karena tidak ada pengurus daerah yang mau mendengar kami. Kami berjuang untuk masa depan Dairi, keselamatan Dairi, kampung kami, tanah kami, air kami dan hasil pertanian kami. Semoga Majelis hakim di PTUN Jakarta  memberikan putusan yang adil, benar dan berpihak untuk warga Dairi.

Aksi bentang spanduk ini bertujuan untuk mengkampanyekan betapa KESDM (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral) berusaha menyembunyikan data tambang KK Renegosiasi Nomor 272.K/30/D/DJB/2018dan izin produksi PT DPM. Sejak Agustus 2019, Serly Siahaan, salah satu perwakilan masyarakat Dairi mengajukan keterbukaan informasi ke Komisi informasi Publik (KIP), dua tahun kemudian baru direspon oleh Komisi Informasi Publik (KIP). Tepatnya, tanggal 20 Januari 2022 yang lalu, majelis hakim Komisi Informasi Publik, memutuskan bahwa: Putusan KIP tersebut mewajibkan Kementerian ESDM membuka salinan dokumen Kontrak Karya Hasil Renegosiasi Terbaru dan Salinan SK Kontrak Karya Nomor 272.K/30/D/DJB/2018 beserta dokumen pendukung milik PT. Dairi Prima Mineral (DPM).Alih-alih membuka data dokumen tambang yang diwajibkan melalui Putusan KIP tersebut, Kementerian ESDM melalui kuasa hukumnya justru mengajukan keberatan (banding) terhadap putusan KIP tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada pada tanggal 16 Februari 2022 yang lalu. Sudah ada 6 kali sidang, dan akan diakhiri dengan putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim pada hari Selasa 5 Juli 2022 mendatang, pukul 11.00 Wib secara Electronik- Court (E-Court). Harapan warga Dairi agar majelis hakim di PTUN Jakarta dapat memberikan putusan yang adil, independent, objektif dan profesional karena menyangkut keselamatan ratusan ribu warga Dairi.

Sementara fakta di lapangan, DPM selama ini sudah banyak beraktivitas di lapangan seperti membangun gudang handak, pembangunan mulut terowongan, serta pengujian stone colum di bendungan limbah Juni-Juli tahun 2021 yang lalu. Tahun 2012 yang lalu, dimasa eksplorasi, tambang timah dan seng ini, disekitar pegunungan Sikalombun, aktivitas pengeboran menyebabkan kebocoran limbah yang menewaskan ikan mas beberapa warga desa Bongkaras. Tahun 2018 yang lalu, warga desa ini kembali diterjang banjir bandang yang diduga juga akibat aktivitas pengeboran PT DPM. 6 warga tewas, seketika,  satu diantaranya tidak ditemukan sampai hari ini.