Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) mengecam tindakan okupasi yang dilakukan oleh pihak PTPN II bersama TNI dan Brimob di Wilayah Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI). 14 September 2020, lahan masyarakat penunggu di Kampung Pertumbukan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat digusur oleh pihak… Read More »Hentikan Okupasi yang dilakukan oleh PTPN II di Wilayah Adat BPRPI
(Medan, 21 September 2020) Wacana disahkannya Rancangan Undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi covid-19 menjadi ancaman serius bagi Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karenanya, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR) Sumatera Utara menyuarakan sikap menolak secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja… Read More »Menuju Hari Tani Nasional 2020, “Awas Omnibus Law: Kedaulatan Rakyat Diobral”
Medan, (07/09/20) AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) Sumatera Utara mendatangi Kantor DPRD Sumatera Utara, Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara. Dalam aksi tersebut, Ansyurdin, Ketua Pimpinan Wilayah AMAN Sumatera Utara menyerukan agar DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara melakukan percepatan pengesahan Ranperda… Read More »DPRD Sumut dan Gubernur Sumut : Segera Sahkan RUU Masayarakat Adat dan Sahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak da Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara
(Simalungun,31/08/2020) Perjuangan masyarakat adat di Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) dalam mempertahankan wilayah adatnya dari tindakan penyerobotan semena-mena oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL), sudah menjalani proses yang sangat lama sejak era reformasi. PT. TPL yang dulunya bernama PT. Inti Indorayon… Read More »AMMA Desak Polres Simalungun Tangkap Bahara Sibuea
(Medan, 28 Agustus 2020), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) kembali melayangkan surat keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menghentikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Adapun ini adalah kedua kalinya surat disampaikan sebelum itu… Read More »RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Cipta Investasi, Perkeruh Krisis
(Medan, 25/08/2020) Masyarakat adat adalah tiang pendiri dan penopang Indonesia. Oleh karena itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai rakyat komit untuk mendukung pengakuan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Demikian disampaikan ketua (Dewan Perwakilan Daerah) DPD PDI-P Sumatera Utara, Drs. Djarot… Read More »PDI-Perjuangan Sumatera Utara Komitmen Mendorong Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Sumatera Utara
Lembaga Adat Keturunan Oppu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Bantuan Hukum Sumatera (Bakumsu), menyambangi Mapolres Simalungun di Pematang Raya, Senin (24/8/2020). Kedatangan sejumlah lembaga ini bertujuan untuk mendesak pihak kepolisian, segera menangkap dan menahan Humas PT.Toba… Read More »Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS) Mendesak Segera Menangkap Humas PT.TPL Pelaku Kekerasan
The International Finance Corporation’s independent watchdog has accepted a formal complaint concerning a planned zinc mine in North Sumatra, Indonesia, that will create millions of cubic meters of toxic tailings in one of the world’s highest earthquake risk zones. The watchdog, the Compliance Advisor Ombudsman,… Read More »Indonesia: World Bank Watchdog Accepts Complaint Against Indonesian Mine
Pengawas independen International Finance Corporation (IFC) telah menerima secara formal pengaduan terkait tambang seng yang direncanakan ada di Sumatra Utara, Indonesia, yang mana akan menciptakan jutaan meter kubik tailing beracun di salah satu wilayah dengan resiko gempa bumi tertinggi di dunia. Pengawas tersebut, Compliance Advisor… Read More »Pengawas Bank Dunia Menerima Pengaduan Melawan Tambang Indonesia
Awal Februari 2020 lalu, Publik di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia telah disuguhkan sebuah artikel tentang transaksi fiktif yang sebuah perusahaan industri pulp and paper. Artikel tersebut ditulis dalam Majalah Tempo merupakan hasil investigasi dalam rentang setahun oleh sejumlah media yang tergabung dalam Indonesia Leaks… Read More »Aliansi Pemerhati Dampak HTI; “Pemerintah Harus Mengevaluasi PT. Toba Pulp Lestari Tbk atas Praktek Merugikan Negara dan Masyarakat Adat” Menunggu Keseriusan Pemerintah menindaklanjuti Dugaan manipulasi dokumen ekspor PT Toba Pulp Lestari (TPL)
EN 
ID