(Medan, 28 Agustus 2020), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menghentikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Adapun ini adalah kedua kalinya surat disampaikan sebelum itu… Read More »RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Cipta Investasi, Perkeruh Krisis
(Medan, 16/08/2020) Beberapa waktu terakhir ini, mungkin kita mengetahui baik lewat media sosial,media elektronik, dan media cetak tentang adanya gerakan demonstrasi serentak di seluruh daerah. Gerakan tersebut bukan tanpa tujuan atau sekedar euforia maupun kurang kerjaan, melainkan adanya reaksi penolakan atas hadirnya kebijakan para penguasa di… Read More »Aksi “Gagalkan Omnibus Law” Di Tengah Wabah Pandemic
(Medan, 18/08/2020) Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT) melakukan aksi kembali untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara untuk mengambil sikap menolak kehadiran Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil,… Read More »Sidang Rakyat AKBAR SUMUT Gebrak Kantor DPRD Sumatera Utara
(Medan, 25/08/2020) Masyarakat adat adalah tiang pendiri dan penopang Indonesia. Oleh karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai rakyat komit untuk mendukung pengakuan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Demikian disampaikan ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPD PDI-P Sumatera Utara, Drs. Djarot… Read More »PDI-Perjuangan Sumatera Utara Komitmen Mendorong Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Sumatera Utara
Lembaga Adat Keturunan Oppu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Bantuan Hukum Sumatera (Bakumsu), menyambangi Mapolres Simalungun di Pematang Raya, Senin (24/8/2020). Kedatangan sejumlah lembaga ini bertujuan untuk mendesak pihak kepolisian, segera menangkap dan menahan Humas PT.Toba… Read More »Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS) Mendesak Segera Menangkap Humas PT.TPL Pelaku Kekerasan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menuai banyak kritikan dari beberapa lembaga masyarakat sipil. Maka dengan ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) membuat catatn kritisnya tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Klik disini
(Medan,17/7/2020) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara mengadakan diskusi virtual seri III dengan mengambil tema “Apa Kata Masyarakat Adat: Hukum Adat dalam RKUHP”. Ini merupakan lanjutan dari diskusi II yang juga mendiskusikan bagaimana Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbicara masyarakat adat. Masyarakat… Read More »Apa Kata Masyarakat Adat: Hukum Adat dalam RKUHP (Diskusi Daring Seri III)
EN 
ID