PERS RELEASE

Pemkab Deli Serdang Janji Tidak Proses Izin PT Nirvana Selama Sengketa Berlangsung Deli Serdang, 30 April 2025, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) akhirnya merespon aksi masyarakat desa Rambung… Read More »Pemkab Deli Serdang Janji Tidak Proses Izin PT Nirvana Selama Sengketa Berlangsung

Gugatan Warga Dairi Dikabulkan, PTUN Jakarta Harus Terbitkan Pernyataan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap Hari ini hari ini Kamis 24 April 2025, TIM HUKUM SEKRETARIAT BERSAMA TOLAK TAMBANG kuasa Hukum warga Dairi- Sumatera Utara mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di kawasan Pulo Gebang,… Read More »PTUN JAKARTA HARUS TERBITKAN PERNYATAAN PUTUSAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Tolak Pengesahan RUU TNI: Supremasi Sipil dalam Bahaya (Medan, 24/03/2025) –  DPR RI resmi mengesahkan Revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004 menjadi UU TNI pada hari Kamis (20/03/25) dalam rapat paripurna DPR RI di tengah  unjukrasa masyarakat sipil dan mahasiswa menolak pengesahan ini. Berbagai… Read More »Tolak Pengesahan RUU TNI: Supremasi Sipil dalam Bahaya

Siaran Pers Ranperda Pemanfaatan Perhutanan Sosial Di Sumatera Utara Dipercepat, Ranperda Masyarakat Adat Sumatera Utara Mangkrak Sejak 2017? (Medan, 06/03/2025). Dalam pemberitaan di laman HarianSIB.com pada berita yang berjudul “Bapemperda DPRD Sumut Bahas Ranperda Pengelolaan Perhutanan Sosial di Simalungun”. Dalam berita disebutkan bahwa pada Senin,… Read More »Ranperda Pemanfaatan Perhutanan Sosial Di Sumatera Utara Dipercepat, Ranperda Masyarakat Adat Sumatera Utara  Mangkrak Sejak 2017?

Pernyataan Sikap Kekerasan dan Pemblokiran Akses Hutan Adat Oleh PT TPL Kepada Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan, Pohan Jae Kecamatan Siborongborong Senin, 20 Januari 2025, Masyarakat Adat Nagasaribu Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, mengalami bentrok dengan pihak keamanan PT Toba Pulp Lestari (TPL) saat hendak… Read More »Pernyataan Sikap: Kekerasan dan Pemblokiran Akses Hutan Adat Oleh PT TPL Kepada Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan, Pohan Jae Kecamatan Siborongborong

Siaran Pers Keadilan Timpang: Pejuang Adat Sihaporas Divonis, Korporasi Dibiarkan [Simalungun] – Pada hari ini, 16 Januari 2025, Pengadilan Negeri Simalungun telah mengeluarkan putusan atas kasus yang melibatkan empat pejuang adat Sihaporas, yakni Thomson Ambarita, Jonny Ambarita, Parando Tamba, dan Giovani Ambarita. Kasus ini mencerminkan… Read More »Keadilan Timpang: Pejuang Adat Sihaporas Divonis, Korporasi Dibiarkan

SIARAN PERS Catatan Akhir Tahun 2024 BAKUMSU: Konflik Agraria dan Pelanggaran HAM di Sumatera Utara Medan, 20 Desember 2024 –Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) meluncurkan Catatan Akhir Tahun 2024 (CATAHU 2024) yang mengungkap situasi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM)… Read More »Siaran Pers: Catahu Bakumsu 2024: Konflik Agraria dan Pelanggaran Ham Di Sumatera Utara

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 2024: “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Semakin Masif, Rakyat Terus Berjuang!” Medan, 11 Desember 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) menggelar diskusi reflektif bertema “Pelanggaran Hak Asasi Manusia… Read More »Peringatan Hari Hak Asasi Manusia 2024: “Pelanggaran Hak Asasi Manusia SemakinMasif, Rakyat Terus Berjuang!”

Siaran Pers Kriminalisasi Masyarakat Adat Masif di Sumatera Utara: Sidang Perdana Thomson dan Jonny Ambarita (Simalungun, 5 November 2024) Sidang perdana kasus kriminalisasi masyarakat adat Lembaga Adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita digelar di Pengadilan Negeri Simalungun. Setelah empat… Read More »Kriminalisasi Masyarakat Adat Masif di Sumatera Utara: Sidang Perdana Thomson dan Jonny Ambarita

Siaran Pers Geruduk DPRD Sumut: Sahkan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara! Lebih dari 130 komunitas adat di Sumatera Utara masih menunggu pengakuan administrasi yang belum selesai, sehingga rentan terhadap kriminalisasi dan konflik lahan. Selama tahun 2024, kriminalisasi terhadap masyarakat adat semakin marak, termasuk kriminalisasi tetua… Read More »Geruduk DPRD Sumut: Sahkan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara!