SEJARAH

Perhimpunan BAKUMSU dibentuk tanggal 7 Januari 2000 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan BAKUMSU. Kehadiran BAKUMSU berada dalam konteks perjalanan sejarah bangsa dan Negara Indonesia yang terus berjuang menuju kedaulatan rakyat dan sekaligus bagian dari gerakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan korban ketidakadilan. Dalam memahami proses keberpihakan dan hidup bersama rakyat miskin dan korban ketidakadilan tersebut dicatat bahwa:

Pertama, Agenda Revolusi Kemerdekaan Indonesia belum tuntas baik sesudah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, hingga kini Masih berkembang dan bertahannya susunan masyarakat feodalis dan pemberian kesempatan luas kepada militer yang represif untuk tetap berperan dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena sebelum proklamasi kemerdekaan, konsentrasi rakyat terfokus melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme sehingga tidak terbangun kultur bangsa yang demokratis dan pluralis. Kemerdekaan untuk berfikir bebas, sebagai bahagian utama dari hakekat revolusi kemerdekaan 1945 masih sekadar retorika. Kesadaran politik berorganisasi bagi rakyat dipasung dan moralitas kepemimpinan yang inkonstitusional.

Kedua, Selama masa pemerintahan Suharto aneka gerakan dengan latar belakang idiologi ternyata tidak berhasil memperjuangkan adanya kedaulatan rakyat dan institusi yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi-potensi lokal. Terjadi pertarungan antar idiologi dalam kancah politik bangsa tetapi sama sekali belum terumuskan dengan jelas idiologi apa yang mampu mengembangkan kedaulatan rakyat.

Ketiga, Selama masa pemerintahan Suharto, pengaruh Negara adikuasa yang membonceng kepentingan kapitalis, dan Multi National corporation (MNC) semakin memperjelas kondisi pemerintahan yang tak berdaulat. Ini ditandai dengan system pemerintahan yang korup, militerisme yang represif, konglomerasi dengan tricle down effect yang didukung oleh kekuatan militer. Hukum menjadi alat kekuasaan, mewabahnya moralitas patron clien (asal Bapak senang), system perekonomian mengutamakan pertumbuhan (kapitalis), serta partai politik yang terkendali. Kekuasaan secara sistematis memperlemah kekuatan rakyat dengan mengebiri kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat. Kehadiran Organsiasi Non Pemerintah (ORNOP) sebagai alternatif gerakan untuk memperkuat gerakan rakyat juga terjebak dalam program-program yang karitatif developmentalistik dan tanpa sadar telah meninabobokan rakyat.

Keempat, Pasca rejim Suharto, walaupun banyak agenda reformasi, ternyata kondisi itu belum mampu membangun koalisi gerakan rakyat yang kuat, belum ada kekuatan caunter hegemoni yang sistematis yang muncul dari rakyat. Juga belum terumuskannya idiologi bangsa yang berpihak kepada rakyat yang menghargai kemajemukan.