Skip to content
Home » PERS RELEASE » Page 3

PERS RELEASE

Siaran Pers Audiensi JAMSU di DPRD Sumut: Evaluasi Kritis Ranperpres Food Estate Medan, (27/5) Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) menyampaikan kritikan terhadap Ranperpres tentang Pengelolaan Kawasan Food Estate Sumatera Utara ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Audiensi diterima oleh Sutarto sebagai PJ Pimpinan… Read More »Audiensi JAMSU di DPRD Sumut: Evaluasi Kritis Ranperpres Food Estate

Audiensi JAMSU di DPRD Sumut: Evaluasi Kritis Ranperpres Food Estate

Siaran Pers Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate di Sumatera Utara Medan, 21 Mei 2024 — Pemerintah Indonesia sedang merencanakan pembentukan BadanOtorita Food Estate Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden (Perpres). Inisiatif ini bertujuanuntuk memastikan koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan keberlanjutan pengembangan kawasanfood… Read More »Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate diSumatera Utara

Pemerintah Harus Meninjau Ulang Kebijakan Pembentukan Badan Otorita Food Estate diSumatera Utara

Siaran Pers Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun (15/5) Komunitas Masyarakat Adat Dolok Parmonangan keturunan Ompu Umbak Siallagan melakukan aksi damai di depan Kejaksaan Negeri Simalungun. Komunitas masyarakat adat menyerukan agar Kejaksaan Negeri Simalungun mengabulkan pembebasan Sorbatua Siallagan… Read More »Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun

Pelimpahan kasus Sorbatua Siallagan, Masyarakat Adat Dolok Parmonangan Aksi di Kejaksaan Negeri Simalungun

Siaran Pers Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Medan, Bakumsu – Dalam rangkaian upaya berkelanjutan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia, Bakumsu menginisiasi Forum Grup Diskusi (FGD) yang… Read More »Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang  Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Bakumsu selenggarakan diskusi mengkritisi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang  Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

JARINGAN ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL SUMATERA UTARA (JAMSU): “Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ” Medan, 12/02/2024. Revisi UU Desa telah sampai kepada tahap pembahasan tingkat I oleh DPR RI melalui Baleg dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri… Read More »JAMSU: Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ”

JAMSU: Meraup keuntungan politik, dibalik digenjotnya proses Revisi UU Desa menjelang Pemilu 2024 ”

The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentially catastrophic safety and environmental risks, according to international experts. ● The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentially catastrophic safety and environmental risks, according to international experts.… Read More »The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentiallycatastrophic safety and environmental risks, according to international experts.

The Dairi Prima Mineral (DPM) mine under construction in north Sumatra poses potentiallycatastrophic safety and environmental risks, according to international experts.

Masyarakat yang terdampak tambang bertekad ajukan kasasi ke MA guna mencegah diberikannya persetujuan tambang DPM ● Tambang Dairi Prima Mineral (DPM) yang tengah dibangun di Sumatera Utaramemiliki potensi bahaya keamanan dan lingkungan yang bisa mendatangkanbencana, menurut pakar internasional Steve Emerman.   ● Masyarakat setempat yang terdampak… Read More »Masyarakat yang terdampak tambang bertekad ajukan kasasi ke MA gunamencegah diberikannya persetujuan tambang DPM

Masyarakat yang terdampak tambang bertekad ajukan kasasi ke MA gunamencegah diberikannya persetujuan tambang DPM

en_GBEN