(Medan, 21 September 2020) Wacana disahkannya Rancangan Undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi covid-19 menjadi ancaman serius bagi Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumatera Utara menyuarakan sikap menolak secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja… Selengkapnya »Menuju Hari Tani Nasional 2020, “Awas Omnibus Law: Kedaulatan Rakyat Diobral”
(Medan,10/2) Masyarakat Adat mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU Masyarakat Adat. Yang mana RUU sudah lama menjadi salah satu RUU yang masuk kedalam prolegnas akan tetapi sampai hari ini belum juga disahkan. Aksi yang dilakukan oleh beberapa jaringan masyarakat sipil dan masyarakat ini… Selengkapnya »Aksi Koalisi Percepatan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara
(Simalungun,10/2) Komunitas masyarakat adat bukanlah gerombolan kriminal. Mereka adalah bagian dari kita warga negara Indonesia, mereka hanya berjuang untuk mempertahankan tanah peninggalan leluhurnya, ruang hidupnya, tempat tulang belulang leluhurnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang anggota Lamtoras (Thomson Ambarita), “holi-holi ni Ompung nami do na… Selengkapnya »Masyarakat Adat Bukan Kriminal: Sidang Pembacaan Pleidoi Kriminalisasi Dua Masyarakat Adat Sihaporas
(Medan, 5 Feb 2020) Kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari terhadap Masyarakat Adat Sihaporas, Dolok Parmonangan, dan Tor Nauli belum menemui titik terang. Pihak kepolisian pun melakukan bentuk kriminalisasi dengan melakukan penangkapan yang unprosedural. Hal ini mneyudutkan banyak pihak dari Masyarakat Adat yang… Selengkapnya »Ancaman Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Sihaporas, Dolok Parmonangan di Simalungun Serta Huta Tor Nauli di Tapanuli Utara
ID 
EN