Seruan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi “Pilpres Bermartabat, Cerdas, dan Berkualitas”

Hiruk pikuk Pemilihan Presiden yang semakin mendekati puncak, membuat kita semakin gerah dengan tindakan para elit politik yang semakin hari hampir kehilangan akal sehat. Menghalalkan segala cara melalui kampanye hitam dan kampanye negatif dengan mendiskreditkan lawan politiknya kerap menjadi tontotan “tidak sehat” sekaligus tidak mendidik rakyat secara politik.

Rakyat dipaksa mendukung karena kebencian tentu berpotensi menciptakan pemilu yang anarkis. Pemilu Presiden yang seyogyanya sebagai pesta demokrasi kemudian diasosiasikan seolah-olah adalah perang sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu elit politik negeri ini tentu menjadi hal yang ironis.

Pemilihan Presiden tentu tidak sebatas menghantarkan calon untuk duduk sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semata.  Subtansi dari pemilu presiden sejatinya menciptakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat sebagaimana mandat konstitusi. Komplektivitas persoalan negri ini perlu menjadi bagian penting kita semua yang terlalu premature jika kita kemudian menghabiskan stamina hanya terfokus untuk sekedar mendukung calon presiden. Sebagai masyarakat sipil yang perduli pro demokrasi, kita tentu tidak memiliki mandat konstitusi untuk melakukan banyak hal, akan tetapi secara moral tentu banyaknya persoalan menjadi bagian tanggung jawab kita untuk perduli. Deretan kasus pelanggaran ham, konflik sumber daya alam, perampasan tanah rakyat, kriminalisasi petani, dan yang menjadi harapan rakyat salah satunya adalah terkait kesejahteraan rakyat.

Tema HAM yang tidak menjadi agenda penting bagi elit politik kita semakin kentara ketika ham dianggap sebaga komoditi politik lima tahunan saat ini. Statemen tersebut selain tidak menghormati korban pelanggaran HAM dan keluarganya juga melecehkan perjuangan korban untuk menuntut keadilan. Desakan masyarakat sipil terhadap penyelenggaran Pemilu (KPU) untuk menjadikan tema ham dalam debat capres juga tidak menjadi perhatian. Dan situasi tersebut akan sangat berbahaya.Pertama, Potret buruk ham masa lalu di Indonesia akan semakin sulit untuk dituntaskan, sebab negara sebagai pelaku tentu butuh good will untuk dapat menuntaskannya. Kedua, negara punya kewajiban dalam menghormati, memenuhi dan menegakkan HAM tentu akan semakin sulit terimplementasi dengan minimnya kemauan dan pemahaman untuk itu. Terkait pelanggaran HAM yang terjadi setidaknya SBY masih memiliki kewenangan untuk dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti kasus penghilangan orang secara paksa. Selain telah memiliki mandat politik dari DPR (rekomendasi DPR RI tahun 2009 terkait penghilangan orang secara paksa), juga telah ada saksi yang secara tegas mengetahui keberadaan orang yang dihilangkan. Akan tetapi kembali lagi negara gagal dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Oleh karena itu mandat rakyat yang akan diberikan pada Pemilu Presiden 9 juli mendatang menjadi penting untuk menentukan arah Indonesia secara kritis. Intervensi secara sistematis terhadap jajaran birokrasi tentu sulit terelakkan disebabkan banyaknya kepala daerah yang menjadi tim pemenanganan salah satu calon presiden. Netralitas TNI juga dibutuhkan untuk tidak masuk keranah yang bukan menjadi porsinya dalam pemilu. Selanjutnya juga penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu juga sangat diragukan independensinya dalam melaksanakan tugas sebagai “panitia”. Banyaknya pencopotan anggota KPU dibeberapa daerah di Indonesia termasuk di Sumatera Utara pasca Pileg oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) menunjukkan jika KPU gagal sebagai penyelenggara dan dikhawatirkan juga akan terulang pada Pilpres. Salah satu indikasi tidak profesionalnya KPU juga telah diperlihatkan dengan tidak melakukan verifikasi mendalam terhadap calon presiden terkait track record soal HAM. Untuk memilih calon Kapolri saja, lembaga negara yang terkait akan meminta rekomendasi komnas HAM terkait track record para calon soal HAM. Maka untuk calon Presiden yang akan memiliki kekuasaan besar dan tidak meminta kajian dari Komnas HAM, dikhawatirkan agenda HAM menjadi agenda yang tidak penting. Padahal kejahatan ham, masuk dalam kategori ekstra ordinary crime.

Terkait pemilihan presiden yang akan datang, seperti halnya warga negara Indoneisa lainnya, tentu individu-individu sebagai unsur yang ada di dalam organisasi masyarakat sipil memiliki pilihan politik tersendiri. Bahkan juga memiliki preferensi tersendiri terhadap salah satu kandidat yang ditawarkan.

Namun, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika pola politik kita masih terjepit dalam konteks dukung mendukung semata. Maka, demi perwujudan demokrasi, pluralisme, HAM dan perwujudan masyarakat sipil yang sesungguhnya, Koalisi Organisasi masyarakat Sipil untuk Demokrasi menyerukan:

1. Tegakkan netralitas birokrasi pemerintahan, kepolisian dan TNI terutama penyelenggaran pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden 9 Juli 2014.
2. Menuntut Negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya, menolak impunitas dengan menyeret para pelakunya di depan hukum yang adil dan fair, memberikan reparasi kepada korban serta meluruskan sejarah.
3. Menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi terutama yang berbasis fundamentalisme SARA.
4. Pemerintah harus berani selesaikan konflik-konflik terkait penguasaan dan pengusahaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama sengketa tanah serta melakukan evaluasi dan tindakan politik atas proses dan putusan hukum yang cenderung tidak memihak kepada keadilan.
5. Pemerintah segera usut tuntas segala pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu legislatif 2014, evaluasi dan berikan sanksi yang tegas terhadap jajaran penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) yang telah gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil.
6. KPK, Kejaksaan maupun kepolisian RI supaya mengusut segala dugaan penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan politik pada Pilpres 2014

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk demokrasi

BAKUMSU, IKOHI Sumut, PKPA, YAK, KDAS, KSPPM, HARI, JALA, FITRA Sumut, KKP HAM 65, BITRA, KTMSU, YAKARIR Indonesia